50580_35888.jpg
http://indowarta.com/
Politik · 5 menit baca

Apa yang Anda Lakukan Jika Menjadi Ketua BEM?

Saya, selama menjadi manusia sampai hampir berumur 25 tahun ini, tidak pernah bermimpi untuk menjadi ketua BEM, ketua partai, atau menjadi presiden yang masih menjadi ketua dewan pembina partai, atau ketua RT atau ketua-ketua yang lainnya. Ketua arisan pun saya tidak memimpikannya. Selain karena tidak punya bakat memimpin, juga tidak punya orang yang bersedia saya pimpin.

Makanya saya takjub ketika ada orang bermimpi menjadi pemimpin atau ketua, berarti dia memang punya kapabilitas untuk memimpin, atau setidak-tidaknya memimpikan untuk mempunyai kapabilitas. Saya makin takjub ketika orang itu sudah menjadi pemimpin, berarti kapabilitasnya memang sudah tidak diragukan. Dan orang-orang yang memilihnya pun tahu hal itu. 

Tetapi yang ingin saya perbincangkan kali ini hanya ketua BEM. Saya tidak akan membincangkan tentang ketua partai dan ketua-ketua yang berat lainnya. Karena selain saya tidak punya pengetahuan akan hal itu, juga tidak kuat rasanya, biarlah Dilan saja yang kuat. Kok nyambung ke Dilan?

Menjadi ketua BEM memang asyik. Selain terkenal di kalangan kampus, bisa juga terkenal di seluruh penjuru negeri karena diundang acara tivi. Kita juga bisa mendapat ibadah umrah gratis-tis tanpa biaya dari suatu lembaga. Karena aksi heroik yang telah kita lakukan. Saya mencoba menerka-nerka, apakah menjadi ketua BEM harus melakukan aksi heroik?

Jawabannya tentu saja harus. Buat apa menjadi ketua BEM kalau tidak punya sifat dan sikap hero? Masalah yang muncul kemudian adalah, dengan cara apa aksi heroik itu dilakukan? Apakah ada aksi yang tidak heroik? Lebih jauh lagi, lalu bagaimana tanggapan tentang tanggapan masyarakat tentang aksi tersebut? Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Aksi yang sedang hangat-hangatnya saat ini adalah pemberian kartu kuning kepada presiden oleh ketua BEM UI Zaadit Taqwa. Alasan mengapa aksi tersebut dilakukan adalah sebagai bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di negeri ini.

Dalam keterangan media, Zaadit mengatakan, “Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya.” Isu yang disoroti oleh BEM UI, yaitu persoalan gizi buruk di Asmat, dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa.

Apakah aksi tersebut heroik? Terlepas penilaian baik buruk secara etika (yang tentu saja relatif), saya tegaskan bahwa itu adalah aksi yang heroik. Mengapa? Karena masih banyak orang yang tidak berani beraksi seperti itu dan masih banyak orang yang menganggap bahwa negeri ini sedang baik-baik saja, padahal keadaan yang benar adalah sebaliknya. Dengan melihat alasan yang dikemukakan belakangan, tentu saja aksi tersebut layak diapresiasi.

Dengan Zaadit mengacungkan kartu kuning tersebut, mata seluruh negeri menatap persoalan Asmat. Dan kemudian bantuan deras mengalir ke Asmat. Pemerintah juga kelihatan menjadi lebih cekatan, karena mata publik sedang menatapnya, memberi penilaian apakah pemerintah peka atau tidak terhadap persoalan tersebut. 

Ini seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan yang beberapa waktu yang lalu berkata bahwa setengah fraksi di DPR menyetujui LGBT. Sontak media memberitakannya secara bombastis. Sontak juga membuat mata publik menatap RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR, terutama pasal zinanya. DPR menjadi tidak main asal memutuskan karena DPR sedang disorot.

Lalu fraksi-fraksi yang merasa tertuduh, cepat-cepat bersuara lantang bahwa kami menolak. Entah itu hanya cari aman karena ini tahun-tahun politik, atau benar sikap sejujurnya. Ini semua bermula dari celetukan Zulkifli Hasan. Dalam kasus yang sekarang, ini semua bermula dari acungan jempol. Eh, acungan kartu kuning Zaadit Taqwa.

