Setelah sebelumnya republik ini dibuat geger karena kematian kurang lebih 500 pejuang demokrasi, hari ini, masyarakat Indonesia kembali disuguhkan oleh pemandangan yang membuat risau. 

Pertama, dr. Ani Hasibuan yang dipolisikan karena dianggap menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian setelah sebelumnya memublikasikan hasil risetnya tentang penyebab kematian petugas KPPS di wilayah Yogyakarta.

Kedua, Menkopolhukam membentuk sebuah tim yang diberi nama Tim Asistensi Kemenkopolhukam yang bertugas melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilihan umum untuk menentukan dapat-tidaknya dilakukan upaya hukum.

Secara struktural, di dalamnya duduk beberapa kementerian dan tim ahli yang berunsurkan akademisi/ahli hukum, BIN, BPHN, dan sejumlah deputi bidang koordinasi dari kemenkopolhukam.

Dengan mata telanjang, bisa dinilai bahwasanya ada intensi terselubung bila upaya yang beyond the duty (melebihi tugas) dari dr. Ani itu dihalangi, sementara riset yang dilakukannya murni untuk memberikan informasi alternatif dan menguak penyebab pasti kematian 500 petugas KPPS tersebut, karena sebelumnya KPU hanya memberikan pernyataan sederhana bahwasanya mereka meninggal karena kelelahan.

Begitu pun ketika melirik tugas dari Tim Asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam melalui keputusannya yang bernomor 38 tahun 2019 ini. Publik merasa ada intervensi dari lembaga eksekutif terhadap proses penegakan hukum. 

Hal ini dikarenakan subjektivitas penilaian terhadap dapat-tidaknya ditempuh upaya hukum terhadap suatu ucapan atau perbuatan yang diutarakan seseorang pasca-pemilu, sehingga pembentukan tim ini berpotensi untuk mengebiri kebebasan berpendapat.

Flashback

Pada tahun 1960-an, sebuah pikiran brilian yang ditulis Bung Hatta pernah membuat penerbit yang menerbitkannya dibredel. Tulisan yang diberi judul “Demokrasi Kita” itu memuat gambaran bahwasanya demokrasi Indonesia sedang dalam keadaan yang terancam. 

Tidak cukup sampai di situ, penerbit yang bernama Pandji Masjarakat itu dilarang menerbitkan dan menyebarluaskan ulang karya tersebut. Begitu pun bagi siapa saja yang membaca ataupun menyimpan tulisan itu akan dikenakan hukuman.

Paling tidak, alasan utama tulisan tersebut dihalang-halangi untuk diterbitkan dan disebarluaskan adalah upaya dari Bung Hatta untuk menguak perilaku pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1950 dan Peraturan yang berlaku lainnya.

Pertama, secara konstitusional, presiden tidak bertanggung jawab atas pembentukan kabinet, namun pada kenyataannya, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai formatur kabinet. Jalan ganjil yang ditempuh pemerintah itu justru mendapat legitimasi dan tidak mendapatkan keberatan yang prinsipil dari parlemen dengan alasan “keadaan darurat”.

Kedua, Pasca diterbitkannya Dekrit Presiden, Presiden pernah berselisih dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait jumlah anggaran belanja. Dengan suatu penetapan, DPR dibubarkan dan disusunlah DPR yang baru berdasarkan konsepsinya sendiri.

Jumlah anggota DPR yang baru itu sebanyak 261 orang. Separuhnya berunsurkan anggota-anggota partai. Sebagian yang lain disebut sebagai golongan fungsional, seperti buruh, tani, pemuda, wanita, alim ulama, cendekiawan, tentara, dan polisi. 

Seluruhnya ditunjuk oleh Presiden, dan separuh anggota DPR yang disingkirkan adalah anggota partai politik oposisi.

Suasana yang sama

Dari tahun 1960 ke tahun 2019, telah berlalu 59 tahun, namun suasana hari ini tampaknya tidak berubah. Pertama, secara samar-samar bisa dillihat bahwasanya usaha dr. Ani untuk memberikan informasi alternatif memiliki tujuan yang sama dengan Bung Hatta, yaitu untuk melihat ulang secara empiris fakta yang terjadi di lapangan.

Tuduhan “menyebarkan kebencian” terhadap ide dr. Ani merupakan ketidaksiapan pemerintah terhadap sumber informasi lain yang diberikan oleh seseorang. Hal ini juga makin memperlihatkan ketidakobjektifan pemerintah dalam mengelola informasi, sebab Pemerintah hanya menerima satu sumber dan mengesampingkan informasi lain, kendati pun informasi itu datang dari sumber yang memiliki profesionalitas.

