94053_85640.jpg
Ilustrasi: Downing Reports
Politik · 5 menit baca

Apakah Islam Kompatibel dengan Demokrasi?
Kuliah Qureta "Islam dan Demokrasi" Bagian III

Sebagian orang menganggap bahwa Islam (ajaran atau doktrin yang dikandungnya) punya kecocokan tersendiri dengan ideologi politik bernama demokrasi. Tapi, sebagian lainnya justru berpandangan berbeda, menyangkal kompatibilitas kedua entitas ini.

Dalam sesi Kuliah Qureta “Islam dan Demokrasi” bagian ketiga, perihal kompatibilitas Islam dan demokrasi inilah yang diulas secara jelas oleh Luthfi Assyaukanie. Menurutnya, kecocokan kedua entitas ini sangat bertumpu kepada siapa persoalan tentangnya diajukan.

“Jawaban kita atas pertanyaan apakah Islam kompatibel dengan demokrasi sangat bergantung pada definisi kita tentang apa itu Islam dan apa itu demokrasi. Jika kita menganggap Islam sebagai sebuah agama dengan ajaran dan doktrin baku yang tidak bisa berubah, maka jawaban dari pertanyaan itu kemungkinan besar (akan) negatif.”

Tapi sebaliknya, lanjut Luthfi, jika kita percaya bahwa Islam adalah agama yang dinamis, percaya bahwa salah satu pedoman hidup manusia ini memang terbuka atas tafsir dan pemahaman yang baru, maka sangat mungkin jawabannya akan positif. Alhasil, pernyataan bahwa jawaban atas pertanyaan itu bergantung erat kepada siapa kita mengajukannya di sini menjadi jelas.

Terkait dengan kecocokan Islam dan demokrasi, Luthfi kembali menjelaskannya melalui pernyataan yang saling menegasikan. Sejauh ajaran Islam itu mengandung hal-hal yang memang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, maka kompatibilitas keduanya menjadi mungkin. Sebaliknya, jika tak mengandung hal-hal yang jadi syaratnya, maka Islam dan demokrasi tidak bisa dikatakan cocok.

Karenanya, menjadi penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu demokrasi, yakni, nilai-nilai yang dikandungnya. Inilah yang kemudian akan menjadi rujukan dalam menemukan kompatibilitas demokrasi atas Islam.

Nilai-Nilai Demokrasi

Pada dasarnya, seperti juga diterangkan Luthfi, demokrasi adalah sebuah prosedur, yakni cara orang untuk menentukan pemimpin dalam masyarakatnya. Adapun bentuk nyata dalam demokrasi, di antaranya adalah pemilihan umum di mana individu dan masyarakat terlibat langsung menentukan pilihan politik mereka.

“Sebagai sebuah prosedur, demokrasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil atau pemimpin yang sesuai dengan selera mereka. Demokrasi memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan warna dan karakter sebuah pemerintahan.”

Dalam pemilu, hal-hal tersebut sangat jelas menjadi titik tumpuan. Demokrasi memungkinkan setiap orang—warga negara yang sudah memenuhi syarat seperti usia 17 tahun ke atas—untuk menyalurkan hak-hak politiknya, baik memilih atau pun dipilih sebagai pemimpin.

Hanya saja, lanjut Luthfi, demokrasi bukanlah soal prosedur belaka. Bahwa tujuan paling utama dari demokrasi adalah bagaimana pemerintahan bisa terkelola secara adil. Demokrasi ada guna melahirkan masyarakat yang sejahtera, hak-hak individu (kebebasan) masyarakat bisa terjamin dan terlindungi. Konsep demokrasi yang seperti inilah yang kita kenal dengan sebutan demokrasi subtantif.

“Nilai-nilai demokrasi umumnya terkait dengan konsep demokrasi substantif. Apa yang sering kita dengar dengan istilah-istilah seperti toleransi, kebebasan, kesetaraan, dan persamaan hak, adalah bagian dari demokrasi substantif.”

Islam seperti Apa yang Kompatibel dengan Demokrasi?

Setelah memberi secercah makna demokrasi serta nilai-nilai yang dikandungnya, Luthfi kemudian beralih menjelaskan apa yang dimaksud dengan Islam dalam frase mata Kuliah Qureta “Islam dan Demokrasi” ini.

