Perpres Nomor 73 Tahun 2020 mengembalikan BIN (Badan Intelijen Negara) langsung di bawah presiden. Meskipun sebenarnya tidak menutup kemungkinan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masih dapat berkoordinasi dengan instansi mana pun yang dianggap perlu. Perpres ini mengembalikan posisi BIN seperti pada Perpres Nomor 90 Tahun 2012 sebagai peraturan pendukung Undang-Undang Nomor 17 tentang intelijen negara tahun 2011.

Paling tidak ada dua pendekatan tentang hubungan antara badan intelijen dengan pembuat kebijakan sebagai user. Yang pertama adalah pendapat dari Sherman Kent (Wirtz, 2007). Ia berteori bahwa perlu pemisahan yang jelas antara badan intelijen dengan pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan agar tidak terciptanya politisasi. 

Informasi dan analisis dari badan intelijen murni hasil dari pengumpulan bahan keterangan atau informasi yang didapat tentang kemungkinan-kemungkinan ancaman. User tidak dapat meminta badan intelijen untuk melakukan kegiatan intelijen. Jadi, badan intelijen sifatnya independen sehingga akan sulit untuk diintervensi. 

Yang kedua adalah pendekatan dari Robert Gates. Ia berpendapat bahwa badan intelijen bekerja untuk menghasilkan intelijen yang dapat ditindaklanjuti (actionable), sehingga perlu adanya hubungan kerja yang erat dengan user. Asumsi di balik pendekatan ini adalah bahwa badan intelijen harus menyadari kebutuhan user, memiliki kewajiban untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk user dan juga dapat segera dijalankan.

Jika ingin menghindari dari politisasi intelijen, pendekatan Kent akan lebih tepat karena adanya independensi badan intelijen yang terpisah dari kekuasaan. Kendalanya adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan user untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat di tengah derasnya arus informasi juga ancaman dengan informasi yang dimiliki oleh badan intelijen. 

Dalam konteks Indonesia, ditambah lagi budaya feodal birokrasi yang masih berkesan 'terserah atasan', membuat pendekatan dari Sherman Kent menjadi hampir sulit diterapkan. Independensi intelijen adalah hal yang sulit dicapai, meskipun mungkin dilakukan dengan penyesuaian di sana-sini.

Pendekatan Gates yang sekarang banyak dijalankan di banyak negara, termasuk Indonesia. User biasanya sudah memiliki perkiraan informasi apa yang mereka perlukan untuk membantu menjalankan kebijakan. 

Sebagian besar dukungan informasi yang mereka butuhkan dari badan intelijen bersifat teknis: data demografis, geografis, politik, ekonomi, dan militer dan bagaimana sekutu dan musuh merespons kebijakan negara. Persoalan dengan pendekatan ini adalah bias informasi yang dapat terjadi. User mungkin saja mengarahkan badan intelijen untuk mendapatkan informasi yang mendukung kebijakannya. 

Jika demi kepentingan bangsa dan negara tentu tidak masalah, namun jika misalnya mengarahkan badan intelijen untuk mendapatkan informasi tentang lawan politiknya akan jadi masalah politisasi intelijen. Badan intelijen pun akan kesulitan melihat ancaman lain yang lebih luas dan dalam jika selalu dituntut untuk menghasilkan informasi jangka pendek dan actionable. 

Meski secara perundangan hubungan antara badan intelijen dan user sekarang ini adalah relasi kedekatan erat versi Gates namun tetap perlu pemisahan kepentingan yang jelas antara kepentingan politik pemerintah dengan independensi intelijen. Masing-masing pihak perlu secara jelas memisahkan mana informasi yang mengancam bangsa dan negara dengan kepentingan politik bahkan pribadi. 

Pemisahan kepentingan ini semakin mendesak kebutuhannya, karena sudah banyak bukti jika kedua hal tersebut tidak dipisahkan dengan jelas, akan tercipta produk intelijen yang bias dan mengancam terjadinya kegagalan intelijen. 

Perlunya perubahan mindset dengan mengubah budaya 'memuaskan atasan' atau 'atasan berkuasa'. Dibutuhkan perubahan mindset antara badan intelijen dan user menuju relasi yang sifatnya kolaboratif. Bekerja sama untuk tujuan yang sama dalam satu tim kerja. 

Kemudian, adanya kemauan politik yang utuh untuk membangun komunitas intelijen solid dan disegani negara-negara lain. Sebagai pertahanan pertama sebuah negara, intelijen wajib hukumnya untuk diperkuat baik dari segi pendanaan, teknologi dan juga sumber daya manusianya. 

Perlu meletakkan kepentingan nasional di semua aspek di atas kepentingan politik. Komunitas intelijen Indonesia harus sudah melihat kepada masalah-masalah yang mungkin tidak menjadi prioritas dalam kebijakan politik pemerintah tapi justru langsung mengancam rakyat dan warga negara Indonesia.

Intelijen sebagai lini pertama untuk melindungi keamanan nasional dari ancaman dari luar maupun dalam negeri berfungsi untuk deteksi dini dan peringatan dini, jelas memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara. Mendeteksi ancaman sejak dini sungguh bukan hal yang mudah. 

Tantangan yang dihadapi tidak hanya masalah ancaman militer dari eksternal, tapi juga masalah ancaman non militer baik dari dalam maupun dari luar negeri ditambah lagi ancaman bencana alam atau pandemi seperti sekarang. 

Tantangan bagi intelijen dalam kondisi ini adalah bagaimana bisa menghasilkan produk intelijen yang memiliki nilai tambah yang tidak dimiliki oleh  informasi di luar sana. Oleh karena itu dibutuhkan dana, teknologi, dan sumber daya manusia berkelas serta kolaborasi juga koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan sebagai user  dengan badan intelijen.