“We worried for decades about WMDs – Weapons of Mass Destruction. Now it is time to worry about a new kind of WMDs – Weapons of Mass Disruption.” John Mariotti[1]  

“War is a continuation of Politic by other Means”. General Carl Von Clausewitz[2]

Hubungan antarbangsa telah terjadi sejak kebudayaan suatu bangsa dimulai. Hubungan yang terjadi dapat dikategorikan menjadi dua jenis hubungan, hubungan pasifis (perdamaian) dan hubungan konfliktual (peperangan). 

Berbicara mengenai hubungan yang pasifis, tentunya kita akan melihat relasi saling menguntungkan antar kedua bangsa. Sementara bila berbicara mengenai hubungan yang konfliktual, maka akan berbicara mengenai perebutan kekuatan atau kekuasaan. 

Hubungan yang bersifat konfliktual akan selalu ada dalam pergerakan negara dan bangsa di dunia. Hal ini dikarenakan perang merupakan salah satu solusi akhir dari mencapai suatu tujuan atau kepentingan nasional suatu negara. Hubungan Internasional saat ini juga berbicara mengenai hubungan antar aktor selain Negara.

Kemajuan teknologi di setiap bidang kehidupan (suka atau tidak) mampu mengubah semua tatanan hubungan antar aktor global. Dikatakan memengaruhi tatanan dikarenakan setiap kemajuan teknologi yang ditandai dengan kemunculan teknologi baru akan memunculkan suatu ancaman baru (Disruptive Innovation).

Istilah Disruptive Innovation muncul dalam buku karya Clayton Christensen (1997), yang berjudul Innovators dilemma. Dikatakan bahwa setiap penemuan yang terjadi (transportasi, digital, senjata) juga dapat membawa dampak yang berbahaya. Suatu penemuan akan mempunyai dua realitas dalam bagaimana penemuan tersebut digunakan, dalam hal ini penulis akan berbicara mengenai penemuan dunia digital yang dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup suatu entitas yang disebut Negara Bangsa.

Berbicara mengenai ancaman, berdasarkan definisi umum, merupakan suatu kondisi pandangan yang memproyeksikan sesuatu hal (nyata atau tidak nyata) dapat mengubah dan berbahaya bagi suatu tatanan (sistem) yang sedang berjalan, dan ancaman ini akan berkaitan dengan Keamanan (Security) yang berasal dari kata Securus yang berarti bebas dari bahaya, ancaman, dan rasa takut. Keamanan Nasional berbicara mengenai keamanan Negara baik dari bahaya yang berasal dari dalam maupun luar Negara.

Ancaman paling nyata yang dapat menimpa suatu Negara, menurut penulis, ialah ancaman keamanan terhadap dunia digital (Cyber). Beberapa hal yang melatarbelakangi hal ini ialah adanya suatu fenomena global mengenai nilai modernitas. Nilai ini menempatkan teknologi digital menjadi suatu kewajiban bagi setiap Negara dalam membangun kehidupan bernegaranya. Dengan kata lain, setiap negara harus berteknologi digital jika ingin berinteraksi dalam dunia global.

Dengan adanya nilai kemodernan ini, maka setiap negara secara sadar akan mengintegrasikan setiap proses administrasi dan manajemen negara melalui teknologi digital tersebut. Semakin terintegrasinya suatu negara dengan jaringan teknologi digital, tentunya akan mengakibatkan munculnya ancaman terhadap sistem digital tersebut. Ancaman ini dapat dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara dengan motif ekonomi maupun politik.

Pergerakan ancaman digital secara global tidak terlepas dengan adanya komunitas Cyberpunk[3]. Dijelaskan bahwa komunitas ini melakukan sebuah konferensi internasional yang mempertemukan pelaku-pelaku digital yang melakukan hacking[4]. Awalnya konferensi ini terselenggara dengan adanya idealisme pemikiran mengenai kebebasan manusia dalam mengakses sebuah informasi, di mana mereka beranggapan bahwa akses terhadap informasi tersebut telah terkapitalisasi atau sengaja tertutup bagi mereka. 

