Baru-baru ini, penggalan pidato KH Hasan Abdullah Sahal, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, beredar luas di berbagai media sosial. Video itu diberi judul yang cukup provokatif: Sepatu Biru Gak Bisa Apa-Apa (Blue Shoe Can’t).

Video satu menit yang diproduksi tangan-tangan jahil ini memberi kesan seolah-olah Ustaz Hasan—demikian santri dan para alumni Gontor biasa menyapa beliau—sangat antipati terhadap Presiden Jokowi. Ingin bukti? Beliau mencemooh kata blusukan yang menjadi trademark Presiden Jokowi dengan memplesetkannya jadi blue shoe can’t.

Lantas dari video viral atau yang diviralkan itu muncullah berbagai reaksi. Yang anti Jokowi menyambutnya dengan gegap gempita, seakan-akan Gontor sebagai institusi berada di kubu anti-Jokowi. Video itu memberi semacam suntikan moral dan spiritual bagi mereka-mereka yang anti-Jokowi.

Sementara yang pro bertanya-tanya: apakah Gontor memang anti-Jokowi? Kalau ya, oleh sebab apa? Ini pertanyaan yang baik ketimbang reaksi provokatif dengan menuduh Ustaz Hasan sebagai "kiai provokator" seperti diberitakan di sini.

Di kalangan alumni Gontor, reaksi atas reaksi terhadap video yang dimutilasi itu dapat pula dipantau lewat media sosial. Mereka yang bersumbu pendek akan langsung naik pitam lalu teriak "Allahu Akbar" sembari bertekad mencari dan menghukum pengecam Ustaz Hasan. Itu terlihat di beberapa laman Facebook alumni Gontor.

Mereka yang menyukai Jokowi tampaknya sedikit lebih kalem. Setidaknya mereka masih bertanya-tanya: Apakah benar Gontor benci atau anti-Jokowi? Lebih jauh: Apakah Gontor sudah terlalu jauh terlibat dalam perkubuan politik praktis?

Tulisan ini tidak berpretensi memberi jawaban yang pasti. Hanya pimpinan Gontor yang lebih tahu dan lebih mampu memberi jawaban definitif.

Sebagai alumni, saya hanya mencoba mendudukkan pidato Ustaz Hasan itu ke dalam konteksnya yang benar. Kalaupun ditemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas pada kolom ini, itu hanyalah jawaban sementara.

Pertama yang perlu dijelaskan, cuplikan video satu menit itu merupakan modus provokasi lama untuk kepentingan politik tetentu. Sang provokator memutilasi pernyataan tokoh tertentu—baik berbentuk tertulis maupun audio-visual—demi kepentingan politik sektoral mereka. Tentu dengan teknik pengeditan yang dibuat dramatis dan bumbu-bumbu yang amis.

Dalam kasus video Ustaz Hasan, si pelaku memutilasi pidato utuh berdurasi 35,40 menit menjadi satu menit saja. Bayangkan, berapa banyak durasi yang telah dikorupsi! Akibatnya, tausiah yang sejatinya penuh hikmah itu terdengar seperti teriakan seorang demagog dan penghasut yang pandir dan bodoh.

Jika Anda tidak percaya, simaklah pidato asli yang disampaikan Ustaz Hasan pada Perayaan Milad ke-50 Pondok Pesantren Daar el-Qolam, Gintung, Banten, itu pada tautan ini. Lalu bandingkan dengan video satu menit yang sudah beracun itu!

Saya pribadi menyimak pidato utuhnya secara saksama. Terus terang, tak mudah menyimak pidato panjang dengan agak sabar di era media sosial yang tunggang langgang ini. Setelah menyimaknya penuh, saya berkesimpulan bahwa kejahatan terbesar video yang telah dimutilasi itu terutama ada pada aspek penghilangan konteks dan pesan semulanya.

Konteks pidato ini saya anggap penting karena itu membantu kita dalam menangkap kesan umum tentang kenapa dan dalam suasana dan nuansa apa sebuah pernyataan disampaikan.

Tentang ini, saya malah melihat Ustaz Hasan justru jauh dari kesan menyerang Presiden Jokowi. Beliau justru menyampaikan pesan-pesan kearifan umum seorang kiai pesantren kepada para santrinya dengan cara yang serius dan penuh kelakar--salah satu ciri khas Ustaz Hasan. 

