Menjelang datangnya tahun 2023, pemerintah telah mewanti-wanti masyarakat untuk bersiap menghadapi ancaman krisis global yang cukup menakutkan yakni badai resesi ekonomi.  Dalam pidatonya saat menghadiri pembukaan BNI Investor Summit 2022, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, dunia akan menghadapi kegelapan dari segi ekonomi.

 Permasalahan global seperti pandemi covid-19 serta konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi pemicunya. Tentunya, masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah menjadi dua kelompok paling rentan terkena dampaknya. Andai badai resesi benar-benar terjadi, bagaimana nasib mereka?

Pandemi virus corona khususnya di Indonesia pada awal 2020 lalu mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Katastropi yang telah berlangsung selama dua tahun ini tak bisa dipungkiri bukan hanya soal upaya pencegahan penyebaran virus berbahaya melalui sistematika peraturan memakai masker dan menjaga jarak. Lebih dari itu, terdapat pula hal esensial lainnya seperti aspek ekonomi dalam skala transnasional: fulus (uang)

Uang adalah salah satu hal yang paling esensial dan patut dikhawatirkan saat pertama kali pandemi menyerang di samping hal-hal penting lainnya seperti memakai masker dan meningkatkan pola hidup sehat. Karena bagaimanapun juga di atas semua itu, uang menyangkut pekerjaan, gaji, dan nyawa manusia. Jujur saja, jaga jarak dan frasa stay at home yang selalu digaungkan pemerintah (saat itu) justru akan menimbulkan lebih banyak korban tanpa adanya uang.

Saat pandemi, lembaga negara dan masyarakat dihadapkan pada sebuah keadaan dilematis. Pada satu sisi, mereka harus berjuang melawan serangan virus serta menyelamatkan puluhan ribu nyawa dari ancaman kematian. 

Disisi lain, mereka juga harus bertarung melawan ketidakpastian ekonomi dampak dari serangan virus tersebut. Krisis keuangan membawa dampak skala mega yang kita rasakan sampai sekarang, bahkan puluhan tahun mendatang.

Tak bisa dipungkiri, uang adalah bahasa komunikasi konkret bagi persatuan milyaran umat manusia di dunia. Namun, pemicu kebangkrutan dunia juga tak bisa terlepas dari uang.

Sedikit kilas balik ke masa lalu, pada tahun 2008, pernah terjadi krisis subprime mortgage. Bank-bank di Amerika hampir seluruhnya lumpuh karena housing crash market. Jutaan bahkan milyaran orang kehilangan pekerjaan dan kehidupannya. 

Krisis tersebut kian menyebar hingga menuju daratan Eropa sehingga menyebabkan layoff gila-gilaan pada beberapa negara Eropa saat itu, salah satunya Yunani.

Saat itu, Indonesia tidak terlalu mengalami dampak signifikan, salah dua sebabnya adalah masyarakat ekonomi kelas menengah. Meskipun kala itu terdapat disparitas cukup tinggi antara masyarakat ekonomi kelas atas dan menengah ke bawah, mereka mampu menyangga ekonomi nasional agar tidak jatuh dengan hadirnya UMKM dan pasar tradisional. 

Contoh paling konkret terjadi pada tahun 2020, di mana keadaan ekonomi Indonesia saat itu sedang berada pada titik nadir: minus dua kartal, akan tetapi dampak dari resesi tidak separah yang terjadi di negara maju.

Saat ini, kita masih akan dihadapkan pada “badai” yang sama pada tahun 2023. Hanya saja, teruntuk kasus ini akan sedikit berbeda cerita di mana penyebab utamanya bukan lagi layoff gila-gilaan akibat bangkrutnya sebuah bank atau ancaman virus baru, melainkan perang antara Ukraina-Rusia yang secara tidak langsung ikut membawa nama-nama negara superpower lain seperti: Cina, Arab Saudi, dan Amerika.

Dunia adalah ladang permainan bagi mereka orang-orang over money. Barang yang menjadi mainan mereka orang-orang kaya juga bukan kaleng-kaleng yakni minyak dan uang (petro-dollar). Biarpun narasi yang dibangun adalah akibat perang dingin di masa lalu, nyatanya, konflik Ukraina-Rusia adalah soal ekonomi.

Tentang siapa yang seharusnya memenangkan pertandingan dan menjadi bosnya. Tentu saja, dalam kejadian ini semua pihak berlomba-lomba ingin menjadi bos dengan membawa bekal backingan masing-masing yang siap mempertahankan status quo.

Indonesia bisa jadi inisiator pergerakan pertumbuhan ekonomi melalui G20 nya. Namun, untuk panggung permainan jujur saja kita ini masih sebatas penonton. Menjadi penonton bukanlah hal hina ataupun representasi dari ketidakberanian untuk mengambil sikap justru, posisi sebagai penonton ini adalah sebuah keberuntungan.

Politik kebijakan luar negeri kita berlandaskan politik bebas aktif yang mana tidak boleh ada satu keberpihakan pun pada setiap konflik antar negara. Kebijakan ini memang terkesan “cari aman”, akan tetapi, pasar ekspor menjadi sangat diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas untuk memenuhi kebutuhan negara lain terlebih kepada negara yang sedang berperang.

Suka atau tidak, gejolak konflik yang terjadi di Eropa menghadirkan sebuah disparitas energi yang cukup signifikan. Dalam konteks ini, bahan baku yang kita miliki justru dapat menjadi juru selamat.

Disparitas energi yang terjadi di Eropa akibat konflik Ukraina-Rusia, tentunya mengakibatkan infrastruktur yang tidak stabil, ditambah besaran modal ekonomi terus meroket peristiwa ini bukan tak mungkin akan menjadi krisis terparah dalam sejarah dunia.

Posisi politik luar negeri Indonesia tentunya berada dalam kedudukan yang sangat menguntungkan dalam menjawab tantangan seperti ini. Posisi politik luar negeri dan lonjakan komoditas menjadi harga tawar yang cukup masuk akal menuju tahun 2023 yang kabarnya suram.

Privilege sebagai salah satu pihak yang tidak ikut terjun langsung akan menyelamatkan negeri ini, sebagaimana dulu saat kita dapat terhindar dari krisis 2008. Kata-kata yang pas untuk menggambarkan situasi kita saat ini adalah “berkah dalam musibah”. Tapi memang begitulah posisi kita di masa krisis pasca pandemic ini.

Pandemi virus Covid-19 telah melahirkan para “ahli” ekonomi era digital (Youtube dan Instagram).  Di tengah badai gelombang permasalahan dari dalam negeri sendiri yang tak kunjung usai, masyarakat masih harus berhadapan dengan narasi resesi ekonomi dan ancaman datangnya kiamat yang mana masih belum tentu terjadi.

Masalah perputaran uang pada jenjang skala internasional tidaklah ditentukan oleh para “ahli” Youtube dan Instagram. Para pemimpin dari negara superpower lah yang bikin aturan main. So, janganlah membuat narasi kepanikan Eropa masuk pada daerah-daerah damai di Indonesia.

Kelas menengah ke bawah selalu mempunyai cara khusus dan unik untuk bertahan. Jauh sebelum pemerintah menginstruksikan untuk membangun ekonomi mandiri, masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah sudah menjadi lokomotif ekonomi bangsa, Jadi, jika tidak bisa membantu mereka menaikkan taraf ekonomi, setidaknya stop menyebar ketakutan.