Menteri Agama Yaqut Cholil Qauman, kembali dihebohkan dengan wawancaranya yang dianggap menyamakan adzan dengan gonggongan Anjing, sebelumnya gus Yaqut, sapaan akrab Yaqut,  pernah dihebohkan dengan wacana Baha'i. Fenomena adzan dan gonggongan Anjing ini, membuat publik terhindar sejenak dengan peristiwa Covid-19 yang terus merebak—belum turun dari angka ribuan dan fenomena invasi Rusia ke Ukraina.

Anggapan penyamaan antara adzan dan gonggongan ini, menimbulkan pro dan kontra di ruang publik. Yang pro dengan Menteri Agama mengajak kita untuk mendengar dan memahami ucapan Gus men secara jelas dan lengkap, kemudian jangan muda memelintir ucapan tersebut agar supaya keharmonisan Indonesia. Sementara yang kontra menganggap ini sebagai penghinaan dan penistaan atas agama, khususnya Islam, karena menyamakan lantunan adzan dengan gonggongan Anjing.

Sebelum berita ini menghebohkan, Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran tentang pedoman pengaturan pengeras suara. Dari terbitnya aturan inilah, telah keluar pelbagai macam tanggapan dari  masyarakat. 

Tulisan ini tidak akan membahas mengenai anggapan analogi gonggongan Anjing dengan adzan, tetapi melampaui persoalan itu tulisan ini akan membahas tentang apakah benar pedoman mengatur pengeras suara sebagai media adzan merupakan bagian dari pelanggaran kebebasan beragama?

Aturan mengenai penggunaan pengeras suara, telah  ada sejak zaman orde baru. Waktu itu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 1978 tentang penggunaan pengeras suara di Masjid, Musalla dan langgar. 

Dewasa ini kebijakan yang sama dikeluarkan oleh Menteri Agama—yang sempat menghebohkan apalagi dikalangan muslim Indonesia. Kebijakan tersebut berupa Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla.

Baca Juga: Mengagungkan Toa

Sesuai dengan isi yang ada dalam Surat Edaran Menteri Agama (SE Menag), kebijakan tersebut bermaksud untuk menjadi panduan penggunaan suara di masjid dan mushalla dengan tujuan demi mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan bersama.  

Penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi muslim sebagai media syiar Islam di tengah masyarakat. Di saat yang sama muslim Indonesia hidup di tengah keberagaman di lihat dari suku, keyakinan, latar belakang apalagi Agama.  Sehingga pengeras suara sebagai media dakwah perlu untuk di atur demi menjaga persaudaraan universal dan merawat keharmonisan.

Sementara dalam aturan penggunaan pengeras suara, SE Menag tersebut mengatur berupa: Pengaturan akustik yang baik; Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 db (seratus desibel; Dan hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, salawat/tarhim.

Meninjau aturan pemasangan dan penggunaan di atas, Menag mengaturnya dengan tidak meninggalkan situasi dan kondisi masjid dan mushalla di masing-masing wilayah atau daerah. Namun, ketika SE ini beredar di publik, munculah pelbagai macam tafsiran. Salah satu tafsirannya adalah aturan melanggar kebebasan beragama umat muslim di Indonesia.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) adalah bagian dari konsensus bangsa-bangsa seluruh dunia melalui sidang-sidang di majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam diskusi dan sidang yang dilakukan, KBB masuk dalam bagian Hak Asasi Manusia HAM.

KBB tertera  pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).  DUHAM telah menegaskan bahwa semua hak-hak yang tertera dalam DUHAM, bisa dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan kepercayaan, keyakinan dan agama yang dianutnya.

Secara khusus KBB terletak pada pasal 18 yang berbunyi:  “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk manjalankan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik, ibadat, dan kekhidmatan, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri “. 

KBB juga bukan hanya dibahas dalam DUHAM, namun telah menjadi bagian dari kovenan-kovenan internasional, seperti: Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (Isipol), serta Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk dan Diskriminasi Berdasarkan Agama.

Untuk Indonesia sendiri KBB telah menjadi agenda penting sejak masuk era reformasi. Pasca 1998 Indonesia mengambil langkah yang progresif dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar  (UUD) untuk memasukan satu bab tambahan tentang HAM pada pasal 28 A-28 J.  Pasal-pasal tersebut menunjukan sangat jelas perhatian negara atas KBB.  

