Kita semua tahu prestasi pemberantasan korupsi di negeri ini berjalan di tempat. Memang kita punya nilai indeks persepsi korupsi lebih baik. Meningkat sedikit saja, naik dari 3,4 tahun lalu ke 3,6 tahun ini. 

Tapi data itu tidak berbunyi apa-apa selain menunjuk pada fakta: setelah Reformasi, juga setelah bergeraknya KPK mengawasi dan mengadili praktik korupsi, keadaan belum banyak berubah.

Kenapa hal itu terjadi? Ada banyak sudut pandang jawaban yang bisa diberikan, dari mulai pendekatan kebijakan publik, reformasi birokrasi, renumerasi gaji pegawai negeri sipil, sampai faktor budaya. 

Kali ini saya mau mengajak Anda merenung hal yang remeh-temeh dan ringan saja terkait masalah sulit hilangnya praktik korupsi dari negeri tercinta ini.

Coba Anda renungkan, korupsi itu apa? Saya kadang bingung sendiri menjawab pertanyaan sederhana itu. 

Kita tahu semua jenis praktik yang disebut korupsi: mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan kekuasaan yang dimiliki.

Definisinya bisa panjang dan banyak, tapi kurang lebih seperti itulah praktik korupsi. Masuk dalam praktik korupsi itu juga adalah menerima hadiah yang tenar disebut gratifikasi.

Buat saya, dalam praktik kehidupan sehari-hari yang sederhana, kadang kita bingung membedakan praktik korupsi dengan tindakan berbuat baik. Anda semua pasti pernah pergi ke kantor polisi untuk mengurus sesuatu: surat kehilangan, mengurus STNK, SIM, mengurus surat kelakuan baik, dan lain-lain.

Meski semua surat itu rata-rata dibuat dengan tanpa mengeluarkan biaya, Anda merasa tidak enak, bahkan punggung Anda terasa ditusuk tombak ketika setelah menerima surat yang diminta Anda berbalik badan meninggalkan meja tanpa memberikan uang rokok.

Betul, bukan? Pak polisi itu tidak minta. Tapi sebagai rasa terima kasih, kita yang mengambil inisiatif untuk memberi. Namanya rezeki, karena mereka tidak meminta, polisi itu dengan senang hati menerima.

Cerita mirip seperti ini kita temui juga di kantor kelurahan, di rumah pak RW saat mengurus surat bukti domisili, bahkan di ruang administrasi kampus setelah Anda menerima salinan legalisasi ijazah.

Sampai 10 tahun lalu—atau mungkin masih sampai sekarang?—orang biasanya bangga anaknya masuk menjadi pegawai negeri sipil atau TNI karena dibantu pamannya yang ‘orang dalam’. Apa yang salah membantu saudara yang sedang butuh pekerjaan, bukan? 

Jika seorang staf dari pusat datang berkunjung ke kantor di daerah, apa salahnya kita memberi dia oleh-oleh ketika tugasnya selesai dan hendak kembali ke Jakarta? Itu sedekah!

Semua praktik itu pada dasarnya perbuatan baik, bukan? Lantas kita semua terkaget-kaget ketika sekitar tahun 2000-an dinyatakan bahwa semua perbuatan baik itu menjadi perbuatan terkutuk, biang kehancuran bangsa. Itu semua korupsi. 

Sebagai bangsa, kita masih terperangah dan berusaha belajar memilah mana-mana perbuatan korupsi, mana yang bukan.

Ada hal lain yang lebih sederhana untuk melihat keterperangahan budaya kita pada praktik korupsi. Saya pernah menanyakan ini pada mahasiswa di beragam kesempatan. Coba, bisakah saya diberikan padanan kata ‘korupsi’ dalam bahasa Indonesia? Mahasiswa yang kurang ‘ngeh’ malah bingung.

“Pak, kata ‘korupsi’ itu bahasa Indonesia?” 

Apa? Korupsi itu jelas kata asing, dari bahasa Inggris. Kita meminjam istilah itu. Dan, istilah itu pun baru dipakai secara jamak, sepertinya, setelah Reformasi tahun 97. 

Sebelum itu, kata "korupsi" hampir tidak pernah umum digunakan. Jika ada sebuah fenomena dan kita tidak mempunyai kata untuknya dan lantas meminjamnya dari istilah asing, pasti ada sebuah ‘keasingan’ di dalamnya.

Apa yang kemudian disebut praktik korupsi adalah praktik dan fenomena wajar. Bahkan sebuah fenomena sosial yang dianggap baik, pada kurun waktu tertentu.

Setidaknya sampai sebelum tahun 2000-an, kita merasa tak ada yang salah dengan membantu saudara masuk kerja atas bantuan kita yang punya kuasa; apa salahnya memberikan uang rokok yang tidak seberapa pada orang yang sudah baik hati membantu kita, apa salahnya memberikan sesuatu sebagi hadiah pada orang yang kita hormati? Kenapa ujug-ujug semua praktik baik itu lantas dikutuk? 

Dalam alam bawah sadar kita, semua perbuatan itu masih dikategorikan sebagai perbuatan baik. Dan di bawah permukaan, praktik itu masih berlangsung. Kenapa? 

Sekali lagi karena labelisasi korupsi pada praktik itu pada dasarnya adalah sesuatu yang asing: ia baru datang akhir tahun 90-an, dan pada satu titik labelisasi itu masih tak bisa dikenali, dipilah dengan jelas!

Kita masih gagap membedakan memberi sebagai amal baik yang disebut sedekah dengan gratifikasi. Kita masih bingung membedakan membantu dengan menyalahgunakan wewenang.

Itu juga yang menjelaskan kenapa para koruptor itu rata-rata, setidaknya terlihat, orang baik: menteri agama, mantan aktivis paling dihormati, artis terkenal, tokoh masyarakat, akademisi. Kenapa? Sekali lagi karena mereka sebenarnya berniat melakukan kebaikan.

Inilah yang mungkin bisa menjelaskan kenapa mengubah praktik budaya lebih sukar ketimbang hanya mengubah peraturan dan undang-undang. Peraturan dan sistem bisa diubah dalam seminggu, tapi mengubah pola prilaku, budaya, dan kesadaran adalah sebuah usaha panjang yang terus-menerus.