Selama beberapa hari ini berita tentang demo Hong Kong sibuk meramaikan media massa dan lini masa media sosial kita. Bukan hal yang mengejutkan mengingat protes serupa pernah terjadi pada 2014. Tapi berbeda dengan protes 2014, protes yang terjadi tahun ini memiliki skala yang lebih besar dan memiliki konsekuensi yang lebih kritis ke depannya.

Jika saja bukan karena pendudukan Bandara Internasional Hong Kong pada 12 Agustus lalu oleh demonstran, mungkin saja protes tahun ini akan berlalu begitu saja seperti kejadian serupa pada 2014. Namun kali ini pendudukan bandara melumpuhkan penerbangan keluar-masuk Hong Kong, memerangkap warga negara asing di Hong Kong dan membuat penduduk Hong Kong yang berada di luar tidak mampu pulang.

Beberapa hari lalu, penulis dikabari bahwa salah seorang teman penulis yang berasal di Hong Kong tidak bisa pulang dan terperangkap di Jepang selama 2 hari. Ia tidak punya pilihan apa-apa selain mempertahankan masa menginapnya di hotelnya. Ia bercerita bahwa protes di Hong Kong saat ini jauh lebih rumit, brutal dan lebih dalam konsekuensinya terhadap psike masyarakat di sana sekarang.

Namun, di tengah kekacauan dan disinformasi saat ini, apa saja yang perlu kita ketahui saat ini mengenai protes besar-besaran di Hong Kong?

Pertama, apa yang menjadi akar masalah di Hong Kong?

Jika kita bertemu orang Hong Kong, kita mungkin akan berpikir bahwa mereka adalah orang Tiongkok. Bahasa mereka adalah bahasa Kanton, yang merupakan salah satu cabang bahasa Tiongkok. Budaya mereka, makanan mereka, dan pakaian tradisional mereka tidak berbeda dengan orang-orang Tiongkok, terutama yang berada di selatan.

Tapi coba berkata seperti itu pada orang Hong Kong, maka ia menolak sebutan Tiongkok tersebut. Identitas mereka adalah Tionghoa, bukan Tiongkok. Mereka memiliki ikatan budaya yang sama, yakni budaya Tionghoa, dengan mereka yang tinggal di Tiongkok, Taiwan, Macau, serta saudara-saudara serumpun mereka di Asia Tenggara, termasuk yang di Surabaya atau Singkawang. 

Mereka adalah orang Tionghoa, yang mengacu pada suatu kebudayaan, bukan Tiongkok yang mengacu identitas suatu negara.

Hong Kong adalah bekas jajahan Inggris yang dicaplok dari Tiongkok pada 1842. Akibatnya, proses sejarah membuat Hong Kong berbeda dari pada Tiongkok keseluruhan. 

Orang-orang Hong Kong bermental pekerja keras, kreatif, keras, namun liberal. Mereka terbiasa dengan gaya hidup dan pendidikan Barat. Berbeda dengan Tiongkok yang tidak pernah terpapar peradaban Barat secara mendalam.

Perbedaan antara Hong Kong dan Tiongkok inilah yang menjadi masalah saat Tiongkok berusaha mengembalikan daerah tersebut dari pangkuan Inggris. 

Untuk mengatasi masalah itu, pemimpin tertinggi Tiongkok pada 1980an, Deng Xiaoping, membolehkan Hong Kong mempertahankan tatanan politik dan sosial mereka meski kemudian harus bergabung di bawah Tiongkok. Inilah yang disebut sebagai konsep “satu negara, dua sistem”.

Bayangkanlah Hong Kong dalam Tiongkok seperti Aceh atau Yogyakarta dalam Indonesia. Meski Tiongkok secara konstitutional adalah negara komunis di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok, Hong Kong tidak dipaksa mengikuti sistem Tiongkok. Hukum Hong Kong berbeda dengan hukum Tiongkok dan orang-orang dari daerah lain di Tiongkok tidak bisa masuk seenaknya ke Hong Kong.

Kedua, apa yang membuat protes besar-besaran terjadi tahun ini?

