Penulis
1 minggu lalu · 269 view · 4 min baca · Politik 66903_91034.jpg
Kompas

Apa sih Kerja BPIP?

Kisah Enzo yang berpose dengan lambang Islam—ada yang bilang benderanya HTI—kini membumi. Semua angkat bicara sembari ajukan dalil, termasuk Mahfud MD yang merupakan anggota dewan pengarah BPIP. 

Namun tulisan ini tidak membahas Enzo. Biarkan pihak yang berwenang yang mengurusi itu. Isu Enzo terlalu dibesarkan-besarkan.

Lebih baik kita sorot sebuah lembaga yang mengurusi Pancasila, BPIP. Lembaga ini dulunya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang dikepalai oleh Yudi Latief, kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

Selama ini, selain bicara TNI kecolongan atau gaji BPIP yang membuat kaget ketua dewan pengarahnya, apa sih kerja lembaga itu? Apa ada rekomendasi mereka yang berguna bagi bangsa ini, sebuah solusi bagi bangsa yang mulai kehilangan arah?

Sejauh ini, BPIP sudah banyak bekerja sama dengan beberapa kementerian. Umumnya melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila guna menangkal ekstremisme dan radikalisme yang tidak sejalan dengan Pancasila. Lumayan hebat, ya. Apakah gerakan razia buku kiri didukung BPIP? Entahlah.

Bagi saya, BPIP sejauh ini belum menampakkan hasil kerja apa pun. Selain gaji yang lumayan dan anggotanya yang terkenal, dewan pengarah BPIP lebih mirip lembaga veteran politisi, lembaga kehormatan untuk para senior di politik. 

Dewan pengarah BPIP bak Lembaga bagi pendukung Jokowi yang tak etis bila dijadikan menteri atau selevel menteri. Karena tak elok dijadikan menteri, para senior dijadikan dewan pengarah BPIP.

Pancasila sejatinya tak akan mengakar bila hanya dibicarakan dalam seminar. Dituliskan dalam buku-buku maupun diiklankan melalui media sosial, online, maupun media cetak dan elektronik. Bahkan dijadikan kurikulum sekalipun. 


Pancasila lebih mengakar apabila dipraktikan oleh elite negeri. Teriak kelompok tertentu ekstrem, menentang Pancasila atau tidak sesuai Pancasila, tapi perilaku malah korup.

Apakah bagi-bagi kursi menteri berdasarkan koalisi parpol sesuai Pancasila? Apakah meminta jatah menteri sesuai dengan Pancasila. Mengapa BPIP termasuk dewan pengarahnya diam ketika praktik-praktik itu dilakukan elite?

Mengapa BPIP tidak berani mengatakan bahwa meminta jatah menteri tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jangan-jangan diamnya BPIP dan dewan pengarahnya sebagai bentuk setuju dengan praktik demikian?

Aneh rasanya ketika BPIP lebih meributkan simbol berupa bendera, namun diam ketika dewan pengarah bicara blak-blakan soal jatah menteri. Apakah praktik nepotisme dan kolusi dihalalkan dalam Pancasila?

Harusnya BPIP berani bicara lugas ketika beberapa elite bersuara meminta jatah jabatan, entah itu jabatan Ketua MPR maupun menteri. BPIP, terutama dewan pengarahnya yang merupakan senior di dalam politik, harusnya memberi arahan yang benar.

Mengurusi simbol-simbol yang dianggap bertentangan dengan Pancasila itu tugas polisi. Seorang Mahfud MD ngapain ngurusin yang demikian? Urusin saja BPIP agar menjadi lembaga bermanfaat bagi negara.

BPIP harus menjadi pencerah bukan partisan. BPIP harusnya menjadi penentang utama praktik bagi-bagi kekuasaan. BPIP menjadi teladan dalam berpancasila, dalam tataran konsep maupun lisan dan perilaku.

Jangan hanya nama besar dijadikan jualan BPIP. Harus jelas ke mana arah BPIP. Posisi BPIP harusnya independen. Mereka bukan hanya bicara simbol, namun lebih pada hakikat Pancasila.

Mundurnya Yudi Latief bukanlah tanpa sebab. Meski kebanyakan media mengabarkan karena urusan keluarga, namun publik sudah cerdas.

Barangkali banyak perannya sebagai ketua yang diamputasi selain soal teknis. Kalaupun ada soal teknis, menurut saya, Yudi bukan tipikal manja. Saya cenderung menyorot perannya yang direduksi.


Kehadiran para politisi senior menjadi sebab utama. Kehadiran mereka mengacaukan segala konsep ideal yang sedang dirancangnya. Kini BPIP tak ubahnya bak lembaga melegitimasi sesuatu pancasilais atau tidak, tapi sebatas simbol.

Makanya Mahfud MD getol bicara soal Enzo bahkan membuat sayembara segala. Sayembara berhadiah 10 juta bagi yang mampu membuktikan ia anti-bendera Islam (tauhid). Saya kira ini tidak perlu. Mahfud MD tidak perlu kebakaran rambut dengan bully-an atas dirinya.

Apalagi ia kini anggota dewan pengarah BPIP. Seharusnya ia mendesak mundur anggota dewan pengarah BPIP yang meminta jatah kursi. Menyerukan mundur anggota maupun dewan pengarah BPIP yang terafiliasi maupun anggota parpol.

Hal itu guna menghindari BPIP menjadi kendaraan politik bagi politisi. Menggunakan dana BPIP, namun menyampaikan visi dan misi parpol. Menunggangi BPIP.

Publik mulai mempertanyakan kinerja BPIP. Apakah mereka benar-benar paham Pancasila? Kalau paham, tentu mereka protes ketika anak Papua masih banyak yang tak sekolah. Ini terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalau mereka paham Pancasila, tentu memberi masukan kepada Jokowi agar setiap parpol yang meminta jatah parpol adalah bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau ISIS dan sejenisnya sudah jelas bertentangan, tidak usah dijadikan pengalihan isu. Itu ranah polisi.

BPIP tidak usah latah dengan isu. BPIP hendaknya menjadi pelopor utama dalam menentang ketidakadilan yang masih berlangsung. Kebebasan membaca buku, misalnya. Kebebasan berpendapat, berdiskusi, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Wajar apabila publik bertanya-tanya apa kerja BPIP selama ini selain seminar, workshop, diskusi panel, sosialisasi, yang dihadiri manusia berdasi dan kenyang. Manusia yang bicara Pancasila, tapi korupsi jalan terus. 

Jokowi harus mengevalusasi lembaga ini, termasuk personalianya. Bersihkan BPIP dari anggota parpol. Megawati sebaiknya dipecat. Fokus pada kinerja lembaga bagi kepentingan bangsa.

Berapapun gaji mereka tak masalah asalkan sesuai dengan sumbangsih mereka bagi bangsa. Kerja mereka harus nyata dirasakan rakyat. Bukan sebatas retorika saja.

Artikel Terkait