51911_97567.jpg
http://pojoksatu.id/
Politik · 3 menit baca

Ketika Ancaman Chaos Theory Ada di DKI

“Kerja, Kerja, Kerja itu yang rakyat inginkan untuk Gubernur DKI yang baru, tapi baru dilantik pidatonya langsung SARA pribumi non pribumi”.

Kutipan tersebut saya ambil dari tweet bang Ruhut Sitompul melalui akun Twitter pribadinya tentang isi pidato Anies baswedan sesaat setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, 16 Oktober 2017. Tweet bang Ruhut tersebut merupakan gambaran situasi media sosial pasca pidato Anies di Balai Kota usai dilantik.

Tak ayal, isi pidato perdana Anies Baswedan yang mencantumkan kata 'pribumi' menuai kontroversi di tengah masyarakat dan berpotensi mementahkan rekonsiliasi warga Ibu Kota yang terbelah selama proses pemilihan gubernur.

Isi teks pidato tersebut kini membuat Anies dilaporkan oleh berbagai pihak, di antaranya adalah Gerakan Pancasila yang melaporkan Anies atas dugaan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis dan juga oleh Banteng Muda Indonesia terkait dengan penggunaan diksi 'pribumi' dalam pidato perdananya di Balai Kota DKI Jakarta.

Di lain pihak, Gemura sebagai relawan Anies - Sandi pada Pilkada DKI 2017 lalu, juga sedang berkonsolidasi dan mempertimbangkan untuk melaporkan balik pihak-pihak yang melaporkan Anies, dengan dugaan pencemaran nama baik.

Ditambah lagi, seorang advokat Achmad Supyadi juga menyatakan jika Anies benar-benar dilaporkan, maka ia juga akan melaporkan Ketua Umum PDIP Megawati yang juga menyebut kata 'Pribumi' dalam pidatonya di Universitas Negeri Padang, pada 27 September 2017 saat menerima gelar Doktor Honoris Causa.

Seperti diketahui, sejumlah pejabat publik juga kerap menyitir kata ‘pribumi’ dalam pidatonya. Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti contohnya, pada September 2014 menyatakan bahwa perikanan tangkap harus dikuasai oleh pengusaha ‘pribumi’. Setahun berikutnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan agar publik tidak mencurigai para pengusaha ‘pribumi’ yang bertemu petinggi Freeport-McMoran. Lalu, apakah nantinya mereka juga akan dilaporkan?

Melihat fenomena lapor-melapor tersebut, yang satu-persatu namun berkelanjutan, saya teringat kembali akan istilah Chaos Theory atau teori kekacauan, yang secara singkat menggambarkan bahwa suatu tindakan (kekacauan) yang terjadi secara bertahap akan memiliki pola tersendiri yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang telah dibuat atau direncanakan oleh suatu pihak sejak awal.

Chaos Theory ini memberikan pengaruh kecil, namun pengaruh kecil yang ter-akumulasi tersebut dapat menyebabkan perubahan yang lebih besar. Dalam hal ini, kekacauan yang terjadi di Ibu kota tersebut bisa saja semakin meluas, sehingga akan menjadi pandangan persuasif terhadap masyarakat akan ketidakmampuan pemimpin dalam menjaga persatuan dan kesatuan di dalam negeri.

Isu tersebut mungkin akan mengarah kepada ketidak-puasan masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa saat ini dalam menjaga stabilitas politik saat dipimpin oleh seorang sipil, dalam konteksnya adalah Presiden Joko Widodo. Terlebih jika dibandingkan dengan kepemerintahan saat dipimpin oleh kalangan militer.

Teori yang ditemukan oleh Edward Norton Lorenz tersebut menjelaskan bahwa, Chaoz Theory sebagai tingkah laku sebuah sistem tertentu, yakni sistem yang keadaan nya selalu berkembang seiring waktu, yang akan memperlihatkan dinamika yang sangat peka terhadap sensitivitasnya pada kondisi awal.

Dalam konteks sosial-politik, chaos merupakan sebuah kondisi di mana struktur maupun sistem yang berjalan di masyarakat mengalami kekacauan karena berbagai faktor yang bersifat politis. Kala gejolak politik era transisi Soeharto di tahun 1960’an misalnya adalah contoh tepat untuk membahas tentang chaos theori yang pernah ada di Indonesia.

Hal ini mungkin saja kembali terjadi, apabila langkah ini merupakan langkah lanjutan dalam mempengaruhi pandangan masyarakat setelah beberapa kekisruhan yang terjadi di Ibu Kota sebelumnya, seperti aksi demo berjilid, bila aksi tersebut terbukti mengarah pada kepentingan politik yang bertujuan untuk melemahkan pemerintahan Jokowi.

Bila kita menelisik perihal sentimen rasial yang mulai diperlihatkan kembali oleh Anies, Felix Gauttari di dalam Molecular Revolution: psyciatry and politics (1984) mengemukakan bahwa gerakan pelepasan belenggu hasrat (Hasrat kesukuan, keagamaan, kedaerahan, Ras, Gender, Profesi) menciptakan Snowball Effect yang mengiring pada tindakan-tindakan sosial berantai dengan intensitas yang semakin membesar.

Pada saat kampanye pilgub, Anies pernah menyampaikan, “Jangan pernah mencoba mendeskreditkan satu kubu dengan kubu lain, bahwa Anies - Sandi hadir sebagai pemersatu bangsa dan ingin mewujudkan keguyuban dengan cara meruntuhkan sekat-sekat perbedaan”.

Lalu kenapa berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi saat ini? Isi pidato perdana Anies justru memicu kegaduhan.

Dengan keberadaan Anies-Sandi memimpin DKI, bukan tidak mungkin gejolak kekisruhan akan semakin menjadi. Oleh sebab itu, masyarakat dalam sistem terbuka sebaiknya memiliki ‘kecerdasan emosional’ sebagaimana yang dikatakan oleh Daniel Goleman di dalam Emotional Intelligence (1995).

Karena bukan suatu hal yang mustahil jika berbagai isu negatif tersebut hanyalah senjata atau alat sebagai permainan isu politik menjelang pemilu Presiden pada 2019, yang akan berlangsung kurang-lebih dua tahun mendatang. Namun, apabila benar ini adalah bagian dari strategi chaos theory siapakah kreator di baliknya? Akankah Anies menjadi suksesor atau hanya menjadi bagian eksekutor?