Setelah pilpres usai dengan rekonsiliasi di MRT ala Joko Widodo dan Prabowo, sekarang kita sibuk menerka-nerka kabinet kerja untuk periode kedua.

Joko Widodo sudah terpilih sebagai presiden Republik Indonesia bersama Kiai Haji Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden yang akan bersama-sama memimpin Indonesia untuk tahun 2019-2024.

Kita melihat bagaimana polemik dan perang opini mengisi ruang-ruang media, mulai dari media berita sampai dengan media sosial. Relung-relung kekosongan berita harus terus diisi dengan sesuatu yang segar dan baru.

Begitulah portal media. Media harus selalu diisi dengan sesuatu berita yang terus segar. Kalau bisa, setiap waktu harus dijadikan prime time yang selalu menyuguhkan keseruan-keseruan yang ada. Setelah pilpres, publik harus terus diberikan pemberitaan yang wah.

Society membutuhkan berita yang tidak kalah wah. Inilah sifat manusia, yang selalu minta sesuatu yang ingin dinikmati oleh mereka. Setiap masyarakat, khususnya di Indonesia sebagai negara yang disebut-sebut sebagai +62 ini, butuh sesuatu yang heboh dan disuguhkan.

Pemilihan kursi menteri ini menjadi sebuah hal yang seru dan menjadi tongkat estafet selanjutnya untuk dibahas dengan seru. Perebutan kursi menteri ini terlihat terjadi, baik dari kubu koalisi pemenang dan koalisi yang kalah. Ini sebenarnya adalah pesta politik yang wajar.

Gerakan-gerakan politik ini sudah begitu lumrah terjadi. Akan tetapi, di dalam semuanya ini, biasanya pemenang yang lebih harus memperlihatkan kerendahan hati mereka dalam melakukan rekonsiliasi.

Tidak harus rekonsiliasi dalam mendapatkan kursi menteri, akan tetapi bisa juga untuk membagi jatah kursi menteri. Politik itu begitu cair. Jadi jangan bicara tentang sesuatu idealisme yang harus dijalankan terus-menerus.

Saya melihat bagaimana Indonesia ini memiliki keunikan. Kearifan lokal kita mempercayai bahwa tidak ada lawan abadi. Adanya kawan abadi. Indonesia begitu terkenal dengan ciri khas ini. Bahkan kalau berbicara mengenai apa yang dilakukan Joko Widodo, dia benar-benar seperti para kaum stoic yang sungguh sulit ditebak siapa orang yang ia sukai dan siapa orang yang tidak ia sukai.

Joko Widodo terlihat begitu melatih dirinya sendiri untuk benar-benar memberikan respons yang begitu datar. Ketika berbicara sesuatu yang sensitif, jawabannya cenderung diplomatis.

Sekarang hal yang sama juga ia tunjukkan kepada masyarakat perihal kursi-kursi menteri yang akan ia berikan.

Kursi menteri pada hakikatnya adalah hak prerogatif dari Presiden terpilih. Ini bukan berbicara bahwa Jokowi ada di bawah pengaruh partai dan tekanan partai. Deal-deal politik tentu ada. Akan tetapi, izinkan saya untuk memberikan satu saja masukan untuk Jokowi, dalam memilih menteri.

Ada satu tokoh yang penulis rasa akan memberikan gebrakan bak halilintar di kursi kementerian. Adian Napitupulu adalah orang yang tepat. Orang ini benar-benar bisa diandalkan, baik dari tutur kata dan konsistensinya.

Adian Napitupulu adalah sosok yang dikenal sebagai penggebrak dan yang paling berani dalam bertutur kata. Orang ini lahir dari rahim rakyat. Orang ini adalah anak kandung reformasi.

Lantas apa kursi menteri yang cocok bagi orang seperti Adian Napitupulu? Saya melihat bahwa Adian ini cocok untuk menjadi menteri yang berkaitan dengan penyelesaian HAM. Dia bisa saja menjadi Menkumham atau bahkan lebih tinggi lagi, Menkopolhukam. Dia bisa mengganti Yasonna Laoly. Dia juga mampu menggantikan Wiranto untuk kursi Menko ini.

Saya percaya bahwa Adian yang adalah elite PDI-P dan yang lahir dari rahim rakyat bisa sekali lagi menjadi anggota DPR-RI yang sekaligus menjalankan kursi menteri di pemeritahan Joko Widodo. Orang ini terlihat memiliki pacing yang terlihat sesuai dengan cara kerja Joko Widodo.

Orang ini konsisten dalam dukungannya, dan juga memiliki alasan yang masuk akal (reasonable) dalam mendukung pemerintahan Joko Widodo.

Sekarang, kita melihat bagaimana ketertarikan publik saat ini bukan lagi ada di pilpres, karena pilpres sudah selesai. Sekarang kita melihat ketertarikan publik, mulai ke “perebutan kursi menteri”. Kursi menteri adalah kursi yang paling nikmat dibicarakan untuk saat ini.

Seolah koalisi dan oposisi sekarang bercampur alias blend dalam memperebutkan kursi-kursi eksotis semacam ini. Selama ini, kita melihat bagaimana kursi-kursi menteri ini diisi oleh orang-orang yang ada di partai, dan sebagian dari profesional murni.

Sekarang, partai sudah mulai bergerak dan sudah mulai mencari-cari celah untuk menguasai dan memengaruhi Joko Widodo dalam memilih mereka. Ya tidak salah juga sih. Tapi sekali lagi, di dalam negara demokrasi ini, kita melihat bagaimana yang paling penting adalah suara rakyat.

Dan penulis, sebagai rakyat, tanpa afiliasi apa pun dengan partai mana pun, sangat merindukan sosok Adian Napitupulu ini bisa menjadi menteri.

Dengan meletakkannya di dalam Kementerian Hukum dan HAM, terbuka lebar sekali kesempatan bagi kita untuk mengetahui dan menyelesaikan kasus HAM yang menggantung-gantung. Padahal cuciannya sudah kering dan rapuh! Kok masih digantung?