Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam, terjadi peristiwa besar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak berdirinya semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan bahasa Indonesia menjadi anak bungsu dari butir Sumpah Pemuda. Maka kemudian bulan Oktober ini dikenal juga dengan sebutan bulan bahasa.

Pada bulan inilah semangat kebangkitan berbahasa Indonesia menggelora di mana-mana. Berbagai acara kebahasaan dihelat dalam rangka merayakannya. Momentum ini biasanya juga digunakan untuk meluncurkan produk-produk unggulan kebahasaan. Hal ini sebagaimana terjadi pada peringatan bulan bahasa tahun lalu, yakni disahkannya Peraturan Presiden 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Peraturan ini merupakan kado istimewa dari Presiden Jokowi kepada para pegiat bahasa Indonesia. Gegap gempita mengiringi pengesahan peraturan ini. Berbagai harapan dan cita-cita menjadikan bahasa Indonesia lebih bermartabat di mata dunia pun segera membumbung tinggi. Seolah bermodal perpres saja bahasa Indonesia akan mampu berdiri segaris dengan jajaran top five bahasa dunia.

Kini, setelah setahun dikeluarkan, kita patut mempertanyakan, sudah sejauh mana Perpres tersebut memberikan perubahan? Sudah ada berapa pejabat yang berpidato menggunakan bahasa Indonesia di kancah internasional? Sudah ada berapa mall, hotel, atau tempat-tempat wisata yang berganti nama dengan kata dalam bahasa Indonesia? Sudah ada berapa forum internasional di Indonesia yang diselenggarakan dalam bahasa resmi negara Indonesia?

Jika belum banyak jawabannya, kita patut mempertanyakan, untuk apa peraturan tersebut distempel negara?

***

Pertanyaan di atas sebenarnya sangat berlebihan. Waktu setahun saya kira terlalu singkat untuk melihat terjadinya perubahan besar pada tataran kebahasaan. Jangankan setahun, UU 24 tahun 2009 saja yang menjadi induk dari Perpres di atas belum diimplementasikan sebagaimana mestinya. 

Saya mencoba bertanya kepada seorang kawan yang bekerja di salah satu balai bahasa berkaitan dengan Perpres tersebut. Menurut penuturan kawan saya, selama setahun ini sudah dilakukan berbagai program sosialisasi, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu juga sudah dilakukan upaya penertiban bahasa di ruang-ruang publik. Berbagai kasus pelanggaran sudah dikumpulkan untuk kemudian dilakukan penertiban melalui program pengutamaan bahasa Indonesia.

Sekilas, pekerjaan yang dilakukan kawan saya ini fine-fine saja. Hanya saja, ketika ditelusuri lebih jauh, seberapa besar dampaknya bagi muruah bahasa Indonesia? Hampir tidak ada bedanya. Mungkin karena pandemi sehingga program ini tidak bisa dimaksimalkan.

Namun, terlepas dari persoalan pandemi, saya coba identifikasi dua hal yang berkaitan dengan situasi ini. Pertama, ada banyak pasal abu-abu dalam Perpres. Kedua, program pengutamaan bahasa Indonesia kurang tepat sasaran.

Pertama, kita bisa melihat kasus pada Pasal 33. Di sana dikatakan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.”

Dalam konteks masyarakat global seperti saat ini, bisakah kita mengenali sebuah gedung perusahaan yang 100% sahamnya dikuasai oleh orang Indonesia tanpa sedikit pun dana dari orang asing bercampur di dalamnya. Sulit sekali rasanya. Lantas, dari mana kita dapat memastikan bahwa suatu gedung merupakan milik sepenuhnya WNI. Pasal ini jelas abu-abu sehingga sulit sekali (kalau tidak mau dikatakan mustahil) ditegakkan.

Kedua, program pengutamaan bahasa Indonesia yang kurang tepat sasaran. Saya mendukung upaya penertiban bahasa di ruang-ruang publik. Penggantian atau minimal penambahan kata bahasa Indonesia pada informasi, nama, petunjuk, dan sebagainya merupakan upaya nyata penguatan kedudukan bahasa Indonesia.

