Anarkisme dalam banyak literatur dipahami sebagai suatu mazhab dalam ideologi kiri yang hendak memperjuangkan kehidupan tanpa struktur sosial: organisasi, negara, ataupun juga partai dan semacamnya. Karena menurut mereka, struktur itu akan membentuk kelas sosial, dan ketika kelas sosial itu ada maka akan tercipta dominasi, diskriminasi, kesenjangan, ketidakadilan dan lain sebagainya.

Bahkan menurut pemahaman ini, semua masalah sosial itu muncul karena struktur sosial yang membentuk kelas sosial dalam kehidupan manusia itu sendiri. Hal itu dapat diketahui dalam berbagai literatur sejarah sejarah umat manusia, bahwa penyebab utama terciptanya kondisi buruk yang melanda kehidupan manusia berujung tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan, pola relasi.

Di antaranya, hubungannya dengan negara, serta negara dengan negara yang pernah terjadi dalam perjalanan bangsa-bangsa dari zamannya yang paling klasik hingga mutakhir ini, adalah karena pihak yang pertama menimbulkan (pemicu) keadaan anarkis adalah pihak penguasa itu sendiri.

Sudah berapa banyak peristiwa sejarah yang masih terekam dalam literatur sejarah yang menginformasikan hal tersebut. Bahwa keadaan chaos yang dilakukan oleh pihak masyarakat adalah oleh karena pihak penguasa seringkali mempertontonkan ketidaktaatannya terhadap hukum. Hukum yang sama-sama mengatur kehidupan mereka tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan sosial (equal).

Hukum yang sama-sama dipahami bahwa setiap yang bersalah harus dihukum! Benar, bahwa pihak penguasa adalah elite yang semestinya menjadikan kekuasaannya secara leluasa mengatur dan mendorong potensi rakyat agar mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Bukan malah keleluasaan kuasa tersebut menjadikannya tamak serta menganggap kuasanya itu adalah barang berharga yang dapat dilacurkan dengan dunia dan kecongkakan.

Sebab, ketika mereka, para penguasa lupa diri dengan selalu melakukan suatu perilaku yang tidak mencerminkan disiplin sosial yang taat kepada hukum, maka jangan salahkan rakyat yang secara perlahan tapi pasti, ketidakpercayaannya kepada penguasa (negara) kian memuncak.

Pada akhirnya kondisi anarkis pasti akan mengemuka. Makar, Anarkis, Mobokrasi, Radikalisme, Sindikalisme, serta segala hal yang berkaitan dengan paham dan perilaku yang bercorak antipati terhadap penguasa (Negara) tersebut adalah merupakan refleksi dan juga cerminan dari sikap antipati serta sikap tidak percaya terhadap Negara oleh karena perilaku negara itu sendiri.

Tanpa mengurangi rasa cinta terhadap bangsanya, upaya-upaya anarkis itu mestilah dijadikan koreksi oleh negara perihal ketidakmampuannya mengelola konflik, sifat dan sikap disiplin sosialnya yang seharusnya bisa menjadi contoh yang dapat menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara itu sendiri.

Belakangan kita sering mendengar bahwa seharusnya rakyat dalam melakukan massa aksinya tidak boleh menggunakan cara-cara melawan hukum, merusak fasilitas Negara, dan lain sebagainya. Padahal, yang namanya gelombang protes perubahan pasti diikuti dengan tindakan yang dapat merugikan penguasa. Membakar fasilitas Negara, mengenyampingkan hukum yang sedang berlaku dan lain sebagainya.

Semua hal yang disebutkan di atas adalah monsekuensi logis akibat kemaragan masyarakat yang memuncak. Sebab mana mungkin Gelombang Massa aksi harus mengikuti alat-alat negara yang sudah pasti berusaha untuk tetap mempertahankan status quonya? Apa lagi menyuruh taat aturan sedangkan penguasa malah memperkosanya.

