Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, kalimat Bhineka Tunggal Ika selalu berhasil membuat saya merinding takjub. “Berbeda-beda tetapi satu jua”, sebuah kalimat yang menggambarkan keharmonisan luar biasa. Betapa menakjubkan bahwa ratusan suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan segala perbedaan yang ada, bersepakat untuk menjadi bangsa yang satu. Namun, kejadian akhir-akhir ini membuat saya meragukannya.

Beberapa tahun belakangan, saya—seorang warga awam biasa—merasa resah oleh banyaknya kasus-kasus kekerasan berbau SARA. Jika punya cadangan, saya mungkin sudah lemparkan gawai ke dalam kolam ikan belakang rumah ketika membaca berita tentang seorang biksu yang dikekang kebebasan beragamanya oleh mereka yang mengaku mayoritas.

Kehebohan perebutan jabatan gubernur Jakarta yang berujung pada merebaknya ujaran kebencian lintas agama meluas ke mana-mana. Memanaskan sosial media, grup whatsapp keluarga hingga mimbar-mimbar khutbah jumat. Masjid dibakar, gereja dilarang berdiri dan seorang penumpang angkutan umum menolak duduk dengan orang yang dicurigai berbeda agama. Ada apa dengan Indonesia?

Di titik ini, rasanya kita perlu merenungkan kembali arti bangsa. Menurut Ernest Renan, bangsa adalah satu jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang merasa dirinya bersatu karena mempunyai nasib dan penderitaan yang sama pada masa lampau dan mempunyai cita-cita yang sama tentang masa depan. 

Dulu, kesamaan nasib sebagai jajahan negara asing mampu membuat para pendiri bangsa menanggalkan perbedaan-perbedaan kelompok untuk bersatu dan berjuang demi cita-cita bersama: menjadi bangsa merdeka. 

Kini, tujuh puluh tahun setelahnya, apakah persamaan nasib itu masih cukup kuat untuk merekatkan kita—generasi yang sudah berjarak sedemikian jauh dengan derita penjajahan masa silam? Ataukah bhineka tunggal ika lambat laun akan tenggelam ditelan retakan perbedaan antar kelompok yang makin lama makin menjurang?

Kita sudah sepatutnya was-was. Maraknya kekerasan bermuatan SARA menjadi indikasi kuat adanya keretakan dalam tubuh bangsa Indonesia. Perbedaan-perbedaan antarkelompok yang seharusnya menjadi kekayaan kini berbalik menjadi sumber perpecahan. Saya khawatir, bhineka tak lagi tunggal ika. Pada sebagian warga, warna keagamaan tumbuh lebih dominan ketimbang warna keindonesiaan. 

Hal itu membuat mereka mampu meliyankan yang berbeda agama dan keyakinan meski sama-sama Indonesia. Pemeluk agama minoritas acap kali jadi korban kesombongan mayoritas, kebebasan mereka dibatasi bahkan diciderai. Toleransi beragama jadi barang langka. Kekerasan-kekerasan bermotif SARA pun akhirnya bermunculan.

Survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation di tahun 2016 pada komunitas muslim menunjukkan adanya jabang-jabang perpecahan dalam bentuk intoleransi terhadap pemeluk agama lain. Tidak tanggung-tanggung, 38,4% koresponden menyatakan intoleran terhadap non-muslim. Bukan hanya itu, ada 0,4% koresponden yang pernah terlibat dan 7,7% yang bersedia terlibat dalam tindakan radikal. 

Dalam perkiraan kasar, 7,7% itu potensial setara dengan sebelas juta orang. Sama sekali bukan jumlah yang sedikit untuk bisa begitu saja kita abaikan. Ini adalah ancaman nyata terhadap persatuan bangsa dan keamanan negara.

Anehnya, negara yang seharusnya menjadi penjamin kebebasan beragama dan persatuan bangsa malah kerap kali melakukan pembiaran bahkan ikut menjadi pelaku tindakan-tindakan kekerasan dan diskriminasi berbau SARA.