Seperti diketahui, Islam pada dasarnya adalah sebuah agama. Sebagaimana juga agama-agama lainnya di dunia ini, Islam pun punya doktrin dan ajaran yang dipakai para penganutnya sebagai pedoman.

“Sebagian doktrin itu terkait dengan tempat di mana Islam dilahirkan. Sebagian yang lain adalah hasil adopsi dari agama-agama sebelumnya, seperti agama Yahudi dan Kristen.”

Di ranah politik, meski ada beberapa doktrinnya yang tidak terkait dengan kehidupan publik, tapi, menurut Luthfi, sebagian lainnya justru sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah politik ini.

“Ajaran Islam tentang kepemimpinan, misalnya, adalah doktrin yang terkait dengan politik. Perintah Islam untuk memilih seorang pemimpin dan kriteria tertentu jelas terkait dengan masalah politik.”

Itu sebabnya mengapa pandangan tentang kepemimpinan yang dianut oleh kaum muslim akan sangat menentukan jawaban apakah Islam benar-benar selaras dengan demokrasi atau tidak. Hal ini juga kian menegaskan pernyataan di awal bahwa kompatibilitas Islam dan demokrasi bergantung penuh kepada siapa persoalan ini diajukan.

“Jika pandangan Islam sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, maka Islam cocok dengan demokrasi. Sebaliknya, jika pandangan Islam tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, maka Islam tidak bisa kompatibel dengan demokrasi.”

Dalam demokrasi sendiri, setiap orang atau warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Ini terlepas dari latar belakang agama, etnis, atau sukunya.

“Jika ajaran Islam menganggap bahwa setiap manusia setara dan memiliki hak-hak politik yang sama, terlepas dari agamanya, maka Islam yang seperti ini cocok dengan demokrasi. Sebaliknya, jika ajaran Islam mensyaratkan kriteria tertentu untuk seorang pemimpin, yang mengakitkan terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan bagi warga negara, maka Islam yang seperti ini tidak cocok dengan demokrasi.”

Contoh lainnya yang juga ditunjukkan Luthfi dalam kerangka berpikir ini adalah pandangan tentang kesetaraan gender, kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam demokrasi, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin. Tidak boleh ada diskriminasi atas nama jenis kelamin.

“Islam yang kompatibel dengan demokrasi adalah Islam yang memiliki pandangan tentang perempuan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, yakni Islam yang menghormati perempuan dan membolehkannya menjadi seorang pemimpin. Ajaran yang melarang perempuan menjadi pemimpin, dengan sendirinya, tidak cocok dengan semangat demokrasi.”

Sekali lagi, inilah yang dimaksud Luthfi bahwa kompatibilitas Islam dan demokrasi sangat bergantung pada penafsiran dan pemahaman kita tentang Islam. Jika kita memahami Islam sebagai sebuah agama dengan doktrin yang tertutup, misalnya, maka sangat mungkin Islam tidak cocok dengan demokrasi. Tapi, jika kita memahami Islam sebagai sebuah agama yang dinamis, yang terbuka untuk penafsiran-penafsiran baru, maka besar kemungkinan Islam cocok dengan demokrasi.

“Dalam ilmu sosial, mereka yang menganggap Islam bertentangan dengan demokrasi, biasanya disebut sebagai kaum esensialis, yakni orang yang menganggap bahwa Islam punya satu esensi tertentu yang tidak bisa berubah. Yang menarik, kaum esensialis bukan hanya orang-orang Islam yang berpikiran ekstrem, seperti Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam, atau pun ISIS, tapi juga beberapa kelompok sekuler yang memandang Islam sebagai agama terbelakang atau agama yang tidak bisa berubah.”

Jadi, apakah Islam kompatibel dengan demokrasi? Jawabannya, sebagaimana dijelaskan Luthfi di atas, tergantung kepada siapa pertanyaan ini diajukan.

“Jika Anda seorang yang percaya bahwa Islam adalah agama yang dinamis, agama yang terbuka terhadap perubahan, maka Anda akan mengatakan bahwa Islam cocok dengan demokrasi. Tapi, jika Anda seorang esensialis, seorang yang menganggap sesuatu tidak berubah, maka Anda akan cenderung mengatakan bahwa Islam tidak cocok dengan demokrasi.”