Sejak kembalinya Hong Kong ke Tiongkok pada 1997, kedua belah pihak menghormati keadaan satu sama lain. Hal ini juga terkecuali dalam ranah hukum. 

Sistem hukum Hong Kong berbeda dengan sistem di Tiongkok. Dibandingkan sistem hukum Tiongkok yang represif dan otoriter, Hong Kong bagaikan “oasis” karena sistem mereka yang lebih liberal. Peraturan-peraturan di Hong Kong tidak seketat Tiongkok sehingga memudahkan banyak bisnis berkembang di sana dengan perizinan yang mudah.

Keadaan ini berubah ketika terjadi kasus pembunuhan oleh seorang pria Hong Kong bernama Chan Tong-kai di Taiwan pada 2018. Ketika Chan kabur ke Hong Kong, kepolisian tidak bisa menetapkan ia sebagai pembunuh (karena dilakukan di Taiwan) atau pun mengekstradisinya ke Taiwan (karena tidak ada perjanjian hukum terkait). 

Membuat perjanjian hukum dengan Taiwan sama halnya dengan melanggar kebijakan pemerintah pusat di Beijing yang tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.

Untuk mengatasi masalah itu, maka dirumuskanlah Rancangan Undang-Undang Ekstradisi yang memberikan kewenangan pada Kepala Eksekutif Hong Kong untuk menyerahkan mereka yang terlibat kasus hukum namun melarikan diri ke Hong Kong. 

Akan tetapi, hal itu tidak hanya berlaku untuk Taiwan, melainkan juga untuk Tiongkok dan Macau. Wewenang tersebut ditakutkan akan memberikan celah bagi Tiongkok untuk menekan pemerintah Hong Kong di masa depan untuk menyerahkan mereka yang terlibat masalah hukum di Hong Kong untuk diadili di Tiongkok.

Tentu saja hal itu tidak hanya berlaku bagi pelaku kriminal, melainkan juga bagi kelompok pro-demokrasi yang terus menerus kritis terhadap kekuasaan Partai Komunis di Tiongkok. Inilah yang membuat masyarakat Hong Kong curiga bahwa RUU tersebut hanyalah kedok bagi Beijing untuk menancapkan kuku kekuasaannya atas mereka melalui Carrie Lam, Kepala Eksekutif Hong Kong yang terkenal loyal kepada pemerintah pusat.

Ketiga, bagaimana memahami perkembangan protes Hong Kong dengan mudah?

Protes dimulai pada Maret 2019 dengan tuntutan awal adalah menuntut RUU Ekstradisi dicabut dari proses legislasi. Protes dilakukan lagi pada 28 April dan 9 Juni karena pemerintah Hong Kong tidak bergeming dengan tuntutan tadi. 

Pada malam 9 Juni, bentrok pecah antara polisi dan pendemo. Kekerasan berlangsung beberapa kali sepanjang Juni 2019, khususnya pada 12 Juni di mana telah dijadwalkan untuk pembahasan RUU tersebut di Dewan Legislatif Hong Kong.

Tindakan polisi yang dianggap brutal dan semena-mena kemudian mengundang kemarahan masyarakat Hong Kong. Tuntutan demo kemudian tidak hanya terkait pembatalan RUU saja, melainkan menuntut tanggung jawab kepolisian dan melepaskan pendemo yang ditahan. 

Pada 1 Juli, massa pendemo yang marah mendobrak masuk dan mengacak-acak Kompleks Dewan Legislatif. Bendera “Anggrek Hitam” dan bendera Hong Kong zaman penjajahan Inggris ikut dikibarkan oleh pendemo sebagai bentuk protes.

Kerusuhan menguat karena tuduhan pendemo bahwa polisi melibatkan Triad, kelompok mafia Hong Kong, untuk menindas mereka. Selain itu, masyarakat Hong Kong yang pro-Tiongkok juga ikut terlibat dalam aksi dan kontra-protes melawan pendemo. Sepanjang Juli dan Agustus 2019, kekerasan antarkedua belah pihak makin menguat dan mendapat sorotan dunia internasional.