Konferensi ini menumbuhkan wacana mengenai munculnya ancaman digital. Karena kemampuan mereka dalam melakukan pengambilan informasi, kemudian berlanjut dengan semakin meluasnya kemampuan dalam meretas data. Dengan adanya pertukaran informasi (mengenai peretasan data) yang mudah melalui internet, maka terbentuklah aktor-aktor, baik individu maupun negara yang mampu melakukan hal tersebut.

Berbicara mengenai pengambilan informasi, tentunya hal ini bila dikaitkan dengan kemampuan negara akan berkaitan dengan dunia spionase (telik sandi), di mana informasi diperlukan negara sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Dan hal ini kemudian akan terkait dengan adanya kepentingan negara dalam memperoleh beberapa informasi penting negara lain melalui media peretasan data digital tersebut.

Beberapa insiden penyerangan sistem digital suatu negara telah terjadi beberapa tahun belakangan. Salah satunya yang cukup dikenal oleh media internasional ialah adanya penyerangan sistem digital Negara Estonia (Eropa). Hal ini mengakibatkan tidak beroperasinya sistem jaringan komputer di negara tersebut.

Beberapa jaringan komputer tersebut, di antaranya jaringan komputer parlemen, situs perusahaan, perbankan. Dengan tidak beroperasinya sistem komputer ini, maka menimbulkan kepanikan dan kelumpuhan operasi perusahaan maupun perbankan yang ada di negara tersebut. 

Beberapa penyelidikan oleh beberapa praktisi komputer Estonia dikatakan bahwa serangan tersebut berasal dari Rusia, namun pihak Rusia membantah hal ini dan memang tahap pembuktian mengarah kepada pelaku aktor individu yang berada di Rusia. Insiden ini tentunya mengakibatkan kewaspadaan negara-negara lain mengenai isu keamanan digital, terutama negara maju yang mengintegrasikan sistem digital ke dalam pengelolaan sistem ekonomi, dan pemerintahan.

Negara maju mempunyai keunggulan dalam bidang pengetahuan mengenai kemajuan digital. Oleh karena itu, negara maju juga dapat menjadikan hal ini sebagai ancaman nyata kepada negara lain yang menjadi musuh atau dianggap membahayakan kepentingan nasional mereka.

Beberapa negara maju justru menjadikan sistem digital ini sebagai salah satu senjata dalam menghadapi negara lain. Yang sangat jelas terlihat ialah penggunaan senjata digital tersebut oleh Amerika terhadap negara-negara lain. Mekanisme penyerangan ini seperti disebut dalam buku karya Kim Zetter: Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World's First Digital Weapon (2010), dikatakan bahwa:

“Under a $652-million clandestine program code named GENIE, the NSA, CIA, and special military operatives have planted covert digital bugs in tens of thousands of computers, routers, and firewalls around the world to conduct computer network exploitation, or CNE. Some are planted remotely, but others require physical access to install through so-called interdiction—the CIA or FBI intercepts shipments of hardware from manufacturers and retailers in order to plant malware in them or install doctored chips before they reach the customer.” 

Berdasar kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa secara sadar negara maju seperti Amerika melakukan penyadapan informasi dalam dunia digital. Penyadapan ini dilakukan dengan cara menanamkan malware[5] ke dalam komputer tersebut dengan harapan data yang terdapat dalam komputer tersebut dapat di ekploitasi oleh Negara Amerika. 

Hal inilah yang menyebabkan serangan terhadap proyek nuklir Iran oleh Israel. Berdasarkan berita yang dimuat harian The New York Times[6], dikatakan bahwa Israel menggunakan stuxnet dalam memperlambat program nuklir Iran.

Isu Keamanan Digital bagi Indonesia

Terkait dengan Indonesia, tentunya bukan tidak mungkin Indonesia akan terkena serangan ini. Setidaknya dengan adanya mekanisme peretasan yang dilakukan oleh badan intelegensi Amerika, Indonesia patut melindungi setiap informasi negara yang merefleksikan kepentingan Negara Indonesia.