Dalam pidato itu, mukhatab alias pihak yang disapa Ustaz Hasan secara spesfik adalah para santri Pondok Pesantren Daar el-Qolam, Gintung, Banten. Orang luar yang bukan mukhatab tapi ingin mengerti alam pikiran pesantren seperti Gontor dan pondok-pondok alumninya, tentu dapat pula menimba pemahaman dari tausiah beliau.

Fokus pidato itu sendiri saya rasa ada pada sikap independensi dan anti-kemapanan. Ini merupakan sikap klasik Gontor yang sudah diwejangkan sejak saya nyantri lebih dari 20 tahun lalu. Santri yang pintar dan punya wawasan cukup berkembang akan mudah menangkap hikmah-hikmah tersurat dan tersirat dari tausiah semacam itu.

Lain halnya dengan mereka yang agak oon. Meski tidak menyinggung nama Presiden Jokowi, santri yang kurang pintar segera saja menangkap kelakar blue shoe can’t itu sebagai pesan utama Ustaz Hasan. Mereka mengabaikan pesan-pesan yang lebih substansial. Kelakar itu cukup membuat sebagian langsung bersorak dan merasa mendapat restu untuk benci atau antipati terhadap Jokowi.

Mereka lupa bertanya: benarkah Ustaz Hasan membenci atau antipati terhadap Jokowi? Saya rasa tidak juga. Namun harus diakui pula, sebagian alumni menilainya demikian. Terlebih setelah melihat sepak terjang Gontor dalam kasus Ahok dan hiruk pikuk aksi bela Islam yang dianggap berimplikasi buruk terhadap Presiden Jokowi yang merupakan sahabat dan rekan kerja Ahok yang saling melengkapi.

Sebagian alumni bahkan berasumsi, wawasan politik Gontor mungkin telah terkontaminasi oleh sikap beberapa anggota Badan Wakaf yang kini berada di kubu oposisi. Pimpinan Gontor dianggap telah menelan asupan informasi yang keliru, tidak berimbang, dan bias tentang Jokowi.

Saya termasuk yang tidak percaya akan tesis ini karena itu mengandaikan Gontor terlalu naif untuk sekadar memahami konstelasi politik nasional atau punya keterbatasan sumber informasi dan cara bernalar yang cukup parah.

Padahal, Gontor punya seabrek alumni yang intelek dan kini juga berada di dalam kabinet dan ruang lingkup pemerintahan Jokowi. Misalkan saja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin; Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fakhir; ataupun Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Dialog Antar Agama dan Peradaban, Dien Syamsuddin.

Jadi, semua informasi tentang situasi politik nasional terkini sudah barang tentu terserap dan tersaring dengan baik oleh pimpinan Gontor untuk diomongkan menjadi tausiah dan bekal bagi para santri dan para alumni.

Lantas bagaimana menjelaskan kemungkinan Gontor membenci atau antipati terhadap Presiden paling bersahaja dan paling bekerja seperti Jokowi? Sebagian alumni memunculkan teori bahwa Jokowi tidaklah dibenci lizatihi atau karena sosok atau pribadinya, namun mungkin saja dibenci lighairihi atau karena aspek lain di luar dirinya.

Aspek di luar diri atau di luar zat Jokowi itu umpamanya persepsi tentang dirinya sebagai “petugas partai” PDIP, bukan sosok pemimpin yang independen. Mengandaikan Jokowi sebagai pemimpin yang berdaulat pada dirinya ini sangat sulit bagi sebagian alumni Gontor karena berbagai alasan.

Nah, tesis antipati Gontor terhadap PDIP ini berkembang cukup pesat walau perlu dikonfirmasi juga. Ini tugas petinggi PDIP untuk menggali dan mendengarnya langsung dari Gontor. Saya pribadi kadang berpikiran bahwa tesis ini ada benarnya dan ingin juga mendengar langsung dari para pimpinan Gontor.

Namun untuk tesis anti atau benci Jokowi sebagai pribadi, rasanya mustahil bagi Gontor. Kalaupun Jokowi dibenci lizatihi atau karena sosoknya pribadi, itu mungkin akibat kesalahpahaman terhadap sikap beliau menghadapi sebagian aspirasi politik kaum Islamis di masa pemerintahannya.

