Hutan di Indonesia terbagi atas hutan alam, hutan tanaman, dan hutan rakyat. Hutan tanaman dan hutan rakyat merupakan hutan yang sengaja dibuat untuk keperluan industri hasil hutan, baik kayu maupun non kayu. Kedua jenis hutan ini memiliki daur yang jelas, dan biasanya pemanenan dilakukan dengan cara tebang habis.

Hutan rakyat dikelola oleh rakyat sedangkan hutan industri dikelola oleh suatu badan usaha yang dikenal dengan sebutan Perusahaan Pemegang IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman). Perusahaan pemegang IUPHHK-HT biasanya perusahaan besar berskala nasional.

Hutan alam dikelola oleh suatu badan usaha yang disebut Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam). Hutan alam di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, dengan kawasan yang luas di Papua dan Kalimantan.

Hutan alam tidak dipanen dengan cara tebang habis, namun hanya ditebang pohon-pohon tertentu yang memenuhi kriteria. Setelah itu, pihak perusahaan wajib menanaminya kembali. Hutan alam biasanya terletak di kawasan yang sulit dijangkau, sehingga diperlukan biaya pemanenan yang tinggi.

Beberapa kali publik mendengar tentang perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang gulung tikar. Selain itu, terdengar pula masalah sengketa tanah antara perusahaan dengan masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan. Hal ini terkait dengan pentingnya mempertimbangkan manfaat dan akibat adanya kegiatan eksploitasi kayu di hutan alam.

Gambar 1 Salah satu areal perusahaan pemegang IUPHHK-HA di Provinsi Papua (sumber: dokumentasi pribadi)

Studi kasus di sebuah perusahaan pemegang IUPHHK-HA di kawasan timur Indonesia, menunjukkan biaya pemanenen yang sangat tinggi karena lokasi hutan sulit dijangkau. Diperlukan waktu kurang lebih 4 jam untuk mengangkut kayu dari logyard (tempat dikumpulkannya kayu di bagian hutan yang datar) sampai ke logpond (batas laut untuk mengangkut kayu ke industri).

Pengangkutan kayu dari tunggak tebang sampai logyard memerlukan waktu yang cukup lama, diiringi dengan biaya yang cukup tinggi. Total biaya pengeluaran kayu dari petak tebang sampai tempat pengumpulan kayu terdekat mencapai sekitar Rp 510.000,00 per m3. Biaya ini sebenarnya masih sebanding karena harga kayu dapat mencapai angka Rp 6.000.000,00 per m3.

Gambar 2 Logyard di salah satu perusahaan pemegang IUPHHK-HA di Provinsi Papua (sumber: dokumentasi pribadi)

Gambar 3 Logpond di salah satu perusahaan pemegang IUPHHK-HA di Provinsi Papua (sumber: dokumentasi pribadi)

Sebuah pernyataan yang cukup menggelitik adalah mengenai masyarakat adat yang tinggal di areal hutan. Ibarat mereka tinggal di gudang uang namun masih hidup dalam kemiskinan. Masyarakat hidup tanpa fasilitas pendidikan yang memadai, tanpa akses jalan yang mudah dan tanpa kendaraan, bahkan jauh dari fasilitas kesehatan.

Gambar 4 Salah satu rumah masyarakat pedalaman hutan (sumber: dokumentasi pribadi)

Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam tentunya berdampak pada lingkungan. Dampak ini berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya penebangan adalah dibangunnya akses jalan. Walaupun tanpa semen, aspal, maupun beton, setidaknya terdapat jalan yang jelas sebagai sarana lalu lintas.

Sebagian daerah pedalaman Indonesia belum mendapatkan aliran listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara). Beberapa perusahaan pengelolaan hutan alam mendatangkan genset sehingga masyarakat pedalaman dapat ikut merasakan adanya listrik.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu rusaknya tutupan lahan akibat sering dilalui kendaraan berat dan pencemaran sungai akibat getah pohon yang ditebang. Selain itu, beberapa satwa kehilangan tempat tinggal akibat penebangan pohon.

Keseimbangan ekosistem akan terjaga apabila pohon yang ditebang adalah pohon yang sudah ditetapkan pada RKT (Rencana Kerja Tahunan). Jika ada pihak tertentu yang menebang pohon yang tidak masuk rencana, maka dapat mengganggu keseimbangan alam. Selain itu, prosedur penanaman dan pemeliharaan tegakan harus dilakukan secara rutin setelah penebangan.

Gambar 5 Akses jalan yang dibangun perusahaan pemegang IUPHHK-HA sekaligus dapat digunakan untuk masyarakat pedalaman (sumber: dokumentasi pribadi)

Studi kasus di atas lantas menimbulkan pertanyaan, mengapa beberapa perusahaan pemegang IUPHHK-HA gulung tikar? Hal ini dapat saja disebabkan oleh turunnya harga log (kayu gelondongan). Penurunan harga ini disebabkan berbagai faktor terkait permintaan dan penawaran.

Penyebab yang lain adalah areal konsesi perusahaan telah habis sehingga tidak ada pohon yang dapat ditebang lagi. Apabila pelaksanaan penebangan dilakukan sesuai RKT, dan RKT disusun benar-benar melalui inventarisasi tegakan, seharusnya daur penebangan tidak berhenti dengan catatan dilakukan penanaman rutin.   

Hutan alam memiliki tegakan yang tidak seumur sehingga daur disebut siklus tebang. Dalam kondisi pohon yang ditebang tidak ada lagi, maka perusahaan mau tidak mau harus menutup usaha, setidaknya untuk sementara sampai ada pohon yang masak tebang. Apabila dipaksakan, maka pengeluaran akan terus membengkak tanpa adanya pemasukan.

Secara garis besar, badan usaha di bidang kehutanan lebih banyak memberikan dapak posistif daripada dampak negatif. Namun dengan catatan pengelolaan di lapangan harus berdasarkan prosedur dan tidak ada pihak manapun yang mengambil keuntungan pribadi.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah masyarakat yang tinggal di areal konsesi. Alangkah lebih baik apabila masyarakat adat lebih diperhatikan kesejahterannya. Perusahaan dapat memberikan program pelatihan sehingga tenaga kerja tidak perlu mendatangkan seluruhnya dari luar daerah sekaligus memberikan kesempatan kepada putra putri daerah untuk mengelola sumberdaya di daerahnya.

Perusahaan di bidang kehutanan berpotensi besar untuk meningkatkan pembangunan terutama dalam hal pendidikan, kesejahteraan, maupun pembangunan fisik seperti akses jalan. Namun hal ini bukan berarti perusahaan pemegang IUPHHK-HA bebas mengeksploitasi hutan.

Areal lindung dan konservasi harus tetap dipertahankan, demikian juga dengan luasan hutan seperti yang diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999. Dengan mempertahankan area lindung dan konservasi serta terus melakukan penanaman, maka dampak buruk terhadap lingkungan dapat diminimalisasi.

Pembuatan jalan dan penebangan harus memperhatikan peraturaan yang ditetapkan, seperti areal sempadan sungai yang harus dijadikan kawasan lindung. Semua pihak harus berkontribusi aktif agar perusahaan pemegang IUPHHK-HA dapat terus meningkatkan kesejahteraan warga namun tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.