Tindakan melawan hukum oleh Massa Aksi adalah bentuk perlawannya terakhir terhadap perilaku negara yang justru memperlihatkan ketidaktaatannya terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, Anarkisme dapat dimaknai sebagai bentuk yang paling praktis ketika masyarakat mulai tidak puas dengan perilaku para penguasa yang mempermainkan kekuasaannya dengan semena-mena dan tanpa sifat dan sikap egaliter dan demokratis.

Kesalahan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Negara-Bangsa yang berujung pada terciptanya perlawanan rakyat yang bersifar anarkis adalah karena negara selalu sering kali terlambat memahami dan menangkap gejala-gejala sosial yang sedang terjadi dan berkembang dalam jantung kehidupan masyarakat.

Akhirnya, ketika gejala-gejala tersebut mulai berkembang menjadi suatu fenomena sosial yang secara mayor merebak terjadi di tengah-tengah masyarakat, para penguasa bukannya menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat, strategis dan taktis.

Mereka malah menunjukkan kepanikannya dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sebenarnya cara-cara tersebut bukan malah meredakan protes masyarakat yang perlahan memperlihatkan kemarahannya itu, namun justru malah menambah kobaran api kemarahan dalam jantung pemikiran yang melatar belakangi protes tersebut. Langkah represif yang dilakukan pada akhirnya akan berakhir dengan jatuhnya korban di antara keduanya.

Ketika korban berasal dari rakyat, maka sudah pasti gelombang protes dan massa aksi akan semakin bertambah besar dengan skala protes yang meluas pula. Pada Tahap selanjutnya dari kondisi ini, hanya ada dua pilihan, Kekuasaan harus tunduk kepada gelombang massa aksi ataukah mempertahankan status quonya.

Masing-masing memiliki konsekuensi logis yang pahit bagi penguasa, juga terhadap rakyat. Terhadap penguasa karena harus kehilangan kekuasaannya serta akses yang menjadi fasilitas kenyamanan dan kemapanan. Menghilangkan status quo yang selama ini menjadikan mereka superior dalam mengontrol segala kanal-kanal kekuasaan. Kepada rakyat karena harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dalam menggulingkan penguasa yang zalim.

Di samping itu, pihak rakyat harus benar-benar membentengi setiap potensi-potensi perpecahan yang akan timbul diantara mereka. Sebab pihak penguasa akan selalu berusaha masuk kedalam diri rakyat untuk mempengaruhi kondisi internal, dengan tujuan supaya dalam tubuh rakyat itu terjadi konflik dan friksi yang menguntungkan bagi pihak penguasa yang lama.

Dengan tujuannya yang paling aman, adalah kalau penguasa yang lama tidak kembali meraih kedudukannya, minimal akses jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan baru dapat dinikmati oleh mereka, penguasa lama. Sebenarnya hal di atas merupakan persoalan umum dalam perjalanan sejarah bahwa pihak yang digulingkan akan terus melakukan segala upaya untuk membalikkan keadaan seperti semula.

Yang paling nyata yang dapat kita saksikan saat ini adalah ketika istilah "Piye, enak nek jamanku toh" mulai merebak dan fenomenal dalam kehidupan kita. Di mana seakan-akan rezim Soeharto adalah model pemerintahan yang lebih baik dari rezim orde reformasi.

Satu hal yang mesti dicermati bahwa kendati rezim lama telah runtuh, tetap saja residunya masih tetap menjalar dalam setiap sel-sel kehidupan birokrasi rezim yang baru lewat propaganda-propaganda untuk memuji rezim sebelumnya.

Yang harus dilakukan kemudian oleh penguasa agar kondisi anarkis tidak terjadi, adalah dengan bersikap disiplin sosial yang taat terhadap hukum, nilai-nilai kemanusiaan, serta moral kerakyatan yang merupakan dasar daripada perilaku kesederajatan sesama manusia.

Sudah barang tentu menjalankan kekuasaannya dengan penuh amanah dan tanggung jawab yang berorientasi mebangun serta mewujudkan peradaban bangsanya sesuai dengan prinsip-prinsip hidup dan kehidupan bangsanya itu sendiri.