Apakah dengan demikian Gontor lebih berpihak pada kelompok Islamis macam FPI, HTI, dan kubu oposisi dalam hiruk pikuk politik belakangan ini ketimbang netral atau mendukung kebijakan Jokowi? Setahuku tidak sesederhana itu juga!

Dalam pemahaman hamba, visi Gontor tetaplah hendak menjunjung Islam agar tinggi dan terhormat (ya’lu wala yu’la alaihi). Sebagai institusi pendidikan Islam yang telah mencetak puluhan ribu alumni dengan spektrum pemikiran yang cukup beragam, Gontor tentu ingin agar para alumni berkiprah mewarnai kehidupan keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

Dalam istilah Gontor, peran itu disebut mundzirul qaum, pemberi peringatan, atau semacam watch dog bagi kehidupan umat dan kehidupan berbangsa. Pada titik ini, saya tak melihat Gontor berubah dan telah terseret jauh ke dalam pusaran politik yang sektarian.

Gontor tetaplah sebuah institusi yang menganggap pendidikan sebagai politik tertinggi yang bersifat sakral dan permanen. Pondok pesantren macam Gontor, sebagaimana diutarakan Ustaz Hasan, “…tidak berpolitik, (tapi) tetap mengajarkan (politik). Mengajarkan yang halal (adalah/tetap) halal dan haram (adalah/tetap) haram. Apa pun yang terjadi, apa pun risikonya.” 

Menurut beliau, pondok pesantren telah mempunyai nilai-nilai yang baku, solid, pakem, dan konsisten. “Dan kita semuanya adalah orang-orang yang disiplin dengan nilai-nilai seperti ini (persaudaraan, keikhlasan, pengorbanan, dan lainnya).” Lebih lanjut, sila dengarkan pernyataan beliau di sini.

Karena itu, berbeda dengan asumsi yang menganggap Gontor telah larut dalam politik praktis atau mereka yang menginginkannya begitu, saya justru menilai Gontor masih istiqamah dan konsisten dalam menjaga jarak dengan semua faksi politik di tanah air. 

Itulah yang dapat saya tangkap, misalnya dari pernyataan Ustaz Hasan berikut:

“Tidak, (pesantren) tidak berpolitik! Semuanya itu (hiruk pikuk politik) hanya sebentar, tidak lama. La hawla wala quwwata illa bilLah! Kita hidup paling banter seratus tahun. Tapi kita tahu apa yang terjadi setelah itu..."

Di sela-sela pidato itu, Ustaz Hasan mengumpamakan pertarungan politik bagaikan laga El Clasico antara Barcelona versus Real Madrid yang berlangsung 90 menit saja. Selama laga, Barcelona mungkin saja lebih dominan, namun Real Madrid bisa pula membalikkan keadaan. Begitulah. 

Demikianlah singkat dan sementaranya dinamika politik. Pesantren sebagai institusi pendidikan akan mudah sekali terombang-ambing, terperosok kehilangan prinsip, nilai dan jati dirinya, bila larut dalam pertarungan dan perkubuan politik yang profan dan penuh permusuhan.

Itulah kesan yang hamba tangkap dari Ustaz Hasan. Apa yang dia kemukakan di pidato itu adalah tipikal tausiah pimpinan Gontor yang bangga akan independensi dunia pesantren dan sikap itu hendak ditularkan kepada santri dan para alumni.

Sikap sedemikian bukan hanya berlaku di era Jokowi, tapi sudah saya dengar sejak era pemerintahan otoriter Soeharto sekalipun. Dalam formulasi ala Gontor, sikap itu dirumuskan dalam slogan “berdiri di atas dan untuk semua golongan”. 

Dengan demikian, Gontor, sebatas pemahaman saya, tidaklah anti atau pro-Jokowi, tapi masih istiqamah dengan sikap independen dan kritisnya terhadap rezim politik apa pun dan kapan pun.

Sikap demikian tak selalu gampang ditangkap sebagian orang, apalagi dalam era polarisasi politik yang cukup sengit dewasa ini. Namun bila menyempatkan diri menyimak utuh pidato Ustaz Hasan, Anda dapat menangkap berbagai kearifan, baik soal Pancasila, NKRI, UUD '45, maupun Bhinneka Tunggal Ika.

Siapkan kuota dan selamat menyimak!

Jakarta, 18 Maret 2018