Singapura berasal dari bahasa Sangsekerta simha (singa) dan pura (kota). Nama tersebut lahir dari seorang Pangeran Kerajaan Sriwijaya yang bernama Sang Nila Utama yang ketika itu sedang berburu.

Ia melihat seekor hewan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Menganggap ini pertanda yang bagus, ia  kemudian menamakan dan mendirikan kota di mana hewan itu ditemukan, maka jadilah Singapura.

Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan dari Malaysia pada 9 Agustus 1965. Yusof bin Ishak disumpah menjadi presiden dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama di negara yang berjulukan Kota Singa atau Shincheng dalam bahasa Mandarin.

Lee Kuan Yew atau yang lebih populer LKY lahir pada tanggal 16 September 1923. Menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Singapura pada 5 Juni 1959, ia berkuasa selama tiga dekade. Lee menamatkan pendidikan perguruan tinggi di Fitzwilliam College, Cambridge, dengan gelar kehormatan bintang dua dalam bidang hukum, kemudian ia menjadi pengacara di daerah Kuil Tengah pada tahun 1950.

Pada tahun 1954, Lee ikut mendirikan Partai Aksi Rakyat (PAP) dan berhasil duduk menjadi Sekretaris Jenderal pertama hingga tahun 1992. Dengan kendaraan partai, Lee memimpin Singapura delapan kali berturut-turut hingga pada tahun 1990 Lee mundur dari kursi Perdana Menteri digantikan Goh Chok Tong.

Pada masa pemerintahannya, Lee dikritik oleh banyak kalangan karena dinilai terlalu mengontrol kebebasan media dan sipil serta membelenggu aksi kebebasan protes publik. Lee menilai langkah-langkah pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas politik demi kemajuan ekonomi yang dikenal dengan sebutan Hipotesis Lee.

Hipotesis Lee adalah sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa sistem kediktatoran lebih memberi mamfaat bagi pertumbuhan ekonomi dibandingkan sistem demokrasi. 

Menurut Lee, demokrasi mempunyai dampak buruk bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam konteks Asia. Namun berdasarkan analisis data panel yang dilakukan pada lebih dari 20 negara di Asia, membuktikan hal yang berbeda atau tidak mendukung hipotesis ini.

Penolakan terhadap kebebasan politik dan hak-hak dasar masyarakat sipil dengan dalih untuk merangsang pertumbuhan ekonomi tidak beralasan kuat dengan kenyataan di lapangan bahkan tak jarang memberlakukan sistem politik yang keras atau otoriter dalam kampanyenya. Dengan kata lain, demokrasi dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih luas.

Menurut data tradingeconomics, kondisi Singapura saat ini mengalami pertumbuhan 0,60 persen pada kuartal ketiga tahun 2019 dibandingkan kuartal sebelumnya untuk Produk Domestik Bruto (PDB). Tingkat Pertumbuhan PDB di Singapura rata-rata 6,57 persen dari tahun 1975 hingga 2019.

Sejak mendapatkan kemerdekaannya, ekonomi Singapura telah berkembang pesat dan hasilnya Singapura menjadi salah satu negara yang pertumbuhan PDB per kapitanya tertinggi di dunia. Ekonomi Singapura sangat bergantung pada perdagangan luar negeri, baik dari kegiatan pelabuhan dan dari ekspor komponen elektronik dan minyak sulingan.

Singapura adalah penerima investasi asing langsung terkemuka karena statusnya sebagai salah satu negara bersistem ekonomi paling bebas, paling kompetitif, dan paling ramah di dunia.

Namun laju pertumbuhan ekonomi Singapura tidak seirama dengan pertumbuhan demokrasi negaranya, PAP sebagai partai penguasa sejak 1959 menuai banyak kritik karena secara formal PAP dinilai dapat menjalankan agenda pemilihan umum namun di sisi lain PAP menutup realitas dominasi otoriter yang dijalankannya.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan PAP dicap sebagai rezim otoriter. Pertama, untuk mendominasi politik absolut, PAP menggunakan cara-cara kotor untuk menekan perbedaan pendapat diantaranya adalah penahanan tanpa pengadilan, pencabutan izin dari surat kabar yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintah serta pendidikan politik bagi pegawai negeri sipil dalam rangka konsolidasi pro agenda pemerintah.

Kedua, gaya pemerintahan top-down yang dinilai membunuh rasionalitas publik. Pemerintah seolah-olah mengetahui apa yang terbaik bagi rakyatnya hingga memaksakan keputusannya, masyarakat dianggap awam dan dinilai tidak memiliki kapasitas untuk memberikan sumbangsih pikiran terhadap kondisi negara.

Ketiga, Undang-undang anti demokrasi yang membatasi secara serius ruang politik masyarakat, salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Keamanan Dalam Negeri yang sekarang dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri. UU tersebut memiliki kekuatan eksklusif untuk menahan hingga dua tahun tanpa pengadilan bagi siapa saja yang menurut Menteri secara subyektif dianggap terlibat dalam kegiatan subversif terhadap kepentingan negara.

Kurangnya partisipasi publik terhadap pembuatan dan pengawasan kebijakan pemerintah merupakan salah satu indikator lemahnya demokrasi di Singapura. Belum lagi pembatasan-pembatasan saluran media publik bahkan sampai "memberedel" media massa secara otomatis akan membunuh ruang-ruang kritik publik terhadap pemerintah padahal kebebasan berpendapat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), HAM adalah hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. HAM meliputi hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan tanpa ada diskriminasi.

HAM dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin ada di negara yang berfaham otoriter, namun sebaliknya HAM akan terjamin di negara yang berpaham demokrasi. 

Otoriternya sebuah negara akan membuka celah bagi penguasa atau penyelenggara negara untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan yang akan merugikan negara salah satunya praktek korupsi dan suap.

Seperti yang terjadi pada Wakil Ketua Corrupt Practises Investigation Bureue (CPIB) semacam Komisi Pemberantasan Korupsi Singapura Edwin Yeo Seow Hiong. Ia dituduh menggelapkan anggaran sebesar 1,7 juta dollar Singapura (sekitar Rp 136 miliar) pada 2013 lalu.

Selain penyakit korupsi dan suap, penyalahgunaan kekuasaan (abuse power) juga dapat terjadi bila kekuasaan itu sangat mengontrol dan dominan. Michael T. Rock dalam Jurnal Word Development (Has Democracy Slowed Growth in Asia?) menemukan bahwa penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada rezim otoriter bukan hanya berada pada tingkat kepala pemerintahan namun juga pada tingkat parlemen dan birokrat.

Negara yang demokratis cendrung akan mendapatkan dukungan kapasitas substansial, yaitu meningkatnya kualitas birokrasi dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Hal ini tentu memberi  positif pada pola pemerintahan yang relatif bersih, transparan, akuntabel, dan jauh dari budaya korup.

Pertumbuhan ekonomi secara demokrasi adalah perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara berkesinambungan yang dilakukan secara kolektif dan saling memengaruhi bukan secara individual atau bertumpu pada satu kekuatan. Untuk itu diperlukan kebebasan dalam mengutarakan ide dan gagasan sehingga dapat maksimal dalam mengimplementasikan tujuan pertumbuhan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi otomatis akan menambah dukungan terhadap persepsi demokrasi bila diringi dengan peningkatan kualitas layanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini membutuhkan dukungan oleh seluruh masyarakat agar tujuan pertumbuhan tersebut dapat dicapat sesuai yang diharapkan.