Melihat keributan di sebuah media daring tentang APGI, langsung saya teringat dan sedikit tersentak oleh sebuah akun twitter yang cukup kontroversional, APGI (Asosiasi Petani Ganja Indonesia). 

Sebagai informasi, bagi pendaki angkatan 90-an, ganja merupakan salah satu logistik favorit pendakian kala itu. Sangat cocok sekali dengan karakter "alam bebas". Makanya saya ingat banget.

Oh, ternyata bukan APGI itu! Karena kurang paham APGI yang dimaksud, maka saya searching, muncul APGI versi Asosiasi Pedagang Gula. Dan satunya lagi versi Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Nah, ternyata ini yang bikin heboh. Sempat menjadi bahan pembicaraan yang cukup panas di kalangan pendaki gunung beberapa hari ini. 

Dengan berlatar belakang data informasi BASARNAS (Badan SAR Nasioanal) yang menyatakan bahwa akhir-akhir ini jumlah korban kecelakaan di gunung makin meningkat, Sekjen Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) Rahman Mukhlis memberikan pernyataan bahwa pendaki dengan kategori pemula wajib menggunakan jasa pemandu gunung bersertifikasi resmi. 

Beliau seolah memberikan warning kepada pendaki yang berkategori pemula. Sedang kriteria pendaki pemula menurutnya adalah mereka yang mendaki gunung sebanyak tiga kali tanpa menjelasakan spesifikasi trek, altitusi, latitusi, dan geospasial gunung yang dimaksud.

APGI yang telah dideklarasikan pada 15 Januari 2016 merupakan wadah bagi para pemandu gunung profesional di Indonesia. Lazimnya sebuah asosiasi yang akan selalu terus-menerus menjual produknya. 

Menurut KBBI, arti utama dari asosiasi adalah persatuan antarrekan usaha; persekutuan dagang. Apakah APGI berbadan hukum? Saya tidak tahu.

Yang pasti, asosiasi merupakan satu wadah bersama bagi perusahaan atau profesi tertentu. Dalam praktiknya, asosiasi berbadan berupa perkumpulan. Sedang perkumpulan itu sendiri merupakan bentuk berkumpulnya beberapa orang yang hendak mencapai satu tujuan yang sama dalam bidang non-ekonomis

Pada dasarnya kebebasan untuk berserikat dan berkumpul telah dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia. Jika APGI tanpa badan hukum, maka perkumpulan tersebut tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata. 

Begitu sebaliknya, jika APGI berbadan hukum, maka akan memperoleh status persona standi in judictio. Artinya, di mata hukum, perkumpulan tersebut akan dipandang sama seperti manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. 

Dengan begitu, APGI dapat melakukan tindakan-tindakan keperdataan yang dimaksud. Semisal menindaklanjuti Peraturan Menteri Pariwisata No.13 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa jasa usaha pramuwisata wajib memenuhi unsur-unsur penyediaan dan pelayanan jasa; salah satunya, wajib memiliki sertifikat yang sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Pun jika APGI ingin melegalkan pernyataan sekjen-nya tentang kewajiban pendaki pemula memakai jasa pemandu gunung yang bersertifikat, maka APGI harus berbadan hukum dahulu sehingga dapat mengikat kerja sama dengan pihak yang terkait untuk melegalkan pernyataan tersebut. 

Janganlah hanya sekadar memberi warning saja yang bisa membuat sebagian pendaki pemula kebakaran jenggot. Dan sepertinya APGI cukup terindikasi kuat untuk melegalkan hal ini. 

Apalagi setelah saya intip program eksternal APGI yang salah satunya adalah berupaya sekuat tenaga menjalin hubungan industri yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Termasuk keterlibatan APGI dalam penyusunan regulasi di Kementerian Pariwisata serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang status dan nasib pendaki pemula.

Rencana penerapan kegiatan wisata pendakian gunung menggunakan pemandu gunung profesional untuk para wisatawan pendaki, khususnya untuk para pendaki pemula juga mendapat dukungan dari HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).

Selain itu, APGI getol melakukan usul kepada pemerintah dalam menekan angka kecelakaan di gunung dengan fokus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berupa pedoman baku untuk kebutuhan industri jasa pemanduan yang berjenjang

Adapun jenjang yang harus ditempuh oleh pemandu profesional, seperti jenjang (klaster): Muda - Madya - Ahli. Namun juga terungkap pelatihan pemandu gunung di Indonesia masih di bawah standar Nepal dan negara lainnya yang telah menjadi anggota IFMGA (International Federation of Mountain Guides Associations).

Benarkah APGI berhak mengeluarkan sertifikasi? Bagaimana dengan LSP Parindo?Diketahui bahwa sertifikasi pramuwisata di Indonesia secara baku dan resmi itu masih dikeluarkan oleh LSP Parindo alias Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Indonesia. 

LSP Parindo berhak mengadakan sertifikasi tersebut atas lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) melalui Keputusan BNSP nomor KEP.061/BNSP/I/2012 yang dikeluarkan pada 27 Januari 2012 lalu. 

Selain berhak memberikan sertifikasi pada pramuwisata atau Tour Guide, LSP Parindo juga berhak melakukan sertifikasi pada profesi lain yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti tour guiding, tour planning dan ticketing, hotel, dan restaurant.

Termasuk pramuwisata khusus dengan keahlian khusus di suatu obyek wisata tertentu dengan aktifitas yang membutuhkan keahlian khusus. Aktivitas yang membutuhkan keahlian khusus yang dimaksud adalah diving, trekking, dan rock climbing. 

Pada dasarnya aktivitas tersebut di atas cukup berbahaya jika tidak dilakukan dengan keahlian khusus. Bahayanya akan jadi lebih besar lagi jika pemandunya sendiri tidak memiliki keahlian yang mumpuni. Itulah mengapa diadakan jenis pramuwisata khusus dengan keahlian khusus oleh LSP Parindo.

Wisata petualangan menjadi pilihan akhir-akhir ini. Namun masih berbanding terbalik dengan kebutuhan amenitas atau pendukungnya. Termasuk ketersediaan sumber daya manusianya, para pemandu gunung profesional yang bersertifikat.

Mari kita lihat salah satu contoh yang paling gampang ditemui di dunia pendakian. Sudah menjadi tradisi tahunan bahwa upacara 17 Agustus di puncak-puncak gunung di seluruh wilayah Indonesia digelar dan diikuti oleh para pecinta alam dan pendaki gunung dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI. 

Acara tahunan tersebut bisa dan bebas diikuti oleh siapa saja tanpa ada aturan dan batasan tentang mana pendaki pemula dan mana pendaki senior. Apakah acara massal tersebut wajib memerlukan seorang pemandu profesional bersertifikat? Pesertanya berjumlah ribuan loh! Mampukah APGI?