Akan tetapi, ruang-ruang publik itu apakah cukup pada tataran fisik belaka. Bukankah televisi, internet, atau media sosial adalah ruang publik yang perlu mendapatkan sentuhan juga. Taruhlah pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik yang sudah dilakukan mampu memenuhi target yang dicanangkan, apakah kemudian hal itu akan memberikan pengaruh signifikan pada perilaku berbahasa masyarakat kita?

Andaikata semua papan nama, petunjuk jalan, atau informasi publik di instansi-instansi sudah disusun dalam bahasa Indonesia, tetapi di sisi lain masyarakat kita disodori oleh praktik-praktik berbahasa yang menyalahi kaidah bahasa Indonesia melalui acara-acara televisi, kanal-kanal youtube, apa iya perilaku berbahasa kita akan berubah.

Jadi, ada baiknya ruang-ruang publik tersebut diperluas kepada ruang-ruang publik digital. Ini tentu saja medan laga yang jauh lebih sulit dibandingkan ruang publik secara fisik. Meluruskan kata “kami” dan “kita” di ruang digital saja sudah menjadi pekerjaan yang akan sangat melelahkan.

Oleh karenanya, saya cenderung bersikap pesimistis terhadap implementasi Perpres 63. Karena bagi saya, setahun berjalan ini rasa-rasanya tidak ada perubahan apa-apa pada perilaku berbahasa kita. Tidak ada keteladanan dalam menjalankan peraturan ini secara konsisten.

Sampai pada gilirannya, harapan itu kembali muncul dari pidato Presiden Jokowi pada Sidang PBB, 22 September 2020 lalu. Saya sangat bangga dengan pilihan Jokowi yang menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang itu. Lepas dari kontroversi yang ada, penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi pada forum internasional tersebut merupakan komitmen dalam mengimplementasikan sebuah produk peraturan yang ditandatanganinya.

Dalam hal ini, keputusan Jokowi perlu dicontoh. Keteladanan-keteladanan seperti inilah potret nyata yang dibutuhkan dalam pembinaan bahasa Indonesia. Kita memerlukan lebih banyak figur panutan yang mampu menginspirasi. Ketika Presiden Jokowi sudah mencotohkannya, semestinya pejabat lainnya pun demikian.

Namun, kita tidak cukup mengandalkan komitmen seorang presiden semata. Di era digital yang menggelar fenomena berbahasa yang makin tak jelas arahnya, baik melalui televisi maupun internet, kita memerlukan figur-figur lain seperti sosok Ivan Lanin.

Dia adalah figur yang dibutuhkan untuk menyukseskan Perpres 63. Gaya tuturnya yang ringan dan cair, penguasaan kaidah kebahasaan yang tak diragukan, serta dukungan pembawaan personanya yang menyenangkan menjadikan sosoknya mudah diterima semua kalangan.

Apapun yang berkaitan dengan kebahasaan, ketika itu keluar dari seorang Ivan Lanin, misalnya, maka akan dengan mudah diterima masyarakat. Kita memerlukan orang-orang hebat seperti ini untuk mengawal sekaligus mengegolkan proyek peraturan ini. Andaikata ada lebih banyak orang macam Ivan Lanin ini, saya percaya, arah Perpres 63 akan semakin tampak.

Maka, daripada mengeluarkan banyak dana untuk program sosialisasi, ada baiknya dana tersebut dibagi untuk program pengkaderan dalam rangka mencetak Ivan Lanin muda yang akan mengawal eksistensi bahasa Indonesia ke depannya.

***

Andaikata tidak ada perubahan arah kebijakan, Perpres ini tidak akan memberikan perubahan apa-apa. Hanya akan menjadi ladang bagi segelintir orang untuk mengambil keuntungan. Saya adalah contoh konkretnya. Dalam seminar-seminar internasional yang saya ikuti, saya selalu menutupi ketidakmampuan berbahasa Inggris dengan mengatakan, “Sorry, in this occasion, I will present in bahasa Indonesia”.

Dari mana prinsip itu didapat? Dari mana lagi kalau bukan Perpres 63 tahun 2019 pasal 27 ayat 1. Setidaknya, itulah cara saya menampar muka panitia penyelenggara yang cenderung ikut-ikutan bergaya internasional dengan mengesampingkan ketentuan peraturan yang belaku tentang penggunaan bahasa Indonesia.