Wartawan
2 tahun lalu · 1008 view · 4 min baca · Politik mixing-religion-and-politics_1.jpeg
(Foto: http://churchlawinstitute.com/mixing-religion-politics/)

Antara Asasi Agama dan Kepentingan Politik

Sungguh terasa benar pengaruh segala sesuatu yang terjadi di ibu kota terhadap masyarakat yang tinggal di daerah. Kita sebut saja seperti pementasan politik di DKI Jakarta yang belakangan ini juga diramaikan oleh masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar).

Awalnya masyarakat Sumbar hanya memperbincangkan ihwal perpolitikan di Jakarta hanya sebatas obralan politik ringan saja, namun baru-baru ini meningkat menjadi aksi masif, di mana ingin memberhentikan pimpinan di daerah lain. Konon, dikarenakan telah menyinggung ranah religius orang Sumatera Barat yang Islam.

Bukan hanya di Sumbar saja yang bereaksi, hampir di seluruh wilayah Indonesia mengungkapkan kegeramannya ketika agama dibawa-bawa ke ranah politik. Bagaimana sebenarnya ihwal agama dan politik tersebut? Apa konsekuensi demokrasi terhadap agama dan politik?

Menarik sekali jika kita memperbincangkan hubungan antara agama dan politik. Sebab keduanya itu sangat dinamis, unik, sekaligus mengajak kita untuk berpikir lebih keras lagi. Terkadang agama dan politik terlihat tidak dapat diakurkan, namun terkadang pula keduanya berjalan dengan mesra.

Agama dan Politik

Seperti yang pernah dicatat dalam sejarah dunia, aspek keagamaan telah mengambil peran sebagai penjaga moral masyarakat, demikian juga kiranya dengan fungsi agama di Indonesia. Sementara di ranah kekuasaan, agama bertindak sebagai landasan untuk mengkritik kekuasaan yang sekiranya tidak sejalan dengan prinsip agama. Tidak jarang juga menjadi landasan bagi perlawanan terhadap rezim kekuasaan yang korup dan despotik. Sekiranya ini pernah dan sedang terjadi di Indonesia.

Banyak peristiwa sejarah yang memperlihatkan relasi agama dan politik berlangsung di pemerintah dunia, baik yang berjalan secara berbenturan maupun secara harmonis. Sebut saja seperti gerakan Gereja Katolik di Amerika Latin, atau Black Chruches di Amerika Serikat, atau Sufi Sanusiyah di Lybia, dan seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini di DKI Jakarta, termasuk salah satu di antaranya, di mana agama telah mengambil fungsi kritisnya sebagai medium kritik sosial dalam masyarakat serta menjadi sarana perubahan politik pada suatu tatanan kekuasaan.

Seperti yang penulis singgung sebelumnya, bahwa terkadang agama dan politik terlihat tidak pernah akur. Keduanya saling berbenturan jika harus disandingkan. Penulis melihat, tidak hanya agama yang mencoba melakukan pergesekan dengan politik, namun politik juga melakukan hal yang sama. Tidak jarang politik mecoba melakukan perlawanan, melakukan intimidasi terhadap agama.

Penulis melihat, hubungan agama dan politik justru sangat ditentukan oleh otoritas yang berkuasa di kedua aspek tersebut. Hubungan keduanya ditentukan oleh watak dan perilaku otoritas dominan kaum elit politik dan kaum elit agama yang berkuasa di masa itu. Jika politik menjadi superordinat, maka otomatis agama akan bertindak menjadi subordinat. Pun begitu sebaliknya. Penulis berspekulasi hal ini akan kita saksikan di pementasan politik DKI Jakarta untuk beberapa waktu ke depan.

Sejak zaman ‘baheula’ sampai sekarang, pada sebagai pemerintahan di dunia, memperlihatkan agama menjalankan fungsi sebagai legitimator kekuasaan politik. Bahkan di banyak negara agama dan politik telah dikawinkan, dimana politik memberi jaminan kepada perlindungan masyarakat agama, demikian sebaliknya, agama memberikan legitimasi ketuhanan untuk melanggengkan kekuasaan politik. Seperti yang pernah terjadi di sebagian negara Eropa, dan penulis melihat hal ini akan tumbuh di Indonesia

Penulis berpandangan, idealnya agama dan politik menjalankan hubungan yang sejajar. Di mana tidak ada yang saling mendominasi, namun saling melengkapi, bukan pula saling bekerjasama untuk membutakan masyarakat demi kepentingan dan kekuasaan melalui diktum-diktum agama dan politik. Di dalam aspek agama dan ranah politik, patologi itu selalu ada, tinggal bagaimana otoritas dominan dapat menyikapinya dengan arif lagi bijaksana.

