Prostitusi kala ditempatkan dalam pandangan masyarakat Indonesia dapat menimbulkan kontroversi. Terlepas dari banyaknya kalangan yang menikmati bisnis tersebut.

Para pekerja seks komersial sering kali menghadapi diskriminasi dan kekerasan. Diperparah kenyataan bahwa banyak pekerja seks kerap mempunyai masalah dengan adiksi, hingga membuat mereka makin rawan terhadap penyakit.

Ditambah ketidakadilan dalam konteks di mana pelacuran ialah pelibatan dua orang lawan jenis demi memenuhi hasrat kesenangan seksual.

Kebijakan dekriminalisasi

Walaupun secara empirik praktik prostitusi secara hukum dan agama dilarang di Indonesia, kegiatan 'prostitusi bawah tanah' tetap saja terjadi. Dibuktikan dengan beberapa temuan dari petugas keamanan yang melakukan razia terhadap pelacur yang mangkal di jalan-jalan protokol lalu mengirimnya ke panti-panti sosial. Tetapi hal ini tidak membuat jera para pelacur, bahkan jumlahnya makin bertambah.

Kendati sebagai bangsa yang bermoral basis agama, perlulah kita mawacanakan upaya mengatasi masalah prostitusi. Walau persoalannya apakah gagasan perubahan paradigma prostitusi dan liberalisasi prostitusi itu dapat mendorong pada masalah moral dan imoralitas seksual?

Patut digarisbawahi, secara pribadi, penulis menolak gagasan legalisasi prostitusi di Indonesia, namun setuju bagaimana gagasan “Dekriminalisasi prostitusi” dapat diwacanakan kepada publik dan diaktualisasikan dalam bentuk regulasi pemerintah.

Gagasan dekriminalisasi yang dimaksud ialah memandang prostitusi sebagai suatu isu moral. Tatkala dua orang dewasa menjalin kesepakatan mengenai seks, sebaiknya tidak dipandang sebagai tindakan kriminal.

Namun hingga saat ini, belum ada seorang pun yang berhasil secara tuntas mendekriminalisasi prostitusi dan mengeliminasi semua masalah yang berkaitan dengan prostitusi. Tapi bila upaya pemerintah hanya sebatas melarang kegiatan prostitusi dengan undang-undang dan aturan turunan lainnya, hal itu justru akan mendorong keberlangsungan prostitusi bawah tanah.

Dan nuansa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan masalah prostitusi selama ini sangat tinggi. Sejak awal, beban eksploitasi sangat kental dialami perempuan yang dilacurkan, dan umumnya berasal dari keluarga miskin.

Upaya penghapusan lokalisasi yang marak beberapa tahun terakhir justru membikin “Kantung-kantung” bisnis prostitusi bentuk baru makin menyebar dan tak terpantau. Termasuk risiko tertular HIV/AIDS yang sulit dikontrol karena pemeriksaan rutin pada para perempuan yang dilacurkan di lokalisasi terhenti.

Hak-hak mereka atas pelayanan kesehatan yang memadai kian terabaikan. Apalagi jika diketahui, sebagai pengidap AIDS atau HIV positif, kekerasan yang dialami akan semakin berlipat.

Tatkala aparat melakukan penertiban, sering terjadi salah tangkap karena ada asumsi bahwa setiap perempuan yang keluar pada malam hari adalah perempuan nakal, sementara laki-laki yang keluyuran malam hari tak pernah dipersoalkan.

Dari sisi gender, kerap terjadi pembiasan utamanya dalam bentuk stigmatisasi juncto diskriminasi. Sebab jarang laki-laki sebagai konsumen, germo maupun pengusaha tempat prostitusi ditangkap dan diproses hukum. Kalaupun ada laki-laki yang tertangkap, aparat hanya mendata, memberi penyuluhan, kemudian disuruh pulang.

Padahal Convention for the Suppresion of the Traffic to Persons and of the Prostitution of Others Tahun 1949 yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan mestinya diamalkan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi perempuan, termasuk yang berprofesi sebagai pelacur.

Klaim moralitas

Hingga saat ini, kebanyakan masyarakat yang mengklaim dirinya bermoral acapkali mengecam dan mencemooh para pelaku prostitusi  dan berupaya untuk menghilangkannya. Memandang bahwa prostitusi ialah penyakit sosial adalah fakta yang tak dapat terbantahkan pula.

Olehnya itu, penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara serampangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata. Lebih dari itu, prostitusi merupakan persoalan paling rumit dan menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Penyelesaian persoalan harus sampai ke akar persoalan secara holistik-integratif. Termasuk memberi penyadaran, mulai dari pola pikir aparat, masyarakat, rohaniwan, sampai sikap dan perilaku bahwa perempuan yang dilacurkan adalah korban.

Utamanya pemerintah disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik dalam menjawab persoalan prostitusi secara komprehensif. Setidaknya, upaya itu dapat menekan praktik prostitusi yang berkembang dalam masyarakat luas dengan tidak selalu menyalahkan perempuan sebagai pelaku dan penyebab prostitusi, karena banyak pula lelaki yang memanfaatkannya.

Penggunaan berbagai istilah yang menyudutkan mereka, seperti sampah masyarakat, penyakit masyarakat, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, harus dihentikan. Stigmatisasi korban yang tercetus dalam penggunaan bahasa semacam ini yang juga termin dalam kebijakan pemerintah, harus dihapuskan.

Apa pun bentuknya, dalam bisnis prostitusi perempuan yang dilacurkan ialah korban yang berhak atas perlakuan manusiawi karena mereka sama seperti kita. Sama-sama manusia.

Keberpihakan itu bukan berarti menyetujui praktik prostitusi, namun mencoba memberi nuansa pendekatan yang lebih humanis. Demi menghindari perilaku penghakiman sepihak kepada pelaku .

Karena mereka terpaksa melakukan pekerjaan tersebut akibat keadaan dan situasi ekonomi yang berat dan tak ada pilihan lain. Walau pelacur, mereka adalah perempuan, mereka pantas menerima perlindungan. Bukan perundungan.