Di tengah-tengah gencarnya pandemi Covid-19, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam siaran persnya bernomor 31/HM/KOMINFO/02/2020 yang ditandatangani pada 28 Februari 2020 mengumumkan tentang kebijakan pengendalian IMEI dengan skema whitelist yang telah diberlakukan sejak 18 April 2020 lalu.

Yang dimaksud dengan skema whitelist adalah bahwa pihak pembeli atau konsumen yang hendak membeli perangkat handphone atau mobile device lainnya akan langsung dapat mengetahui apakah perangkatnya itu ilegal atau tidak. Jika dikategorikan sebagai perangkat ilegal, maka tidak akan bisa digunakan untuk mengaktifkan nomor seluler yang tersambung ke operator seluler.

Apa itu IMEI

IMEI sendiri adalah kependekan dari International Mobile Equipment Identity, yaitu nomor atau kode identitas khusus yang melekat pada setiap perangkat handphone atau mobile device lainnya. Nomor yang terdiri dari sekitar 15 digit ini bersifat unik, dalam arti bahwa antara satu handphone dengan handphone lainnya mempunyai identitas yang berbeda. 

Pemanfaatan IMEI dari sisi operator telekomunikasi adalah untuk mengidentifikasi setiap handphone yang telah mengakses jaringan yang dimiliki mereka. Dengan demikian, jika ada handphone yang memiliki 2 (dua) slot kartu GSM, maka dapat dipastikan bahwa handphone tersebut mempunyai 2 (dua) nomor IMEI.

3 (tiga) kementerian yang terdiri dari Kementerian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, dan Kementerian Kominfo, yang didukung oleh seluruh operator seluler di Indonesia telah berkomitmen untuk mencegah peredaran perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikasi resmi alias ilegal. Tujuannya agar konsumen terlindungi hak-haknya dan pihak operator telekomunikasi memiliki kepastian hukum yang kuat dalam menyambungkan jaringan selulernya  ke perangkat mobile yang sah.

Maka pemerintah yang sudah sejak lama merencanakan untuk melakukan proses pengendalian IMEI merealisasikan aturan itu pada 18 April 2020 lalu melalui skema whitelist di mana masyarakat yang berencana membeli handphone baru agar dapat mengetahui terlebih dahulu nomor IMEI, baik yang tertera pada boks penjualan maupun melalui sistem saat handphone tersebut dinyalakan. 

Selanjutnya nomor IMEI itu wajib dicek apakah telah terdaftar secara resmi atau tidak. Diharapkan masyarakat dapat memahami aturan ini agar tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada diri mereka sendiri. 

Bagaimana Cara Mengecek Nomor IMEI

Untuk handphone yang masih dalam kondisi baru dan tersegel atau masih tersimpan dalam boks penjualan, maka akan lebih mudah dilihat nomor IMEI-nya karena biasanya nomor ini tercantum pada boks penjualan tersebut sehingga mudah terbaca. Namun jika kamu membelinya dalam kondisi bekas dan tidak disertai boks penjualan, maka pengecekan nomor IMEI harus dilakukan dengan cara masuk ke menu handphone, yaitu [Setting – About Phone – Status – IMEI Information]. 

Jika kamu mengalami kesulitan menemukan menu di atas, kamu bisa langsung mengetikkan kode*#06# di layar handphone kamu. Seketika akan muncul nomor IMEI yang dimaksud. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah handphone yang kamu miliki telah terdaftar secara resmi di Kemenperin maka nomor IMEI tersebut dimasukkan ke kolom pengecekan yang ada di website Kemenperin. Jika muncul pesan “IMEI tidak terdaftar di databaseKemenperin”, maka handphone kamu itu termasuk kategori perangkat mobile yang tidak resmi.

Nah, aturan main di atas berlaku buat kamu yang membeli dan mengaktifkan perangkat handphone-nya setelah 18 April 2020. Risikonya jika kamu terlanjur membeli handphone namun tidak langsung dicek nomor IMEI-nya di tempat penjual, maka bisa jadi kamu bakal mendapat barang yang tidak dapat dipakai akibat nomor IMEI-nya yang tidak terdaftar.

Sedangkan buat kamu yang telah membeli dan memiliki handphone dengan IMEI yang tidak valid sebelum 18 April 2020 tidak perlu khawatir. Meski nomor IMEI kamu tidak terdaftar di Kemenperin, maka handphone kamu itu masih dapat dipakai dan tetap tersambung ke nomor GSM yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan operator seluler.

Akal-Akalan Penjual Handphone Ilegal

Mengetahui bahwa aturan wajib IMEI itu diberlakukan per 18 April 2020, sejumlah oknum pedagang handphone ilegal berupaya mengakali aturan itu dengan cara mengaktifkan terlebih dahulu seluruh perangkat mobile yang mereka jual sebelum 18 April 2020 (seperti dilansir CNNIndonesia) di mana beberapa penjual handphone BM (Black Market) di Kota Batam tetap nekat menjual handphone ilegalnya dengan cara mengaktifkan seluruh perangkat mobile tersebut sebelum tanggal efektif pemberlakuan di atas.

Modusnya dengan membuka boks penjualan lalu memasukkan kartu SIM Indonesia dengan tujuan hanya untuk mengaktifkan perangkat dimaksud. Jika dinyatakan sudah aktif, kartu SIM-nya segera dicabut kembali.

Meskipun aturan yang telah dibuat oleh pemerintah itu masih dicoba diakali oleh para pedagang handphone BM (Black Market), namun setidaknya mencegah kerugian negara yang makin besar akibat tidak terkendalinya peredaran handphone ilegal di negeri ini.

Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) memperkirakan bahwa potensi kerugian pajak dari penjualan handphone akibat beredarnya ponsel BM di tanah air bisa menyentuh Rp2,8 triliun per tahun. Sebuah nilai yang cukup lumayan besar yang seharusnya dapat menjadi potensi tambahan atas pendapatan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).