Keberadaan pembangunan patung di Pantai Wane, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kebupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), belakangan ini banyak menuai kontroversi. Banyak penolakan dari berbagai elemen dan kalangan masyarakat di Bima. Penolakan itu mendapat sorotan yang tajam dan serius di kalangan dan elemen masyarakat di Bima. 

Tidak hanya itu, di kalangan mahasiswa pun ramai membicarakan itu. Misalnya, di Facebook dan group-group WatthsApp (WA) mahasiswa. Bahasannya sama, alasannya seragam, hanya satu, yaitu Sama-sama menolak keberadaan dan pembangunan patung di Pantai Wane tersebut, karena dianggap tidak mencerminkan falsafah Bima dan nilai-nilai agama yang hidup di Bima.

Sampai di sini, cukup untuk melihat narasi yang beredar dan berkembang di kalangan dan elemen masyarakat di Bima. Saya melihatnya itu sebagai reaksi yang berlebihan. Reaksi ini disebabkan karena latar belakang terhadap pemahaman agama yang berbeda, “eksklusif” dan tertutup sehingga menolak sesuatu yang baru, yang hadir dari luar dirinya. 

Kecenderungan terhadap pemahaman agama yang tertutup dan "eksklusif" seperti ini sangat mudah menolak pada "sesuatu" yang baru, atau "sesuatu" yang berbeda darinya. Hal ini terjadi karena, dalam bahasa saya, "kaget" atau tidak terbiasa dengan itu.

Dalam konteks pembangunan dan peningkatan pendapatan pariwisata di Bima, terutama di Pantai Wane, Kecamatan Monta, Kebupaten Bima tersebut. Menurut saya, keberadaan dan pembangunan patung tersebut tidak menjadi soal. Sebab, terlepas dalam konteks agama atau pandangan agama, pembangunan tersebut, dalam hal ini, mendongkrak pembangunan pariwisata di Bima. 

Dengan demikian, keberadaan dan pembangunan patung di Pantai Wane tersebut dapat dipahami sebagai "cara" untuk menarik wisatawan berkunjung di Bima untuk menggenjot Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Bima. 

Dengan demikian, keberadaan dan pembangunan patung tersebut bisa dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisata di Bima, khususnya di Pantai Wane, Kecamatan Monta. 

Penolakan keberadaan dan pembangunan patung tersebut hanya saja dipahami oleh masyarakat atau dianggapnya sebagai corak pembangunan yang  berbeda atau dipahami dan anggapan mewakili simbol keagamaan atau kepercayaan tertentu sehingga memicu reaksi dan penolakan masyarakat luas. Reaksi tersebut, bagi saya, sangat berlebihan.

Corak pembangunan tersebut, dalam konteks seni, dapat dipahami sebagai hasil karya manusia. Hasil karya manusia sebagai seni (keindahan), yang salah satunya, dapat memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan di Bima, terutama di Pantai Wane, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta tersebut.

Sebagai masyarakat Bima yang plural, terbuka dan menerima perbedaan, tugas kita adalah mengolahnya. Bukan malah sebaliknya, menolak secara membabi buta. 

Mengolah, dalam artian, tidak mempersoalkan itu. Hal ini tidak bisa kita mungkiri bahwa perbedaan adalah keniscayaan-mengolahnya adalah keharusan. Dengan demikian, terciptalah masyarakat sebagaimana slogan kita, daerah Bima, yaitu Bima Ramah.

Sementara itu, negara telah menjamin kebebasan beragama. Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin tiap-tiap kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara telah mengatur itu, di antaranya: kehidupan bermasyarakat, kehidupan beragama, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Semuanya sudah diatur oleh negara. Jadi, apa yang salah dengan keberadaan dan pembangunan patung di Pantai Wane di Bima itu? Jangan-jangan, dugaan saya, ada yang salah dengan pemahaman kita. Saya tidak tahu, kita menyadari saja.

Maulana Jalaluddin Rumi pernah bilang, kira-kira begini cetusannya, "keluarlah dari gagasan sempitmu tentang salah dan benar agar mencapai kemurnian pikir." Kendati demikian, untuk mencapai kemurnian pikir, keluarlah dari gagasan sempitmu tentang salah dan benar. Sebab, salah dan benar sering kali menjebak kita untuk tidak berpikir murni.

Munculnya isu keberadaan dan pembangunan patung tersebut, setidak-tidaknya kita dapat memanimalisasi reaksi kita. Tetapi, yang terlihat di publik justru memperlihatkan reaksi yang berlebihan. Reaksi yang berlebihan itulah yang saya sebut sebagai "kita kaget dengan sesuatu baru, yang berbeda", yang menurut saya itu biasa saja.

Selain dari penolakan terhadap keberadaan pembangunan patung tersebut, saya pikir masih banyak persoalan yang lain di Bima yang lebih urgen daripada kemudian kita ribut-ribut soal itu. Lebih baik kita selesaikan masalah-masalah yang ada di Bima sekarang.

Masalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan Sumber Daya Alam (SDA), pembangunan infrastruktur dan pembangunan suprastruktur di Bima yang tidak jelas dan tak terarah. Nah, itu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima dan dari berbagai stakeholder ikut terlibat barsama-sama membangun daerah Bima. Daerah yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekali lagi, yang paling penting daripada masalah di atas adalah mengolahnya. Tugas kita yang mengolah perbedaan itu. Tanpa harus membedakan latar belakang agamanya, sukunya, rasnya, budayanya, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita bisa hidup bersama dan berdampingan dengan rukun.