Terdapat beberapa pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga, yang berpotensi kembali menempatkan perempuan menjadi manusia kasta kedua di bawah kaum lelaki. Padahal usaha menempatkan perempuan sebagai penyempurna keseimbangan dan kesetaraan dengan kaum lelaki tengah gencar disuarakan oleh para pegiat kesetaraan gender.

RUU ini seolah ‘menyeret paksa’ kaum perempuan untuk kembali menikmati kehidupan model 50 tahun terlampau, dimana posisinya serba terbatas dan miskin karya. Di masa itu, sangat sulit bagi perempuan untuk sekedar mengekspresikan hidupnya, sebab stigma yang terbangun menempatkan perempuan hanya boleh berlalu-lalang di sekitar dapur, kasur dan sumur.

Kehadiran RUU ini juga menjadi sinyal bahwa negara tengah bersemangat mengintai keintiman rumah-tangga. Padahal sebagai negara demokratis, campur tangan negara hanya terbatas pada urusan-urusan publik, seperti pengaturan tertib pernikahan, mekanisme pernikahan, dan bentuk perlindungan hukumnya, bukan pada ruang privat yang menyangkut urusan ranjang rumah-tangga.

Ditengah bergulirnya isu ini, publik juga dikejutkan oleh keterangan Iis Sugiarto yang mengakui bahwa rumahnya dibeli oleh mertua Emirsyah Satar. Kasus Emirsyah sendiri memang pernah diisukan melibatkan orang-orang dalam lingkaran keluarganya untuk menampung uang hasil korupsinya selama menahkodai Garuda Indonesia.

Kasus Emirsyah ini setidaknya mengukuhkan asumsi publik seputar peranan penting keluarga dalam terjadinya kasus korupsi, dan kasus ini sebatas pelengkap atas aksi-aksi korupsi yang melibatkan peran keluarga yang sebelumnya memang telah banyak terjadi.

Keluarga dan Korupsi

Selain kasus Emirsyah, keterlibatan anggota keluarga dalam beberapa kasus korupsi memang telah ada sebelumnya, beberapa kasus tersebut antara lain: Pertama, Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap kasus suap fee proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2017-2018.

Pada kasus ini KPK mengamankan Adriatma Dwi Putra dan Asrun yang keduanya memiliki hubungan keluarga antara anak dan ayah. Banyak yang menilai bahwa uang hasil suap ini akan dijadikan modal politik dalam pencalonan ayahnya pada ajang Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018.

Kedua, kasus korupsi yang melibatkan keluarga besar Ratu Atut Chosiyah yang mengguncang publik Nusantara pada tahun 2013. Guncangan ini disebabkan oleh adanya keterlibatan keluarga dalam terjadinya aksi tidak tepuji berupa penyuapan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada kasus ini, Atut dan adiknya, Tubagus Chairi Wardana, terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) berupa penyuapan terhadap Akil Mukhtar yang saat itu menjabat sebagai Hakim MK. Suap tersebut dilakukan untuk memenangkan perkara Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Lebak tahun 2013.

Selain dua kasus di atas, tentu masih banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarga, dengan modus penyimpanan hasil korupsinya menggunakan rekening istri, anak, mertua, dan anggota keluarga lainnya.

Antikorupsi: Wujud Ketahanan Keluarga

Rentetan kasus diatas seolah menjadi pelecut bagi penyegaran upaya dalam memerangi korupsi yang melibatkan keluarga. Keluarga adalah pintu utama pembentukan karakter manusia, sehingga baik dan tidaknya akhlak para anggota keluarga ditentukan oleh tingkat keseriusannya dalam membina pekerti luhur dan menangkis segala tindakan kotor.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh suatu keluarga untuk memastikan tidak adanya ruang korupsi di lingkungannya, antara lain: Pertama, memaksimalkan fungsi keluarga sebagai “madrasah utama” dalam upaya penyadaran antikorupsi. Langkah ini merupakan upaya preventif agar seluruh anggota keluarga, utamanya anak-anak, paham betul terhadap nilai-nilai antikorupsi dan menjauhkannya dari tindakan-tindakan koruptif.

Dalam tahap ini, keluarga tidak hanya mengajarkan nilai dan prinsip antikorupsi, tetapi juga menampilkan keteladanan untuk tidak bersentuhan dengan tindakan-tindakan sekecil apapun yang serumpun dengan korupsi, seperti tidak berbicara bohong, tidak bergaya hidup hedonis, dan lain sebagainya.

Kedua, adanya soft-control dari keluarga untuk tidak mau berkompromi terhadap segala tindakan yang mengarah pada korupsi. Pada tahap ini, prinsip keterbukaan dan dan kehati-hatian mutlak dibutuhkan dalam rangka menetralisir segala kemungkinan terjadinya korupsi di lingkungan keluarga.

Beberapa kasus korupsi yang terjadi justru diakibatkan oleh kurang jelinya istri dalam menampung segala dana hasil pemberian suami, sehingga dengan mudahnya dana korupsi itu masuk di rekening keluarga. Lebih dari itu, bahkan diantara suami dan istri, salah-satunya menjadi pendukung utama dalam terjadinya korupsi.

Ketiga, adanya kesadaran komunal terhadap pentingnya kehidupan keluarga yang bebas dari jeratan korupsi. Kesadaran komunal ini harus menjiwai masing-masing keluarga dalam kesatuan masyarakat. Kesadaran bersama ini akan mendukung terciptanya tatanan keluarga tanpa korupsi yang nantinya berkontribusi besar dalam melahirkan generasi emas berwawasan antikorupsi.

Sayangnya dalam RUU Ketahanan Keluarga ini tidak satupun pasal yang memuat materi seputar ketahanan keluarga dari godaan korupsi. Padahal fungsi keluarga dalam mencegah perilaku koruptif sangatlah besar peranannya. Segala kasus korupsi yang terjadi tentu diakibatkan oleh lalainya keluarga dalam memonitor tingkah-laku para anggotanya.

Pada akhirnya, segala gagasan dan upaya di atas sudah selayaknya menjadi instrumen utama dalam membentuk ketahanan keluarga. Sebab tidak jarang keluarga yang telah sekian lama dibina, justru hancur saat dihempas badai korupsi. Yang perlu diingat, korupsi bukan saja menghancurkan sendi bernegara, tetapi juga meruntuhkan mental keluarga.

Perkembangan zaman dan peradaban semestinya tidak mewariskan sistem ketahanan keluarga pada urusan-urusan klasikal berupa pembagian jam kerja suami dan istri, pemisahan kamar anak, serta aturan-aturan yang kembali menempatkan perempuan pada “kasta kedua”. Sebab masih banyak hal-hal produktif yang bisa dilakukan oleh keluarga, salah-satunya gerakan antikorupsi berbasis keluarga.