Situasi politik di Timur Tengah secara tidak langsung memiliki pengaruh cukup besar terhadap Indonesia. Hal tersebut, disebabkan karena sekecil apapun perkembangan yang ada di kawasan Timur Tengah dapat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara yang sedang berkonflik, yaitu Israel dan Palestina.

Sejak kemerdekaan Indonesia dan pengesahan Konstitusi Negara pada 18 Agustus 1945. Indonesia hingga saat ini masih berpegang teguh pada konstitusi domestik dalam menjalankan politik luar negerinya. Indonesia secara konsisten menjalankan misi dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Israel gencar melakukan back door policy yang bertujuan untuk melobi para tokoh penting negara-negara di dunia. Tak terkecuali, para tokoh penting Indonesia, seperti anggota DPR, Yudi Chrisnandi dan ketua komisi luar negeri dari Partai Golkar, Tantowi Yahya.

Keduanya mendapat undangan ke Israel. Hal tersebut, di lakukan oleh Israel demi mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap hubungan diplomatik dengan Israel.

Normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel seakan menjadi pembahasan yang akhir-akhir ini muncul di permukaan yang menjadi perhatian dari berbagai pihak. Khususnya masyarakat Indonesia.

Isu mengenai normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dan Israel merupakan isu yang cukup sensitif bagi masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia menentang terjadinya hubungan diplomatik antara Indonesia-Israel. Sebaliknya, masyarakat Indonesia mendukung kemerdekaan bagi Palestina.

Adanya isu normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel menyebabkan gelombang protes di berbagai laman sosial media. Masyarakat Indonesia meminta keterangan kepada pemerintah mengenai isu normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel.

Hal tersebut, terjadi karena sebelumnya terdapat media asing yang berasal dari Israel, yaitu the jerusalem post. Media berita ini menuliskan akan ada kemungkinan besar negara Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Pada tahun 2022, the jerusalem post kembali mengeluarkan berita yang berisi, Prabowo Subianto, selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan pihak Israel. Hal ini, mendorong munculnya isu normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dan Israel.

Isu pertemuan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan pihak Israel langsung dibantah oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, Staf Khusus Prabowo Subianto. Dahnil, menjelaskan Prabo Subianto tidak pernah terlibat secara formal maupun informal dalam pembahasan mengenai normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Teuku Faizasyah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menegaskan Indonesia tidak ada upaya melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Pihak kementerian luar negeri Indonesia secara tegas mengatakan, kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap posisi Indonesia tetap sama, yaitu Indonesia masih mengedepankan solusi two states solution.

Two state solution artinya Israel dan Palestina bisa berdiri sebagai negara berdaulat yang dapat hidup saling berdampingan. Indonesia menilai two state solution merupakan cara yang dapat meredam konflik serta merealisasikan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Hal ini, di pertegas oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan KTT ke-6 ASEAN-Amerika Serikat pada Kamis, 15 November 2018 di Suntec Convention Centre, Singapura.

Pada 20 September 2022, the jerusalem post dalam portal beritanya melaporkan terdapat dua delegasi yang berasal dari dua negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Banyak pihak yang beranggapan bahwa negara yang dimaksud oleh the jerusalem post salah satunya adalah Indonesia.

Namun, Bagus Hendraning Kobarsyih, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri membantah pernyataan yang mengatakan bahwa Indonesia mengirim delegasi ke Israel. Bagus, mengatakan berita semacam ini merupakan pola yang sering digunakan oleh media Israel untuk keuntungan negaranya.

Amerika Serikat merupakan pihak ketiga yang dengan gencar melakukan upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan negara-negara di dunia. Khususnya, di Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Pada tahun 2020, Amerika Serikat berhasil membuka hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Bahrain. Di Asia Tenggara, seperti Filipina, Singapura dan Malaysia sudah lama memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Amerika Serikat dengan gencar melakukan gagasan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Amerika Serikat menawarkan sebuah pesawat tempur tercanggih, yaitu F-35 kepada Indonesia.

Tawaran yang di berikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia tersebut dapat berguna bagi Indonesia dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan yang dalam perkembangannya meningkatkan ancaman keamanan Indonesia.

Apakah Indonesia akan mengikuti jejak negara-negara tetangga yang telah melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel?

Secara formal, Israel dan Indonesia sudah menjalani hubungan kerja sama perdagangan sejak tahun 1970. Namun, hubungan perdagangan di antara Indonesia dan Israel tidak bisa dikatakan sebagai bentuk normalisasi hubungan diplomatik.

Kerja sama perdagangan yang selama ini terjadi antara Indonesia dan Israel mendatangkan keuntungan bagi Indonesia secara signifikan. Namun, terdapat beberapa alasan yang menjadi faktor Indonesia tidak melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel:

•Landasan Konstitusi UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hal ini, dipertegas oleh menteri luar negeri Indonesia dengan tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina dengan menggunakan dasar two state solution.

•Jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel membuat Indonesia akan semakin jauh dari komitmen Konstitusi UUD 1994.

•Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Masyarakat Indonesia sering kali melakukan aksi kemanusiaan untuk membantu Palestina.

•Fenomena domestik terhadap konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina secara besar mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon konflik tersebut. Mayoritas masyarakat Indonesia menyalahkan pihak Israel terhadap terjadinya konflik Israel-Palestina dan Israel bertanggungjawab secara penuh terhadap konflik yang terjadi.

•Jika Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan Israel akan menguntungkan pihak Amerika Serikat. Hal ini, dapat menimbulkan tindakan keras yang dilakukan oleh China kepada Indonesia dalam merespon Laut China Selatan.

•Konflik Laut China Selatan dalam perkembangannya dapat mempengaruhi kestabilanan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Khususnya Indonesia. Saat ini, pada era Presiden Joko widodo banyak menjalin kerja sama dalam pembangunan infrastruktur domestik. 

Jika Indonesia mengikuti kemauan Amerika Serikat, suatu hal yang tidak mungkin presiden China akan mempersulit pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia yang bekerja sama dengan negara China.

Indonesia perlu menerapkan suatu strategi yang strategis dalam membuka hubungan diplomatik dengan negara lain dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal serta mengedepankan stabilitas politik domestik dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan skala prioritas.