Memang harus diakui bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa kadang kala melanggar etika dan norma yang universal. Saya pernah menjumpai sebuah demo yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang menurut saya sangat melanggar etika dan nilai-nilai kesopanan. Ada beberapa mahasiswa yang meludah-ludahi dan mengejek-ejek aparat yang bertugas.

Mahasiswa itu lupa bahwa aparat juga manusia. Yang dia ludahi adalah sisi kemanusiaannya yang murni, bukan sisi yang sedang mahasiswa itu demo-i. Sontak saja aparat itu marah, dan demo yang semula tertib menjadi ricuh karena ulah mahasiswa provokator.

Kadang kala aksi mahasiswa juga di luar akal sehat. Tidak ada angin tidak ada hujan, demo. Dikit-dikit demo, apa-apa demo. Pokoknya tidak ada hal yang sifatnya “danger”, tapi malah demo. Seolah-olah demo adalah gaya hidup atau demo adalah jalan satu-satunya. Padahal turun ke jalan itu adalah upaya terakhir, setelah upaya-upaya sebelumnya ditempuh, seperti lewat tulisan, puisi, pamflet, diskusi, mediasi dan lain-lain.

Kembali ke persoalan acungan kartu kuning. Apakah aksi tersebut melanggar etika? Walaupun di awal saya sudah berkata bahwa etika itu relatif, tetapi itu tidak seharusnya membuat etika tidak dibicarakan. Sebagai bangsa yang mempunyai nilai-nilai yang luhur dan di mata dunia bangsa kita adalah bangsa yang santun, pertanyaan tentang etika itu menjadi hal penting. Apalagi setelah masyarakat luas mengetahui peristiwanya.

Tentang peristiwa yang berkaitan dengan etika ini, saya mengambil dua sisi. Yang pertama adalah usia, yang kedua adalah tentang posisi atau kedudukan kedua tokoh tersebut, Zaadit dan Pak Jokowi.

Kita, anak-anak muda, wajib santun dan beretika kepada orang yang lebih tua. Apakah Zaadit wajib santun kepada Pak Jokowi? Jawabannya adalah wajib, karena Zaadit lebih muda dan Pak Jokowi adalah orang tua.

Lalu, apakah Zaadit tidak beretika ketika mengacungkan kartu kuning ke Pak Jokowi? Jawabannya bisa kita ketahui setelah melihat porsi mana yang lebih menonjol antara unsur pelanggaran etika dengan substansi aksi dan itikad baik mengkritik. Dan bisa kita ketahui dengan menanyakannya langsung ke Zaadit tentang niatan atau alasannya.

Saya kira permasalahan ini sudah clear ketika diberitakan bahwa Pak Jokowi sama sekali tidak tersinggung dengan aksi tersebut. Dan saya kira acungan kartu kuning bukan penghinaan, karena berbeda dengan meludahi atau mengejek-ejek secara terbuka seperti contoh mahasiswa provokator di atas. Dan tidak akan masuk pasal penghinaan kepada kepala negara. Apalagi terkait dengan sisi yang kedua, antara Zaadit dengan Pak Jokowi, antara rakyat dengan pemerintah.

Acungan kartu kuning adalah jeritan hati rakyat kepada pemerintahnya. Melihat di sekeliling masih banyak persoalan yang belum diselesaikan. Entah itu masalah ekonomi, politik, korupsi, dekadensi, dan pendidikan. Pemerintah masih banyak kecolongan di banyak aspek. Dan itu sebaiknya harus pemerintah akui dengan jujur.  

Kemudian terkait dengan anggapan masyarakat tentang aksi tersebut. Suatu kejadian atau peristiwa atau aksi apa pun, ketika itu dibahas di ranah publik, pasti akan ada pro dan kontra.

Permasalahannya tidak di pro dan kontranya. Permasalahannya terletak pada sikap dewasa dan rasionalitas ilmu objektif yang Anda miliki. Ketika Anda memiliki sikap dewasa dan ilmu yang mumpuni, saya kira Anda tak akan menghina-hina aksi ini secara berlebihan dan menyanjung-nyanjung secara berlebihan. Tulisan ini pun tidak dalam rangka menyanjung dan menghina.

Anda objektif dan Anda dewasa dalam bersikap. Tidak perlu tawuran, tidak perlu ngotot-ngotot. Biasa wae, salam damai. Btw, judulnya agak gak sesuai dengan isi.