Mahasiswa
1 minggu lalu · 442 view · 4 min baca · Budaya 95505_11388.jpg
Dok. Pribadi

Apa Benar Tiketnya Apartheid?

Aksi penyelamatan taktis atas diskriminasi tiket masuk pendakian bagi WNA pernah saya lakukan saat pendakian Gunung Penanggungan. Andy, pendaki WNA asal Inggris, tentunya akan membayar tiket masuk berlipat ganda dibanding pendaki WNI. Dengan beberapa trik, akhirnya Andy membayar sama dengan tarif pendaki WNI.

Trik yang saya lakukan adalah dengan memanfaatkan kelemahan tim briefing pendakian Gunung Penanggungan yang agak kesulitan mem-briefing dalam Bahasa Inggris. Solusinya, saya briefing sendiri dengan kompensasi tarif masuk harus sama dengan tarif WNI. Dan berhasil, good job!

Sudah jamak di kalangan pendaki gunung bahwa tiket masuk pendakian untuk WNA itu berlipat ganda dari tiket masuk WNI. 

Lihat saja tiket masuk Gunung Semeru yang ditarif sebesar Rp210.000 untuk hari biasa, dan ditarif Rp310.000 untuk hari libur. Sementara WNI ditarif sebesar Rp19.000 untuk hari biasa, dan ditarif Rp24.000 untuk hari libur. Tentang" hari biasa" dan "hari libur" pun juga kena diskriminasi.

Selanjutnya kita lihat contoh lain, misal, untuk pendakian Kawah Ijen, untuk WNI di hari biasa ditarif sebesar Rp5.000, dan hari libur ditarif sebesar Rp7.500. Sedang untuk WNA ditarif sebesar Rp100.00 untuk hari biasa, dan ditarif sebesar Rp150.000 untuk hari libur. 

Semua nominal di atas adalah per hari. Pendakian Gunung Semeru rata-rata menyita waktu tiga hari. Bayangkan berapa duit yang masuk.


Untuk Kawah Ijen, fasilitas pendukung (amenitas) wisata alamnya sudah seharusnya ditingkatkan sebagai kompensasi tingginya tarif masuk. Namun apa lacur, hampir tak ada fasilitas yang standar selain toilet kumuh ala kadarnya yang berada di belakang pondok bunder itu. Baunya minta ampun plus jorok.

Alasan tingginya tarif diberlakukan untuk mengendalikan jumlah pengunjung yang kemungkinan terus membludak adalah hal kurang masuk akal. Bukankah sudah ada sistem kuota yang sangat efektif untuk mengatur jumlah pendakian per harinya? 

Tarif masuk untuk WNA dan WNI juga bervariatif, tergantung dari jenis kawasan yang dimasuki.  

Tarif ini dibebankan oleh pemerintah dengan alasan bahwa untuk memasuki sebuah wilayah yang memiliki potensi, pemanfaatan KSA dan KPA wajib mengenakan iuran dan pungutan guna membayar hasil pemanfaatan (dalam hal ini kondisi lingkungan) yang ditujukan untuk pemeliharaan. 

Tarif tersebut masuk kategori iuran yang bersifat penerimaan negara bukan pajak. Iuran tersebut berwujud sebuah tiket masuk yang diperuntukkan bagi pengelolaan kawasan. 

Tarif yang dibebankan kepada wisatawan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014. Peraturan ini adalah hasil revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sektor kehutanan. 

Peraturan itu menyebabkan kenaikan harga tiket masuk wisata alam naik berlipat ganda dan sangat mengerikan. Termasuk tarif yang sangat tidak masuk akal bagi wisatawan mancanegara. Diskriminasi makin jelas ketika harga tiket wisman yang lebih mahal, ternyata mendapat fasilitas yang sama dengan wisatawan lokal yang membayar lebih murah. 

Kita bandingkan keruwetan ini dengan tiket masuk Universal Studio Singapura yang tidak memberikan diskriminasi tiket masuk bagi wisman, jika alasan tingginya tarif lainnya adalah dikarenakan oleh faktor risiko tinggi terhadap kecelakaan.  

Baik wisata alam yang berupa pendakian gunung dan wisata urban Universal Studio Singapura, keduanya sama-sama mempunyai tingkat kecelakaan risiko tinggi. 

Universal Studio Singapura punya bejibun Roller coaster, di mana Roller coaster ini masuk dalam jenis fasilitas pariwisata beresiko tinggi yang sama dengan risiko pendakian gunung. Namun di sana tidak ada diskriminasi tiket masuk bagi wisman.


Pada dasarnya wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Di sisi lain, pengusaha pariwisata juga berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, termasuk keseragaman tarif ataupun besar nominalnya yang harus masuk akal

Adapun yang dimaksud dengan "usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi" menurut penjelasan Pasal 26 huruf e UU Kepariwisataan itu meliputi: wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Kenyataan di lapangan, harga tiket masuk dan fasilitas yang tersedia berbanding terbalik dengan promosi besar-besaran yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Mereka terlalu sibuk berpromosi indahnya wisata Indonesia, namun minim peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan. Bagaimana bisa turis asing akan mau datang berkunjung kembali? 

Selain Universal Studio Singapura, ada juga Big Buddha, Phuket, Thailand, di mana kita tidak dikenakan biaya tiket masuk. Hanya diminta untuk memberikan donasi sukarela untuk mengelola wisata itu. Contoh lainnya, wisata Batu Cave, Malaysia, yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit telah membebaskan biaya tiket masuk bagi semua turis.

Jaminan keselamatan pengunjung dengan membayar tiket yang mahal juga masih diragukan nilai keterlaksanaannya. Prosedur jaminan keselamatan yang tertuang dalam UU Kepariwisataan masih belum terlihat detail mengatur hal tersebut. 

Jika terjadi kecelakaan yang menimpa pengunjung di suatu destinasi wisata, maka pengunjung dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat wisata yang bersangkutan atas dasar perbuatan melawan hukum. Hal ini menyangkut kewajiban hukum dari pengelola tempat wisata tersebut.

Kelalaian pengelola tempat wisata dalam membangun tempat wisata yang aman dan kondusif dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dalam konteks perdata diatur dalam KUHP Pasal 1365.

Pada dasarnya, sektor pariwisata itu mengandalkan pelayanan, termasuk pelayanan bagi pendaki mancanegara. Mereka sangat membutuhkan kesopanan tarif dan kenyamanan berwisata. Oleh karena itu, jika pelayanan fasilitas pendukung (amenitas) dibangun asal-asalan, pemberlakuan harga tiket yang tak masuk akal serta diskriminatif, maka dikhawatirkan citra wisata alam di Indonesia makin buruk di mata dunia.

Artikel Terkait