Mengutip Charlles Tilly dari Jeffrey W. Taliaferro dalam Jurnal Security Studies[7] “War Made State and State made War”, dan juga sifat perang tidaklah berubah, baik dalam dunia nyata maupun dunia digital. Seperti yang dikatakan Jenderal Carl Von Clausewitz, perang merupakan suatu aksi yang menggunakan kekuatan terhadap musuh untuk menundukkan musuh dengan tujuan agar melakukan keinginan kita, 

Sifat ini tentunya berdasar kepada sifat negara yang selalu mencari kekuasaan dalam melakukan interaksi dengan negara lain oleh karena itu sejak tahun 2014 Indonesia didorong untuk membangun suatu sistem pertahanan digital, dalam menangkal serangan digital dari negara lain maupun aktor non-negara yang berasal dari dalam maupun luar negara.

Hal ini tercermin dari kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia melalui departemen pertahanan menerbitkan PerMenHan No 82 mengenai Pedoman Pertahanan Siber. Dengan adanya hal ini, tentunya kementerian pertahanan mempunyai landasan hukum sebagai acuan dalam melakukan pertahanan siber. Selain itu, hal lainnya ialah dengan dibangunnya suatu badan khusus untuk menangkal setiap serangan digital yang datang ke Indonesia. Badan ini disebut Badan Siber dan Sandi Negara[8]. Dengan adanya Badan ini, setiap insiden serangan digital dapat ditindaklanjuti oleh BSSN. 

Dalam hal kebijakan, pemerintah Indonesia sudah melakukan fungsi administratif dengan melakukan dua hal di atas. Namun menurut kesimpulan penulis, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan Indonesia dalam menghadapi ancaman digital tersebut.

1. Membentuk cyber division of Army. Hal ini sebenarnya sudah menjadi wacana dalam kementerian pertahanan dari tahun 2013[9]. Namun penulis belum melihat divisi ini terbentuk kecuali Divisi Siber yang berada dalam ruang Kepolisian Republik Indonesia. 

2. Kemandirian Teknologi Informasi. Industri teknologi informasi merupakan kebutuhan suatu negara dalam menghadapi globalisasi, terutama bidang keamanan informasi. Indonesia mempunyai industri pertahanan yang mencakup industri persenjataan (Pindad), Industri Kapal (PAL), Industri pesawat terbang (PT. Dirgantara), dan Indonesia belum mempunyai industri strategis terkait teknologi informasi.

Pentingnya kemandirian ini tidak hanya terletak dari adanya kepentingan ekonomi semata namun kepentingan dalam membuat akses informasi yang mandiri. Dengan adanya akses informasi yang mandiri, maka serangan yang berasal dari luar dapat ditangkal dengan sesegera mungkin oleh sistem pertahanan ini. Selain itu pula, mekanisme peretasan yang dilakukan negara lain melalui instrument teknologi[10] yang dijual negara tersebut dapat terhindari. 

Hal ini juga berlaku dalam hal perangkat lunak (aplikasi) yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Boleh dikatakan, popularitas aplikasi informasi[11] yang digunakan merupakan aplikasi buatan luar negeri. Hal ini tentunya memudahkan negara lain dalam memperoleh data Negara Indonesia.

3. Membangun infrastruktur Digital khusus badan Pemerintah. Pembangunan infrastruktur digital ini sangat penting dikarenakan dengan adanya infrastruktur digital tersendiri maka aliran data yang terhubung di dalamnya dapat terlindungi dari ancaman peretasan, dan pemerintah mempunyai kedaulatan tersendiri di dalamnya.

Catatan:

  1. https://www.goodreads.com/quotes/tag/cyber-warfare
  2. General Carl von Clausewitz:On War, 1874 was 1st edition of this translation. 1909 was the London reprinting.
  3. Lindup, Ken; The Cyberpunk Age, Computer & Security Vol.13 No.8. 1994
  4. The gaining of unauthorized access to data in a system or computer
  5. refers to software programs designed to damage or do other unwanted actions on a computer system (https://techterms.com/definition/malware)
  6. https://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html
  7. Jeffrey W. Taliaferro ; State Building for Future Wars: Neoclassical Realism and the Resource-Extractive State, Security Studies Journal, 2006.
  8. https://bssn.go.id/strategi-keamanan-siber-nasional/
  9. http://investvine.com/indonesia-plans-to-set-up-cyber-army/
  10. Instrumen teknologi dimaksudkan Sebagai perangkat teknologi yang di buat di luar negeri semisal handphone, laptop, tempat penyimpanan data.
  11. Aplikasi popular dalam komunikasi semisal, Whatsapp, facebook, instagram, dan lain sebagainya.