Mahasiswa
2 bulan lalu · 2059 view · 4 min baca menit baca · Hukum 85991_41939.jpg
brilio.net

Andre Taulany dan Standar Ganda Beragama Kita

Beberapa hari ini, media sosial juga media online dihebohkan dengan pemberitaan tentang artis Andre Taulany yang dituding menghina Islam. Detik (4/5) menurunkan berita bahwa pelawak yang flamboyan ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dituduh melakukan penistaan agama. Sebelumnya, mantan vokalis Stinky ini juga dikecam karena menghina salah satu ulama di Indonesia.

Beragam reaksi muncul di media sosial, lebih khusus Twitter. Ada yang mengecam tindakan Andre Taulany dengan sangat keras, tetapi ada juga yang menyikapinya dengan mengungkapkan rasa simpatik kepadanya. 

Andre sendiri sudah meminta maaf kepada MUI. Dia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Namun, permintaan maaf tersebut nyatanya tidak membebaskan Andre Taulany dari hukum. Buktinya, Andre tetap dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melanggar UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 156a KUHP. Andre dilaporkan atas tuduhan melanggar UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 156a KUHP (liputan6, 5/5).

Saya sendiri sangat terganggu dengan reaksi beberapa warganet yang sangat keras bahkan sudah mengarah kepada ancaman untuk membunuh. 


Kita boleh marah dan mengungkapkan kekesalan, karena perasaan beragama kita dilukai. Tetapi, sebagai sesama umat beragama, mengancam dengan membunuh adalah ekspresi emosional yang sangat berlebihan. Sangat tidak elok kita mengecam sebuah tindakan yang kurang baik dengan tindakan yang malahan lebih buruk.

Standar Ganda Beragama

Terlepas dari reaksi berlebihan sebagaian warganet, di Twitter, saya membaca beberapa reaksiyang cukup menarik. Misalnya reaksi seperti ungkapan agama Islam yang cenderung menetapkan standar ganda dalam penilaian tentang kasus penistaan agama. 

Beberapa reaksi ini menarik karena selain kritis, reaksi-reaksi ini juga turut membantu kita untuk membuka horison pemahaman agar kita lebih seimbang menggunakan rasio ketimbang emosional dalam menilai satu masalah.

Jangan sampai penilaian terhadapap kasus penistaan agama, khususnya agama Islam, cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas; tajam kepada umat atau orang awam, tetapi tumpul dan cenderung ramah terhadap para tokoh agama ataupun elite yang menjadi konco kepentingan politis.

Agama-agama, pun para penjabat atau tokoh-tokohnya, tidak selalu benar. Mereka adalah manusia yang bisa salah dan perlu dikritik. 

Kritik kita bukan merupakan pelecehan terhadap jabatan mereka, tetapi sebuah bentuk masukan agar agama ataupun tokoh-tokoh beragama kita sungguh-sungguh menjalankan fungsi dan hakikatnya secara benar dan tidak menyimpang. Daya kritisme tidak boleh kalah di hadapan praksis beragama di zaman post-truth yang cenderung emosional dan memusuhi kebenaran.

Penilaiaan tentang agama di atas, bagi saya, benar adanya, terutama melihat tingkah elite (politikus) yang berkoalisi dengan beberapa tokoh-tokoh agama yang menampilkan narasi keislaman sambil mendaku diri paling islami dan merasa jalan keislaman yang diperjuangkan paling kaffah, sedangkan kelompok lainnya adalah salah.

Tokoh-tokoh agama ini tampil di ruang publik dengan jubah khas mereka dengan bebasnya mengolok-olok, menebar hoaks tentang kandidat yang mereka usung. 

Tidak hanya itu, kebencian yang merupakan, yang adalah larangan dalam agama, dipolitisasi dan dipakai untuk ditebarkan dalam kehidupan umat. Alih-alih menjadi contoh, para tokoh agama ini menjerumuskan dirinya dalam praksis politik yang melecehkan agama yang mereka anut.


Pasca pemilu, tokoh-tokoh muslim ini pula yang secara mati-matian membela kandidat yang diperjuangkannya saat kandidat yang diusungnya dinyatakan kalah lewat quick count ataupun real count yang hingga saat ini tengah berlangsung. Ironisnya, pembelaaan yang dibuat tidak mengabdi pada kebenaran, dan jauh dari sikap bijaksana dan sabar sebagai tokoh agama panutan masyarakat.

Selain itu, para tokoh agama ini, alih-alih menjadi figur penyejuk bangsa yang sedang terbelah karena politik identitas, malahan turut terjebak dalam praksis politik memecah belah umat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa agama lepas dari fitrahnya untuk menjaga persatuan, di saat genting, tetapi malahan dijadikan “alat” untuk meraih simpatik atau dukungan umat.

Menggunakan agama dalam kampanye ataupun setelah pilpres berlangsung apalagi menyebarkan kebenciaan hanya demi kecintaan terhadap calon yang didukung adalah penghinaan terhadap misi profetis tokoh agama itu sendiri. Akibat ulah elite dan beberapa tokoh agama Islam yang adalah agama Islam yang mengajarkan damai dilecehkan serta dinistakan fitrahnya.

Pelecehan terhadap Rasa Keadilan

Kalau kita hendak ingin menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, seharusnya tokoh-tokoh agama yang menggunakan agama sebagai “alat politik” ini seharusnya juga dilaporkan sebagai kelompok yang menistakan agama Islam. Tindakan mereka seharusnya juga dikritik atau bahkan dikecam karena sudah menjauhi hakikat agama Islam yang benar. 

Akan tetapi, adakah dari kita yang berani untuk melaporkan atau mengecam mereka?

Tudingan penistaan agama yang dikenakan kepada Andre Taulany merupakan bentuk praksis standar ganda beragama yang melukai rasa keadilan. Tidak hanya terhadap Andre, ada banyak kasus lain sebelumnya yang menunjukkan bahwa kita masih cenderung tebang pilih dalam menilai satu masalah. Keadilan yang diperjuangkan dalam agama seharusnya jadi inspirasi moral bagi kita untuk memperjuangkan keadilan sebaik-baiknya.

Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tetapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama? Inilah salah satu penilaian Kartini terhadap praksis agama yang menunjukkan ironi kita sebagai manusia beragama. 

Di satu sisi, kita menganut sebuah agama untuk mendorong kita berbuat kebaikan dan menjauhkan kita dari dosa. Tetapi, di sisi lain, sering kali kita sadar tidak sadar menggunakan agama untuk melegitimasi atau membenarkan tindakan ataupun reaksi kita terhadap orang yang melukai hati dan perasaan keagamaan kita.

Pramoedya Ananta Toer (Bumi Manusia, 1975) menegaskan bahwa seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. 


Ungkapan itu, saya kira, berlaku dan seharusnya menginspirasi kita yang beragama ini untuk lebih adil dalam menilai realitas. Kita umat beragama harus menegakkan kebenaran dan keadilan yang diperjuangkan dalam agama dengan sebenar-benarnya serta seadil-adilnya. 

Kasus Andre Taulany mestinya jadi momen reflektif bagi kita untuk sadar dan tidak menggunakan standar ganda dalam beragama yang sesungguhnya melukai rasa keadilan.

Artikel Terkait