Selain itu, hak mengeluarkan pendapat dan hak untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara juga terpangkas bila kasus ini naik ke tingkat pengadilan.

Begitu pun Tim Asistensi Kemenkopolhukam. Pembentukan tim ini terlihat menyerupai pembentukan kabinet pada masa UUD 1950 diberlakukan, sebab dibentuk tanpa aturan delegatif yang jelas. 

Kalaupun merasa mendapatkan mandat dari pasal 340 huruf c Permenkopolhukam No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkopolhukan untuk membentuk tim koordinasi, tim tersebut hanya memiliki kewenangan sebagai tim kajian.

Dalam tataran yang lebih jauh, tugas tim tersebut terbatas pada pembahasan atau pengkajian masalah yang bersifat strategis untuk merumuskan saran kebijakan dan pemecahan masalah dalam isu yang menjadi ranahnya Menkopolhukam.

Lagi pula, tugas yang diberikan kepada tim ini berpotensi tumpang tindih dengan lembaga lain. Bila tugas tim ini sebatas memberikan bantuan kepada Kemenkopolhukam, mengapa tidak memaksimalkan potensi dari staf-staf khusus atau staf-staf ahli yang dimiliki oleh kementerian tersebut?

Bila berkaitan dengan permasalahan pemilu (sebagaimana tertera pada bagian konsideran), Indonesia sudah memiliki DKPP bila pelanggarannya berkaitan dengan kode etik. Ada Bawaslu bila yang disengketakan adalah sengketa pemilihan dan administrasi. 

Bila terkait tindak pidana pemilu, ada Sentra Gakkumdu. Bila berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara, ada PTUN. Pun bila ada sengketa hasil, Mahkamah Konstitusi sudah dilekati tugas untuk menyelesaikannya.

Tampaknya, satu-satunya alasan dari dibentuknya tim ini sama dengan alasan Presiden mengangkat diri sebagai formatur kabinet, yaitu “keadaan darurat”.

Paradoks Penegakan Hukum

Bila melihat kembali esensi dari seorang manusia, terlebih bila sudah dilekati status “warga negara”, di dalam tubuhnya telah melekat hak asasi yang harus dilindungi oleh negara. Dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka hukum adalah instrumen utama sekaligus (meminjam istilah Jimly Asshiddiqie) menjadi panglima yang harus dibentuk dan diorientasikan untuk melindungi hak asasi manusia.

Selain itu, dalam negara demokratis, partisipasi warga negara menjadi salah satu tolok ukurnya. Kualitas demokrasi suatu negara ditinjau dari keikutsertaan warga negara dalam membangun negaranya. 

Maka dari itu, ide warga negara sejatinya menjadi warna yang menambah keindahan dalam pelangi demokrasi. Terlebih bila ide itu diperuntukkan bagi pencerahan publik, maka pemerintah berkewajiban untuk menjembatani ide tersebut hingga dapat diakses oleh setiap masyarakat.

Melalui hukum dan institusi yang ada, pemerintah selaku representasi dari negara berkewajiban untuk menjalankan amanah tersebut, yaitu melindungi hak asasi warga negara dan menjaga kondusifnya dari demokrasi.

Bila pemerintah merasa telah menegakkan hukum, tapi justru grafik demokrasi memperlihatkan kecondongan ke arah yang sebaliknya, maka secara intuitif bisa dipastikan bahwa hukum yang ditegakkan adalah hukum yang otoriter.

Apa Kabar Demokrasi?

El-Mostafa Benlamih, dalam buku Indeks Demokrasi di Indonesia: Indeks Demokrasi Indonesia 2009, mengatakan bahwa ukuran demokrasi di Indonesia ditinjau dari tiga aspek: Kebebasan Sipil (civil liberties), Hak-Hak Politik (political rights), dan Lembaga Demokrasi (institution of democracy).

Berdasarkan tolok ukur tersebut dan fakta yang terjadi saat ini, kebebasan sipil mulai dibelenggu, hak-hak politik mulai dikebiri, bahkan lembaga yang dibentuk atas nama demokrasi pun sedikit demi sedikit mulai menggerogoti hak asasi manusia. 

Sudah tepatlah kiranya bila masyarakat bertanya, “Apa Kabar Demokrasi Kita?”