37864_45824.jpg
Jawapos.com
Pendidikan · 2 menit baca

Antara Guru, Profesi Kenegaraan, dan Keamanan

Awal tahun lalu, jagat pendidikan dibuat geger dengan meninggalnya Pak Guru Budi di Madura gara-gara tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak didiknya sendiri. Sontak, saat itu, berbagai media pun berlomba menyoroti kabar memilukan dunia pendidikan Pertiwi. Puncaknya, berbagai kelompok sosial menuntut agar pemerintah mengeluarkan UU perlindungan guru.

Kasus Pak Guru Budi sebenarnya memang merupakan kepingan puzzle dari benalu yang menempel dalam rubik pendidikan bumi pertiwi. Endingnya, benalu tersebut akan menghisap unsur pembangun dalam sebuah tatanan stakeholder pendidikan.

Dipungkiri atau tidak, guru sebagai eksekutor memang tertuntut sebuah tanggung jawab yang besar. Seolah semua hal berbau lapangan merupakan tugas utama dari seorang guru.

Jika dimetaforakan dalam fenomena kekinian, posisi seorang guru diekspektasikan bak tukang sulap, di mana dengan mudahnya menaklukkan jutaan mata pemirsa dengan pesona trik-trik rahasia yang dikuasainya.

Hal inilah yang menyebabkan guru tertuntut "UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen", yang salah satu poinnya adalah empat kompetensi wajib bagi seorang guru: Pedagogik, Kepribadian, Sosial, dan Profesional.

Wajar saja, di negara kita memang menganggap guru bukan sekadar pekerjaan. Lebih dari itu, penisbatan profesi kenegaraan pun menyandang pada pundak seorang guru. Hal in dikuatkan dengan adanya legalitas khusus, sebut saja UU Sisdiknas No 20 tahun 2003, UU No 14 tahun 2004, dan UU sejenis lainnya.

Sebagai imbalan, para guru pun dapat menikmati berbagai fasilitas negara berupa program-program terkait tunjangan hingga kenaikan jenjang status. Meski bukan sebagai guru PNS alias tenaga honorer, yang penting guru tersebut mampu loyal terhadap profesinya.

Meski juga tak bisa dipungkiri bahwa masih banyak guru yang tak kebagian fasilitas negara tersebut. Umumnya memang para guru tersebut tak mampu melengkapi berbagai persyaratan legalitas administrasi yang disiapkan birokrasi pendidikan.

Meski demikian, memang tak bisa dielakkan bahwa guru sebagai eksekutor tentulah sangat berat bukan kepalang. Apalagi jika tanggung jawab tersebut dihadapkan dengan lingkungan sosial yang ekstremis dan menantang. Mungkin hampir menyerupai beratnya awal dakwah Nabi Muhammad Saw di Makkah Al Mukaromah.

Faktor kondisi pemerataan kesejahteraan sosial di jagat Indonesia memang menjadi kendala utama optimalisasi peran guru. Minimnya fasilitas publik, media penunjang pembelajaran, hingga stakeholder yang kurang mumpuni, merupakan contoh konkret pembeda antarkondisi pendidikan di daerah A dengan daerah lainnya yang terbelakang.

Itu belum termasuk reward perlindungan yang harusnya didapat oleh guru sebagai hak mendasar profesi kenegaraan. Fenomena terbaru yang terjadi di Aroanop, Papua, sebagaimana diberitakan Jawapos (20/04/18), menjadi keniscayaan tentang minimnya reward keamanan bagi guru menjalankan aksi pengabdiannya.

Diberitakan bahwa sebanyak 13 guru yang mengabdi di ujung Papua harus menerima nasip apes. Menjadi Sandra para separatis KKSB di Aroanop. Bahkan di antaranya beberapa guru pun harus menerima aniaya, pelecehan, hingga pemerkosaan bergilir.

Memang endingnya TNI-Polri berhasil mengevakuasi guru yang menjadi tawanan. Tindakan tersebut sepatutnya diapresiasi dengan acungan jempol sebagai afirmasi kredibilitas aparat keamanan.

Meski sebenarnya penulis juga menyayangkan mininnya antisipasi birokrasi hingga berujung penyekapan belasan guru oleh para separatis. Wajarnya, profesi guru sebagai pengemban eksekutor lapangan tentulah harus terpenuhi hak mendasar. Dalam hal ini, hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama di daerah berpredikat rawan.

Terakhir, penulis mengutip perkataan Ketua PGRI Unifah Rosyidi dalam rubrik yang sama (Jawapos). "Pendidikan kepada anak memang wajib dilakukan. Namun, itu saja tidak cukup tanpa perlindungan keamanan."