Peneliti
1 tahun lalu · 310 view · 3 min baca · Politik 48991_12111.jpg
Gambar: tribunnews.com

Apa yang Salah dari Ulama Berpolitik?

Banyak yang merasa bahwa narasi politik tahun depan, setidaknya terasa tahun ini, begitu membosankan. Suram. 

Setelah deklarasi Capres-Cawapres kemarin, aura kebosanan dan kelesuan politik itu sudah terasa. Lagi-lagi, karena harapan munculnya calon alternatif benar-benar tertutup.

Jokowi vs Prabowo adalah wajah lama yang sebenarnya sudah tidak bisa memberi harapan yang besar. Bahkan muncul satire, bagaimana kalau sesi kampanye nantinya KPU tak perlu memboroskan anggaran untuk membuatkan panggung kampanye para calon ini. Cukup dengan meminta kepada stasiun televisi untuk memutarkan kembali narasi-narasi perdebatan mereka di tahun pencapresan yang lalu. 

Ini sebenarnya bukan sekadar satire, tapi mewakili transisi ketidakpercayaan rakyat secara utuh terhadap calon. Prabowo maupun Jokowi, setidaknya di mata kita, bukan lagi orang baru yang bisa mensubtitusikan teka-teki rasa ingin tahu berkalut harapan.

Belum lagi bahwa narasi politik identitas tahun ini akan muncul lagi bahkan terasa dengan tampakan yang jauh lebih vulgar. Benar-benar membosankan. Ironisnya, ia tidak hanya muncul dari salah satu pihak, tapi juga keduanya. Dari petahana sendiri, rasanya tak kalah mengecewakan sebab ia sendiri yang awalnya membangun narasi perlawanan atas politik identitas ini, kini justru ikut terjebak atas nama hitungan-hitungan kekuasaan yang pragmatis.


Kehadiran Ma’ruf Amin yang menyandang gelar Kiai dipihak petahana atau label santri Post-Islamisme yang dilekatkan pada Sandiaga Uno menggambarkan bagaimana pertarungan politik identitas itu perlahan dimunculkan dan dibentuk. Beberapa nama ‘ulama’ ada yang politisi maupun ‘bukan politisi’ muncul perlahan-lahan, bahkan beberapa di antaranya sudah ada bahkan yang resmi menyandang gelar ‘juru kampanye’.

Memang keterlibatan ulama dalam proses politik tahun ini begitu telanjang. Munculnya istilah ‘ijtima politik’ dalam proses pencawapresan sebelumnya menggambarkan hal itu, ulama tak ingin ketinggalan dalam ranah politik praktis. 

Kita tidak tahu persis tujuannya, kalaulah saja semua yang menyandang gelar ulama ini disodorkan pertanyaan yang sama dari apa yang pernah diutarakan Gus Dur: Kekuasaan itu penting, namun yang lebih penting kekuasaan untuk apa?” kita tidak tahu jawaban apa yang akan kita dapatkan.

Lalu apa salahnya ulama berpolitik? Tidak ada yang salah secara prosedural ataupun dalam sudut pandang hak politik. Pencalonan dan proses dukung-mendukung calon memang tidak bisa dilihat dari sudut pandang profesi. Apakah ia ulama, pedagang, profesional, guru, pemerhati, jurnalis, petani, atau apa saja. Di mata hukum, mereka punya hak yang sama untuk berpolitik.

Namun, dari sisi normativitas keulamaan ketika diperhadapkan dengan pertarungan kekuasaan dangkal dalam politik elektoral sekarang ini, itu terasa ada ketimpangan apersepsi memandang keterlibatan ulama dalam politik dukung-mendukung kandidat. Antara apa yang seharusnya dengan apa yang dibentangkan. 


Ulama adalah gelar yang terlampau agung untuk bisa dikuantifikasi sekadar dalam pertarungan kekuasaan semata. Namun bukan berarti bahwa ulama harus apolitis dalam konteks ini. Yang lebih penting adalah bagaimana ulama menempatkan diri, mengambil posisi politik yang berpihak pada nilai yang lebih luas ketimbang sekadar menjadi corong dari dukung-mendukung ketokohan para kandidat.

Ketokohan ulama di masyarakat adalah keterlibatan ia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas dan substantif. Ia harus menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan untuk mengayomi. Melampaui dari sekadar menjadi corong dari tokoh-tokoh politik, tokoh politik yang bahkan kadar ketokohannya pun masih harus dihitung-hitung.

Artinya, bahwa di tengah proses politik yang masih terus hanya bisa menyodorkan untuk memilih “yang buruk di antara yang buruk”. Tugas ulama mestinya jauh lebih berat, yakni bagaimana membimbing masyarakat dalam mendorong lahirnya suatu sistem politik yang benar-benar bisa dalam prosesnya mampu menelurkan kandidat-kandidat yang progresif secara ideologi dengan ide-ide transformatif.

Kalaulah ada tugas konkret yang mesti dipikul untuk mencapai tujuan itu, maka yang paling dekat adalah melawan kultur oligarki politik yang selama ini terus dimainkan dan dipupuk para elite politik, seperti aturan tentang batas ambang pencalonan, yang pada kenyataannya benar-benar menutup habis keterlibatan munculnya calon-calon alternatif dari akar rumput.


Yang kedua adalah projek jangka panjang, yakni bagaimana menguatkan kesadaran politik yang kritis dari masyarakat yang lebih luas dan substantif. Dan yang ketiga adalah kemunculan ulama dengan perannya sebagai agen kritis terus-menerus dalam melakukan kontrol terhadap sitem dan kebijakan-kebijakan politik yang ada, tanpa harus terjebak pada gerbong dukung-mendukung semata.

Ulama yang bepijak pada altruisme nilai tak akan segan untuk terus melancarkan kritik bahkan kepada semua kandidat yang tersedia sekalipun. Karena memang itulah yang diharapkan pada ulama, yakni keberpihakannya terhadap nilai bukan pada tokoh. Keberpihakan kepada tokoh hanya mengerdilkan gelar keulamaan itu sendiri.

Artikel Terkait