Meski pendudukan Bandara Internasional Hong Kong telah terjadi pada 26 Juli, demo kedua yang dilakukan di bandara sejak 9 Agustus membuat aktivitas penerbangan lumpuh. Warga negara asing yang berada di Hong Kong terjebak dan tidak bisa pulang ke negara asal karena tidak penerbangan ke luar negeri, sementara warga Hong Kong yang berada di luar negeri juga tidak bisa kembali dan terjebak di luar negeri.

Pendudukan bandara juga diikuti oleh penyanderaan dua orang yang diduga polisi berpakaian sipil oleh para pendemo. Hal ini menjadi titik balik bagi protes karena menunjukkan sisi gelap para pendemo yang berlaku sama brutal dan sadisnya dengan kepolisian. 

Walau akhirnya kedua orang yang disandera itu dilepas karena terbukti mereka hanyalah orang sipil, gerakan protes mengalami guncangan karena adanya kritik dari dalam bahwa seharusnya kekerasan tidak boleh menyasar masyarakat biasa.

Keempat, bagaimana kita sebagai “pengamat luar” menyikapi protes ini?

Satu hal yang menjadi perhatian adalah banyaknya media asing yang menggambarkan protes ini sebagai “demokrasi versus diktator”. Memang betul adanya jika pemerintah pusat Tiongkok bukanlah pemerintah yang demokratis dan betul adanya juga bahwa Tiongkok bersikap represif dan otoriter pada warganya, termasuk Hong Kong.

Namun, protes Hong Kong tidak sesederhana itu. Jika pada akhirnya pendemo menang, apakah semua akan berakhir bahagia dan, meminjam perkataan Mao Zedong, bahwa demokrasi akan berkembang seperti “ratusan bunga yang merekah”? 

Ini bukan perjuangan kebebasan melawan penindasan. Ini adalah gesekan antara sentimen-sentimen kebencian antara kedua masyarakat, baik yang berada di Tiongkok dan juga di Hong Kong.

Perlu kita pahami bahwa ada banyak elemen yang menggerakkan protes ini. Ada kelompok pro-demokrasi yang memang berkomitmen untuk menjaga kebebasan dan demokrasi Hong Kong sebelum dan sesudah kembalinya daerah itu ke Tiongkok pada 1997. 

Selain itu, ada pula kelompok lokalis yang bersikap anti-Tiongkok dan anti-pendatang. Kedua kelompok tersebut saat ini berjabat tangan karena tujuan mereka satu: menentang kekuasaan Beijing.

Tapi, kedua kelompok itu memiliki arah pandangan yang berbeda. Kelompok pro-demokrasi menginginkan tatanan masyarakat yang liberal, demokratis, dan berkemajuan, sementara kelompok lokalis merindukan nostalgia penjajahan Inggris dan anti-imigrasi. 

Kita bisa menyamakan kelompok kedua ini dengan pendukung Donald Trump atau rezim-rezim sayap kanan di Eropa yang anti-imigran. Mereka inilah yang tidak segan menggunakan kata-kata olokan dan rasis bukan hanya terhadap pemerintah, namun juga rakyat Tiongkok secara umum.

Sehingga, kita dapat bersimpati secara umum dengan rakyat Hong Kong yang saat ini memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka. Kita bisa bercermin di masyarakat kita sendiri pada kejadian pengepungan asrama Papua di Surabaya oleh penduduk setempat. 

Kita dapat menyadari bahwa arogansi kekuatan yang lebih besar, dalam hal ini Tiongkok, dapat memperkuat kebencian rakyat Hong Kong terhadap mereka. Susah bagi kita untuk membenarkan tindakan Tiongkok yang makin mengekang kehidupan di Hong Kong

Rakyat Hong Kong tidak pernah terlibat dalam proses kembalinya ke Tiongkok pada 1997. Merekalah yang pada akhirnya akan menentukan nasib mereka sendiri. Inilah momentumnya. 

Kita sebagai pengamat luar hanya bisa mendoakan dan berharap kewarasan Tiongkok bahwa tekanan-tekanan yang diberikan kepada Hong Kong hanya akan membuat masalah buntu. Dialog perlu dibuka untuk mengakhiri kekerasan di kedua belah pihak.