Benturan Agama dan Politik di Pilkada DKI

Fenomena yang terjadi di DKI Jakarta, di mana Ahok yang kembali ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, yang kiranya telah menghebohkan agama dominan di Indonesia telah menjadi gambaran ketidakakuran agama dan politik. Sebenarnya membicangkan Ahok dan isu agama di Pilkada DKI, seperti menarik benang dalam tepung. Ahok dengan latar nonmuslim, sangat rentan berada dalam simpul pergulatan isu dalam Pilkada DKI, lebih-lebih di tengah-tengah masyarakat muslim.

Semuanya serba rumit, dan tulisan ini bukanlah tulisan yang mencoba memihak salah satu pihak. Tulisan ini murni melihat fenomena ini dari warga negara yang sadar politik.
Mengapa sebagian masyarakat Indonesia merasa geram dengan Ahok belakangan ini. Ada dua kemungkinan yang penulis utarakan, pertama benar-benar tergerak akan keasasian agama, kedua digerakan oleh kepentingan politik agama.

Pertama, tergerak karena keasasian agama. Untuk Sumbar sendiri ajaran Islam telah menjadi pendoman dalam bertindak dalam segala aspek kehidupan. Isu agama sangat cepat menjalar di Sumbar, entah itu karena falsafah adat yang bersyandikan syara, dan syara bersandikan kitabullah. Kedua, masyarakat mudah tergerak hatinya ketika berbicara ihwal agama, dari yang awalnya apatis menjadi lebih insan yang sangat memiliki ketika dihadapkan dengan pencemaran keyakinan. Sehingga hal ini menjadi momentum memobilisasi massa oleh lawan politik Ahok, dan sebagainya.

Dalam dialektika demokrasi Indonesia yang masih terbilang baru, bahkan bisa dikatakan mulai beragairah setelah rezim orde baru, semakin membuat rumit hubungan agama dan politik. Euphoria dan ekspresi politik identitas yang selama ini bungkam kembali bergairah, pun demikian sebaliknya masyarakat seperti mendapatkan momentum ekspresi politiknya.

Konsekuensi dari demokrasi adalah tercurahnya ekspresi politik identitas dengan ragam isu primodialitas yang menyertai. Dalam demokrasi, keberagaman adalah kenyataan yang tidak bisa ditampikan begitu saja. Itulah watak alami dari demokrasi. Kiranya hal yang sedemikian tengah dipertontonkan masyarakat politik dan agama di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.

Tidak bisa pula disalahkan jika riak-riak religusitas mengambil peran dalam ranah politik, demikianlah konsekuensi berdemokrasi. Tidak bisa disalahkan politik identitas mencuat ke permukaan, bahkan dengan kondisi terburuk sekali pun, di mana agama menjadi tameng politik kekuasaan. Perlu diingatkan, demokrasi tidak serta-merta dapat menyamaratakan kehendak politik yang beragam, tentu otoritas dominan lebih menentukan.

Sulit kiranya menemukan ‘keasasian’ politik dalam ranah demokrasi, namun bukan berarti pula kemudian hal tersebut menyumbat sirkulasi politik identitas, baik dengan jargon etnis atau pun agama. Perlu diingat, dalam demokrasi semua orang bebas mengarahkan pilihan politik kelompoknya, selama itu tak menggerus nilai-nilai kelompok identitas lain.

Indonesia adalah negara dengan bejibun latar belakang kultur, etnis dan agama. Tentu ini tidak bisa dimungkiri. Sehingga tidak bisa pula disalahkan jika kehidupan politik dan demokrasi Indonesia masih berada dalam masa pancaroba, demikian juga tawaran perbaikan dari aspek agama.

Artikel Terkait