Jaminan negara atas KBB salah satunya terdapat pada pasal 28 E, yang berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali“.

 Namun jauh sebelumnya, sejak awal KBB telah masuk dalam diskursus UUD 1945 pasal 29. Kebijakan ini menyebutkan bahwa negara sangat jelas menjamin kemerdekaan beragama bagi para penduduknya. Kemudian Indonesia juga melakukan ratifikasi berbagai konvensi  HAM internasional.

Hak seseorang maupun kelompok dalam KBB juga mempunyai dua dimensi penting, yakni: Forum internum dan forum eksternum. Forum internum adalah KBB yang berada dalam tataran pemikiran atau kesadaran. Dimensi ini meliputi kebebasan berkeyakinan, berpikir dan beragama.  

Sedangkan forum eskternum  merupakan bentuk KBB dalam tindakan seseorang atau kelompok. Hak dalam dimensi ini mencakup kebebasan setiap orang untuk menganut, memiliki, mempertahankan atau pindah agama.

Dalam manifestasinya forum eksternum mencakup kebebasan individu baik sendiri atau secara kelompok di tempat umum atau dalam ranah pribadi memanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengalaman, pengajaran dan ibadah. 

Dalam forum internum, KBB bersifat mutlak dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Hak setiap orang tidak bisa dibatasi dan dibelenggu dalam keadaan apapun. Sementara forum eksternum  KBB bisa dibatasi dengan syarat diatur lewat proses legislasi atau undang-undang.

Adzan yang sering dikumandangkan lewat pengeras suara merupakan manifestasi seseorang atau kelompok dalam bentuk ibadah maupun pengajarannya--yang tidak bisa tidak turut melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah orang yang berada di wilayah masjid atau mushalla yang tanpa sengaja mendengarkannya dan berbeda keyakinan dengan muslim yang mengumandangkannya. 

Di Indonesia adzan yang sering kumandangkan saat waktu-waktu sembahyang, bagian dari kehidupan publik yang tidak hanya melibatkan  muslim. Apalagi kalau di satu wilayah dan daerah tempat tinggalnya beragam. Sebagai dimensi  forum eksternum hal ini perlu diatur.

Selain itu berdasarkan kebijakan Isipol yang diratiifikasi oleh Indonesia, KBB boleh dibatasi dengan alasan kesehatan, keamanan, ketertiban dan mengancam hak-hak beragama orang lain. Dalam SE Menag penggunaan suara diatur dengan volume pengeras suara sebesar 100 dan akustik yang bagus. 

Tidak ada yang membelenggu kebebasan seseorang untuk mengumandangkannya, namun Menag berupaya untuk mengatur lewat batas volume serta estetisnya suara adzan ketika dilatunkan.  Hal ini juga menunjukan tujuan Menag untuk menjaga ketertiban antar umat beragama.

Pembatasan forum eskternum bisa dilakukan lewat proses legislasi dalam hal ini adalah parlemen dan pemerintah. Yang terpenting   pembatasan atas dimensi ini tidak melanggar kaidah, prinsip dan kaidah yang tidak bertentangan dengan HAM. 

Menag merupakan bagian dari pemerintahan, makanya mempunyai hak untuk mengatur keagamaan yang melibatkan kehidupan publik. Makanya mengatur pengeras suara merupakan sebuah kewajaran. Dan tidak ada yang dilanggar dan dibelenggu oleh Menag.

Sebelum menutup tulisan ini, bagian lain yang perlu kita lihat adalah kelakuan publik di Indonesia, yang hanya mencari celah dan mempermasalahkan sesuatu yang bukan substansi (anggapan analogi adzan dengan gonggongan anjing)  apalagi menjadi mudah tersinggung padahal belum mendengar  secara penuh dan jelas apa yang diungkapkan Menag.

Yang sebenarnya perlu diseriusi untuk dipelajari adalah bagaimana memandang dan menganalisa substansi SE ini lebih jauh. Namun, dengan adanya fenomena ini menunjukan bagaimana karakter warga negara kita--hanya belajar dan mempermasalahkan apa yang nampak, tanpa mempelajari masalahnya jauh lebih dalam.