Munculnya pemimpin populis di berbagai negara seiring dengan meningkatnya retorika anti-vaksinasi, penolakan perubahan iklim, dan narasi lain yang mengabaikan kebenaran ilmiah (ignorance of science). Pemimpin populis juga makin tumbuh subur dalam bidang kesehatan dengan mempolitisasi dan menyederhanakan masalah kesehatan masyarakat yang sebenarnya kompleks.

Keputusan yang diambil oleh para pemimpin populis sering kali memiliki konsekuensi yang sangat merusak kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, pemimpin populis seperti di Amerika Serikat, Brasil, dan Indonesia terbukti gagal menangani pandemi COVID-19 dan membawa pada krisis yang tidak terelakkan. 

Pemimpin populis dari tiga negara tersebut memiliki kesamaan, yakni terlalu menyederhanan bahaya virus Corona, meremehkan ilmu pengetahuan, dan mempolitisasi pandemi agar tidak kehilangan suara elektoral.

Populisme dan Retorika Palsu

Jan Werner Muller, melalui bukunya What is Populism (2016), mendefinisikan populisme sebagai imajinasi politik moralistik tertentu, sebuah cara pandang dunia politik yang menetapkan kemurnian secara moral dan sepenuhnya bersatu. Populisme mewacanakan anti-elite, anti-pluralis dan moralis.

Terdapat tiga varian dalam mendefinisikan populisme; sebagai ideologi, sebagai gaya diskursif, dan sebagai gaya strategi politik. 

Berdasarkan amatan saya, populisme sebagai gaya diskursif sering kali digunakan praktik politik di Indonesia. Populisme sebagai gaya diskursif ini merupakan sebuah gaya politik, yang mana menggunakan retorika untuk menarik perhatian rakyat.

Bentuk diskursif tersebut memiliki karakteristik kebijakan programatik dan menggunakan memiliki simbol yang kuat, misalnya saja isu mengenai kesehatan, pajak, etnis, elite, dan lain lain.

Retorika pemimpin populis menampakkan dirinya mewakili keinginan rakyat, dan meyakinkan masyakarat bahwa mereka mampu mengatasi ancaman atas nama rakyat. Namun, pada kenyataannya, retorika tersebut tidak dapat dibuktikan atau tidak sesuai dengan realitas.

Dalam serial kajian pakar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dengan tema “Populisme Politik dan Masa Depan Kepemimpin di Jawa Timur” pada 8 Agustus 2020, saya mengajukan pertanyaan kepada narasumber, Wijayanto, Ph.D (Direktur Media LP3ES/Dosen Universitas Diponorogo).

Pertanyaan saya adalah apakah populisme baik bagi keberlangsungan demokrasi khusus di Indonesia?

Menurut Wijayanto, populisme akan selalu hadir dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Bahkan menurutnya, populisme itu sebenarnya baik bagi keberlangsung demokrasi. Namun, kebangkitan populisme saat ini beriringan dengan kemunduran demokrasi. Bahkan retorika populisme tidak sejalan dengan realitas ketika pemimpin populis menjabat.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh PUSAD UMSurabaya April 2020 tentang populisme di Indonesia, menyebutkan bahwa pemimpin populis di Indonesia selalu menggunakan retorika dekat dengan atau mewakili rakyat. Retorika ini melekat dengan sosok Joko Widodo (Jokowi). 

Menurut Wijayanto, Jokowi memang masuk tokoh populis dan bahkan menggunakan retorika populis di awal pencalonan presiden pada 2014. “Jokowi adalah Kita” adalah contoh bagaimana Jokowi mencitrakan diri mewakili kita (people) atau masyarakat. Dan, retorikanya terkait pengentasan korupsi, pelanggaran HAM, pengentasan kemiskinan, persoalan pendidikan dan kesehatan nyatanya tidak terbukti setelah Jokowi menjabat.

Ancaman Populisme bagi Kesehatan

Datangnya pandemi Corona memberi pelajaran penting bagi bahwa pemimpin populis yang selama ini terlihat gagah dan terkesan mampu mengatasi masalah tak berdaya menghadapi gempuran virus Corona. 

Berdasarkan amatan Jonatan A Lassa dan Miranda Booth dalam artikelnya Are populist leaders a liability during COVID-19? (2020), setidaknya ada 3 faktor pemimpin populis gagal dalam mengatasi krisis kesehatan seperti COVID-19, yakni bias optimisme, anti-sains dan ambiguitas kepemimpinan.

Pemimpin populis memiliki optimisme yang berlebihan dalam menilai kemampuan mereka saat merespons krisis. Misalnya, Presiden Jokowi di awal-awal pandemi menyatakan bahwa Indonesia tidak akan terpapar virus Corona, dan sebagian pemimpin politik di Indonesia terkesan meremehkan bahaya virus Corona. 

Meskipun para ahli menyebutkan bahaya dan dampak besar yang diakibatkan, mereka malah doyan membuat goyunan tidak masuk akal.

Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan sangat tumpah tindih dan sangat ambigu. Misalnya, terkait kebijakan arus mudik tempo hari, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan penerapan New Normal yang tidak memenuhi standar WHO.

Semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama pandemi Corona terkesan tergesa-gesa dan irasional. Saya jadi teringat Daniel Kahneman, penulis buku terkenal Thinking, Fast and Slow, yang menjelaskan dengan baik bagaimana pikiran irasional sering muncul khususnya dalam memutuskan sesuatu di bawah ketidakpastian.

Dalam bukunya, Kahneman dengan cemerlang menjelaskan bagaimana dua sistem pemikiran membentuk penilaian dan keputusan kita: Sistem 1 yang cepat, intuitif, dan emosional dan Sistem 2, lebih lambat, lebih berhati-hati, dan lebih logis.

Pemimpim populis akan berbicara dengan sistem 1. Maka wajar bila tindakan yang diambil tidak rasional dan memunculkan bias kognitif. 

Saat mereka dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, mereka akan memilih untuk menghindari kerugian daripada mempertimbangkan pilihan lain. Menggunakan intuisi mereka untuk merespon cepat tanpa mau meluangkan waktu (dan melakukan upaya intelektual) untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan lain.

Perlu diakui bahwa politik adalah senjata dan tidak dapat dipisahkan dengan kesehatan masyarakat. Sebagai senjata, politik akan melahirkan kebijakan berupa perlindungan, promosi kesehatan, dan pencegahan penyakit. Manakala kebijakan politik diambil oleh pemimpin populis, maka senjata itu akan berbahaya pada kesehatan dan mengancam jiwa masyarakat.

Pada Desember 2020 nanti, sekitar 270 daerah di Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA) serentak. Pada momen itu akan banyak para calon bermunculan dengan retorika populis. Mereka akan mendaku diri mewakili suara rakyat, mengeluarkan program yang tidak logis dan bias optimisme.

Sudah saatnya kita perlu berhati-hati dalam memiliki pemimpin yang hanya mengandalkan retorika populis tersebut. Sebaliknya, kita harus memilih pemimpin yang penuh dengan pertimbangan, masuk akal, lebih berhati-hati dan logis dalam beretorika, lebih-lebih dalam mengambil kebijakan, khususnya berkaitan dengan isu kesehatan.