Anies dan Khofifah saling bagi peran (Baperan). 

Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengunjungi korban aksi 22 Mei yang bertajuk gerakan kedaulatan rakyat di Jakarta. Sedangkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berkunjung ke Polsek Tambelengan Sampang akibat kantor kepolisian yang dibakar massa.

Peristiwa di Jakarta mempunyai korelasi dengan insiden yang terjadi di Sampang. Jika diinterpretasikan secara sederhana, kedua belah pihak, baik dari polisi dan demonstran, sama-sama menjadi korban.

Sudah kosong-kosong, kan? Jadi tidak perlu adu domba lagi. Karena domba juga tidak suka diadu.

Jika premis di atas tidak ada kalah dan menang, apakah Anies dan Khofifah saling bagi peran? Sehingga tidak memicu kecemburuan sosial oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. 

Jika Anies mengunjungi anggota kepolisian yang bukan anggota korban kerusahan, mungkin dia akan jadi bulan-bulanan, bahkan dituduh sebagai pemimpin yang tidak prorakyat. Sebaliknya, jika Khofifah malah berkunjung ke pelaku kebakaran Mapolsek Tambelengan,, bisa jadi dia diduga sebagai pemimpin yang acuh terhadap keamanan.  

Untungnya Anies dan Khofifah mampu meredam panasnya suasana antara kepolisian dan rakyat yang merasa dirugikan.

Ironisnya, reaksi kedua pejabat itu dianggap kurang benar oleh masyarakat yang teracuni  doktrin kebenaran. Anies di Jakarta dianggap pro terhadap para perusuh karena menjenguk korban kerusuhan bahkan sampai meninggal. Khofifah dianggap pro terhadap pemerintah atau kepolisian karena menyambagi kantor yang dibakar oleh oknum FPI dan beberapa masyarakat. 

Biasanya sentimen ini timbul dari orang yang terlalu fanatik terhadap kebenaran. Mereka acuh sekali terhadap nilai kebaikan. Terpenting bagi mereka adalah benar menurut mereka sendiri tanpa berpikir tentang kebaikan atau manfaat bagi orang yang membutuhkan.

Saya di sini mencoba menganalisis dua latar politis yang berbeda dari Anies dan Khofifah sebagai pejabat tertinggi di DKI Jakarta dan Jawa Timur. 

Untuk memahami reaksi itu, kita tahu bahwa Anies secara karier politik di Jakarta tidak terlepas dari peran seorang Prabowo sebagai Calon Presiden kemarin dan partai koalisinya. Jelas sudah kenapa Anis dianggap pro terhadap perusuh atau para demonstran 22 Mei, karena aksi itu dilatarbelakangi oleh penyataan Prabowo dengan nada "Aksi Kedaulatan Rakyat".

Jika kita berpikir afiliasi politik Anies, maka yang tertanam adalah hasrat kebenaran, bukan kebaikan. Akan tetapi, ketika berpikir bahwa Anies sebagai pejabat publik, maka yang tertanam adalah kebaikan, bukan sektarian kebenaran kelompok tertentu. 

Korban kerusuhan adalah beberapa orang yang sangat membutuhkan kebaikan dari orang lain. Apalagi itu datang dari pejabat pemerintah. Apakah salah ketika Anies menjenguk korban kerusuhan? Tidak! Kerusuhan dan perusuh berbeda. 

Dalam kajian linguistik, kerusuhan bersifat abstrak, sedangkan perusuh itu adalah agen atau pelaku. Kita hanya cari tahu, korban kerusuhan itu perusuh atau bukan. Jadi jika korban kerusuhan itu bukan sebagai pelaku, betapa baiknya gubernur Anies. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui benar dan baiknya Anies, lihat saja subjek dan objeknya. Tidak perlu muncul stigma  agar bisa meminimalisasi panasnya publik di media sosial.

Kerusuhan Aksi Kedaulatan Rakyat juga memicu warga melakukan tindakan anarkis. Mapolsek Tabelelengan menjadi tumbal amarah oknum warga. Terpaksa Gubernur Khofifah bersama Kapolda Jawa Timur mengunjungi lokasi kejadian. 

Lagi-lagi masyarakat yang kurang bijak dalam bermedia sosial beranggapan bahwa Gubernur Jatim berpihak kepada kepolisian, dan tidak pro terhadap simpatisan demonstran 22 Mei. Padahal objeknya sudah jelas, yaitu aparat keamanan.

Beruntung Khofifah langsung bergegas menuju korban di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dia tidak terlalu pusing berpikir siapa sebenarnya si pelaku tersebut. Tugas dia adalah memberikan kebaikan. Berbeda dengan Polda yang tugasnya mengungkap siapa yang salah dan siapa yang benar. 

Hal terpenting adalah bagaimana seorang pemimpin bisa memilih dan memilah rasa kebaikan itu sendiri. Bukan karena atas dasar pilih kasih. Yang paling krusial itu adalah bagaimana rasa perhatian untuk kebaikan demi keselamatan. 

Soal hukuman pelaku itu adalah konteks kebenaran atau kesalahan. Terbukti, Polda Jatim sudah menetapkan lima tersangka dan beberapa Daftar Pencarian Orang (DPO). Sudah jelas mana yang menebar kebaikan dan mana yang salah atau benar.

Pejabat politik memang semua berafialiasi dengan partai politik, termasuk salah satu paslon Pilpres 2019 kemarin. Namun, kita tidak perlu selalu berasumsi bahwa apa yang dilakukan itu mempunyai tendensi kepentingan monopoli dari masing-masing kelompok. 

Di sisi lain, kita juga harus optimis bahwa semua pejabat pasti memikirkan untuk kepentingan publik. Di sini saya mendeskripsikan dua pejabat gubernur itu bukan dari latar belakang partai politik mereka, melainkan mengambil dari sudut pandang mereka sebagai pimpinan rakyat Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Mindset masyarakat yang seperti itu terbangun oleh paradoks elite politik. Mereka memaksa maksyarakat untuk selalu bersikap yang paling benar. Sehingga wajar jika riuh intrik di media massa bermuara pada gerakan massa. 

Akibatnya, banyak masyarakat awam dan kiai menjadi tersangka kasus makar, ujaran kebencian, bahkan kerusuhan. Para elite hanya duduk manis sambil menyaksikan para korban dengan senyum buaya. 

Ironisnya, mereka tetap saja tidak sadar bahwa mereka hanya dijadikan sebagai kulit bundar untuk jadi umpan dengan dalih membela kebenaran.

Sedang berada di post truth era ini memang sulit untuk mendapat dan memahami fakta kebenaran. Ini adalah masa di mana manusia sudah tidak saling percaya terhadap perkembangan informasi yang beredar di media massa. 

Dengan begitu, manusia saling tuding, menghakimi, dan saling menjustifikasi. Konstitusi, institusi, bahkan kitab suci sudah tidak dianggap sebagai pedoman perilaku kehidupan manusia. 

Sulit diprediksi kapan masa ini akan segera berakhir. Tapi yang jelas, jika kita komitmen untuk menggunakan akal sehat kita, maka kita seharusnya mengakhiri tradisi pembenaran. 

Paradigma kebaikan dan kemanusiaan yang kita bangun adalah untuk menyampaikan dan berbuat kebaikan kepada sesama. Hilangkan fanatisme ideologi masing-masing. Karena kemanusiaan lebih tinggi daripada ideologi.