 Negara seolah tak bisa lagi mengenali fungsinya. Alih-alih menjamin kebebasan (dan keamanan) beragama seluruh warganya, ia malah sering memilih untuk menjadi pelayan bagi kepentingan sekelompok warga yang mengatasnamakan mayoritas. 

Malfungsi negara itu bisa terlihat dari sikap yang ditunjukkan institusi negara dalam beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama seperti pengusiran pemeluk syiah di Sampang, perusakan tempat ibadah para pemeluk Ahmadiyah, penutupan 18 gereja dan 2 rumah ibadah di Kabupaten Aceh Singkil, pelarangan pendirian gereja GKI Taman Yasmin, dan lain-lain. Negara tidak hadir untuk membela kelompok-kelompok minoritas tersebut.

Peran negara dalam membatasi kebebasan beragama juga terlihat dalam pembuatan peraturan-peraturan diskriminatif. Dalam Ringkasan Eksekutif Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Barat dan Aceh Singkil, Komnas HAM menemukan bahwa pemerintah daerah di Jawa Barat memproduksi sedikitnya 46 kebijakan yang diduga diskriminatif serta melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terkait dengan kekerasan yang marak terjadi. 

Hak atas KBB yang paling banyak dilanggar oleh kebijakan-kebijakan daerah tersebut adalah hak dakwah dan penyiaran agama, serta kebebasan memilih keyakinan, misalnya pendirian rumah ibadah untuk umat Kristen, Ahmadiyah, dan Syiah, dengan perlakuan istimewa terhadap agama mayoritas. Sedangkan tindakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh negara, dalam hal ini melalui penegak hukum, adalah diskriminasi berdasarkan keyakinan dan penyesatan agama/keyakinan.

Inikah Indonesia yang kita cita-citakan bersama?

Meski situasi saat ini lumayan membuat saya loyo, bukan berarti tak ada lagi harapan bagi Indonesia untuk kembali bersatu. Survei Wahid Foundation yang telah saya sebut di atas menunjukkan bahwa masih ada 40,4% koresponden yang toleran terhadap mereka yang berbeda agama dan 72% koresponden menyatakan menentang tindakan-tindakan radikal. 

Namun, tidak terlibat dalam tindakan radikal belum cukup untuk menghilangkan radikalisme. Jika kita memang masih percaya pada persatuan Indonesia, kita harus aktif menyebarkan perdamaian dan toleransi.

Semua unsur masyarakat harus terlibat dalam usaha memberantas kekerasan bermuatan SARA. Organisasi-organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah harus terus memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada anggotanya. Para pemuka agama harus berhenti menjadikan mimbar khutbah sebagai sarana penyebaran kebencian yang berperan dalam tumbuhnya bibit-bibit radikalisme. 

Dan kita sebagai warga sipil harus terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Untuk mempertahankan kebhinekaan Indonesia, mari berhenti melihat kelompok lain dari agama atau kepercayaannya dan berfokus pada keindonesiaannya.

Negara juga tak bisa lagi tinggal diam. Negara harus segera kembali kepada fitrahnya sebagai penjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat. Untuk itu tentu saja mereka yang menjadi perangkat negara harus mampu membebaskan diri dari bias dan kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai aparat negara, tugas mereka adalah melayani seluruh warga dengan Pancasila sebagai prinsip utama, bukan agama atau kepercayaannya masing-masing. 

Dengan demikian negara akan mampu menghapus peraturan-peraturan diskriminatif, bertaubat dari tindakan-tindakan kekerasan berdasarkan SARA yang selama ini dilakoni aparatnya, juga tegas menangani pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara seperti ormas-ormas keagamaan.

Tentunya itu semua hanya perlu dilakukan jika kita memang masih ingin mempertahankan Indonesia yang bhineka tunggal ika. Pertanyaanya, masihkah?