Realitas sistem demokrasi Indonesia hari-hari ini belum menunjukkan citra yang ideal demi terselenggaranya konsep perpolitikan yang dinamis, bersih, serta rapi tertata. Dekadensi para politikus semakin tergerus ke arah yang curam dan penuh ambisius serta bermental pencuri.

Wajah pertiwi dicemari oleh pelaku-pelaku politik yang bermain dalam sistem yang diciptakannya sendiri secara sepihak tanpa peduli akibat yang terjadi nantinya. Ujung-ujungnya, rakyat menjadi penikmat atas aksi brutal elite politik yang masih saja asyik bermain dalam sistem politik mereka.

Konsep pemerinthan yang demokratis berimbas pula pada penerapan sistem politik yang sedang di praktikkan saat ini. Namun patut disayangkan bahwa penghayatan konsep negara yang demokratis belum sepenuhnya dijiwai oleh para elite politik di seluruh pelosok nusantara.

Sistem pemerintahan demokrasi yang dipraktikkan negara Indonesia menjelma menjadi sistem pemerintahan yang korup dan penuh tipu daya; barangkali Aristoteles boleh benar, bahwa sistem pemerintahan demokrasi akan menciptakan pemerintahan yang korup.

Pemerintahan yang demokratis dalam implementasinya menerapkan konsep pemerintahan yang adil dan menempatkan rakyat pada kedaulatan tertinggi. Itu berarti rakyat memiliki hak yang istimewa di hadapan negara dan pemerintah. 

Arend Lijpart berpendapat bahwa demokrasi baru dapat dikonseptualisasi apabila ia dapat dipadukan antara pengakuan dan pengahargaan terhadap pluralitas dengan terpeliharanya pemerintahan dan stabilitas politik.

Semestinya sistem pemerintahan yang demokratis mesti menjamin kehidupan masyarakatnya sebagaimana asas yang melekat pada sistem pemerintahan ini; bahwa sistem pemerintahan yang demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. 

Sangat disayangkan bahwa asas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat disulap menjadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk penguasa. Maka sistem politik Indonesia mengalami deformasi dari masa ke massa tanpa adanya pembaruan dan rekonstruksi sistem politik ke arah yang lebih baik.

Menilik apa yang dikemukakan oleh Lijpart mengenai konsep demokrasi, pluralitas masyarakat Indonesia sejauh ini belum mendapat tempat yang layak di mata negara dan pemerintah. Konsep pluralis hanya sebatas penghargaan pada kelompok dan golongan tertentu yang dinilai sebelah mata oleh segelintir orang yang berkuasa.

Sedang mereka yang jauh dari jangkauan mata dan hati penguasa hanya menerima ampas sisa dari elite politik yang kenyang akan kedudukan dan kekuasaan. Meletusnya berbagai macam konflik di ujung dan pelosok nusantara, adalah kelompok masyarakat yang dianaktirikan oleh kebijakan dan wewenang pemerintah.

Demokrasi semestinya bebas dan setara, dalam kesamaan hak serta iklim pemerintahan yang kondusif sebagaimana yang dikemukakan oleh David Held. Demokrasi seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupan (orang secara individual); yaitu mereka harus memperoleh hak yang sama (dan karena itu, mempunyai kewajiban yang sama).

Sementara itu, apa yang disaksikan di negara Indonesia jauh dari jangkauan konsep apik tentang demokrasi yang diungkapkan para ahli. Demokrasi Indonesia kian tenggelam dalam kubangan lumpur keserakahan para penggawa negara. 

Citra negara yang katanya beretika dan menjunjung tinggi moralitas, dicemari oleh KKN yang tak kunjung redah di setiap kubuh pemerintahan. Belum lagi deretan kasus-kasus keji para politikus yang selalu merampas uang rakyat.

Sampai detik ini, tatanan pemerintahan yang baik yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Indonesia masih samar-samar terwujud, terhalang ambisius penguasa dan para kapitalis yang lebih mengejar kekuasaan dari pada keiklasan untuk melayani.

Masyarakat kian terpojok tanpa referensi yang komprehensif apa yang perlu dibuat untuk negara ini ke arah yang lebih baik sementara para aktor politik tidak dapat dipercayai lagi.

Sebaiknya rakyat semakin kritis dan berani memberontak, menepis kejanggalan-kejanggalan demokrasi yang masih sering disaksikan. Sebagai rakyat pendamba kesejahteraan, harus selektif menentukan siapa yang layak dalam kualitas, utilitas, dan loyalitas. Sehingga kebijakan yang arif dapat diputuskan oleh mereka yang kita sepakati untuk menunggangi negeri tercinta ini.

Dinamika Sistem Politik Indonesia dan Etika Berpolitik

Dinamika sistem atau tatanan politik suatu negara tidak terlepas dari kontribusi berbagai dimensi dalam kehidupan bernegara baik secara sosio-kultural maupun secara institusional-pemerintahan. Perubahan demi perubahan yang terjadi mempunyai tujuan tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien untuk menyikapi sesuatu.

Apabila cara ini dinilai tidak berhasil, maka ekspansi ke arah yang lebih baik harus menjadi pilihan utama untuk diselenggarakan. 

Demikian juga dengan sistem politik negara Indonesia yang kerap mengalami perubahan; mulai dari keterwakilan rakyat dalam memilih calon pemimpin hingga sampai pada keterlibatan langsung rakyat dalam pemilu. Pergerakan sistem politik dari zaman Soekarno sampai pada massa Jokowi terus diperbaharui. Namun tak kunjung memberikan suatu pencerahan dalam penerapaan kehidupan politik yang beretika dan bermoral pancasilais.

Sistem politik negara Indonesia merupakan sistem politik yang dianut berdasarkan nilai-nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga dapat diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia (Rahman, 2007). 

Begitulah semestinya yang layak untuk diejahwantahkan dalam sistem politik negara ini. Sistem politik Indonesia harus berlandaskan pada pancasila sebagai ideologi negara dan undang-undang dasar 1945 sebagai landasan negara. Seyogianya demikian konsep yang mumpuni untuk direalisasikan demi menciptakan suasana politik yang lebih harmonis.

Perlu dikritisi bahwa pancasila sabagai way of life negara tidak tercermin dalam praktik politik negara Indonesia. Komunikasi politik sebagai musyawarah mencapai mufakat berakhir kisruh dan bentrok. Berimbas pada ketidakbersatuan Indonesia sampai pada keadilan yang tidak merata bagi rakyat Indonesia.

Sepertinya pancasila memberikan inspirasi tersendiri bagi mereka yamg tidak berhati nurani untuk menyeleweng dari setiap kesepakatan para pendiri bangsa yang tertuang dalam sila-sila pancasila.

Mengenai konsep politik diferensiasi yang dikonsepkan oleh Rawls untuk menjawabi kehidupan masyarakat majemuk, tidak terdeteksi oleh kenyataan saat ini. Masih saja terjadi politik kepentingan dan politik kelompok “ini orang kami dan itu orang kamu”.

Harus segera diubah paradigma berpikir serta berpraktik politik sperti itu, bahwa konsep politik diferensiasi menekankan multikulturalisme sebagai sebuah sikap toleransi terhadap kemajemukan bangsa ini.