Awal tahun 2019 lalu, beredar berita mengenai banyaknya Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang disumbangkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI. Beriringan dengan akan berakhirnya kontrak CPI di Indonesia pada 2021, maka Pemerintah menetapkan keharusan perusahaan tersebut untuk mengatasi limbah yang dihasilkan dari sisa-sisa operasional mereka sebelum 2021.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa ada 3 jenis limbah yang dihasilkan CPI, yakni tanah terkontaminasi (27.275 ton), limbah sisa operasi (3.515 ton), dan limbah sisa produksi. Estimasi biaya untuk pengolahan limbah-limbah tersebut sebesar 5,15 juta USD.

Guna mengelola limbah tersebut, CPI menganggarkan dana pasca tambang sesuai aturan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 22 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004, hingga Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 tahun 2012.

Banyaknya limbah CPI menjadikan perusahaan tersebut merupakan penyumbang B3 terbesar di Indonesia. Pasalnya, sesuai luas wilayah Blok Rokan, ada lebih dari 18 ribu sumur bor CPI di Riau.

Pada akhir 2017 lalu, sempat dituding oleh beberapa pihak bahwa CPI tidak memenuhi prosedur penanganan limbah. Namun, mereka membantah dengan menyatakan bahwa telah berpegang pada Kontrak Kerja Sama yang berlaku.

CPI memang merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS dari Pemerintah Indonesia yang mempunyai izin mengelola aset-aset negara di Blok Rokan Provinsi Riau. Mereka bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Penduduk sekitar Riau sendiri tidak banyak tahu dan kebanyakan bersikap tidak mau tahu bahwa B3 membawa dampak buruk bagi lingkungan hidup. Dibanding limbah lainnya, limbah tersebut membutuhkan penanganan dari ahli dan jasa pengelolahan limbah B3. 

Ada 2 kategori dampak dari limbah B3, yaitu dampak akut dan dampak kronis. Dampak akut akan menimbulkan kerusakan susunan syaraf, sistem pencernaan, kardiovaskuler, serta pernafasan hingga penyakit kulit, bahkan kematian. Dampak kronis sendiri memicu kanker, mutasi sel tubuh, cacat bawaan, dan kerusakan sistem reproduksi.

Saat ini sudah memasuki Mei 2019, yang artinya CPI masih memiliki waktu penanganan limbah B3 18 bulan sebelum 2021. Menurut seorang Projector salah satu perusahaan swasta di Riau, Agus Saputra, pada awal Mei lalu, pengelolahan limbah CPI sudah mulai dilakukan dengan sistem penanganan berdasarkan kebutuhannya oleh tim ahli. Sebagian dikelola ke Indragiri Hilir.

Pertanyaan yang sering timbul adalah apakah pekerjaan pengelolahan limbah tersebut akan tepat waktu sebelum 2021 telah selesai semuanya? Apakah limbah B3 tersebut nantinya benar-benar terkelola semua tanpa sisa? Amankah kehidupan mereka yang tinggal dekat sumber limbah tersebut sampai semua limbah selesai dikelola?

Jawabannya mungkin sederhana atau mungkin juga rumit. Tergantung seberapa besar tanggung jawab pihak-pihak yang terkait, termasuk masyarakat itu sendiri. Karena, adapun yang merasakan dampak dari pengelolahan limbah B3 ini adalah masyarakat.

Memang belum ada laporan atau sekadar data mengenai masyarakat yang terkena dampak akut maupun kronis dari limbah CPI. Akan tetapi, apakah harus menunggu sampai data tersebut muncul dan berdatangan silih berganti? Tentu tidak. Masyarakat sebaiknya ikut mengawasi dan memastikan pengelolahan limba telah berjalan sesuai prosedur, bukan pasif menunggu kabar.

Perkembangan berita mengenai limbah ini bahkan seolah berhenti di awal Januari 2019 saja, yang mana sebatas perencanaan dan terkuaknya CPI sebagai penyumbang limbah B3 terbesar, setelah itu banyak, bahkan tidak ada lagi berita mengenai pengelolahan limbah B3 CPI.

Seharusnya CPI memberitahu progress penanganan limbah B3 yang dilakukan kepada masyarakat, agar masyarakat mendapat informasi dan tahu perkembangan informasi tersebut. Biar bagaimanapun, mengetahui hal ini adalah hak masyarakat yang hidup di sekitar sumber limbah.

Wilayah Perkantoran dan Perumahan PT Chevron Pasirif Indonesia di Lembah Damai, Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau disebut Rumbai Camp sendiri, saat ini sudah mulai ditinggalkan para pekerja CPI. Hanya beberapa karyawan yang menyelesaikan masa kontrak CPI saja yang tinggal di area tersebut. 

Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan mengenai eksistensi CPI yang memang akan berakhir kontraknya pada 2021 mendatang. Semoga sebelum kita sampai pada waktu tersebut, CPI berhasil menyelesaikan pencemaran lingkungan yang mereka lakukan.