1 tahun lalu · 695 view · 7 menit baca · Politik 11645_25580.jpg
Adeine Tumenggung (penalise)

Analisa Pemicu dan Peredam Konflik di Papua

Ketika penulis memperkenalkan diri sebagai peneliti konflik di Papua, seorang kawan dari International Committee of the Red Cross (ICRC) mengoreksi istilah konflik. “Ingatlah, Papua bukan daerah konflik. Itulah sebabnya tidak ada kantor ICRC di Tanah Papua,” jelasnya.

Menurut definisi ICRC, konflik bersenjata non-internasional adalah, “konfrontasi bersenjata yang berlangsung lama antara angkatan bersenjata pemerintah dan kekuatan satu atau lebih kelompok bersenjata, yang timbul di wilayah negara. Konfrontasi bersenjata harus mencapai tingkat intensitas minimum dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik adalah terorganisasi.”

Lepas dari istilah konflik atau bukan konflik dan bagaimana Jakarta maupun dunia internasional memandang Papua, Natalius Pigai kehilangan adiknya, Yulius Pigai, yang ditembak aparat polisi Selasa (1/8/2017) di Kabupaten Deiyai, Propinsi Papua. Yulius Pigai adalah satu dari enam korban meninggal di tahun 2017 ini yang diduga akibat kekerasan aparat di Tanah Papua - International Coalition for Papua (ICP) mencatat lima korban meninggal antara Januari hingga Juni 2017.

 Angka 

Jumlah korban pembunuhan ekstra-yudisial yang dilaporkan pada tahun 2012 adalah 18 orang, turun menjadi delapan orang di tahun 2013, 12 orang di tahun 2014, 14 orang di tahun 2015, dan antara Januari hingga Juli 2016 dua orang meninggal.                                                       

Menurut catatan LBH Jakarta dan Tapol, antara April hingga Juni 2016 saja, ada 4.198 warga Papua yang ditangkap di berbagai tempat di Indonesia karena mengekspresikan aspirasi politiknya. Sementara International Coalition for Papua (ICP) mencatat total 5.361 kasus penangkapan hingga akhir 2016.

Tapol mencatat 19 kasus penganiayaan di tahun 2012, kemudian meningkat menjadi 30 kasus di tahun 2013, 66 kasus di tahun 2014, dan empat kasus di tahun 2015.

Penyebab

Walau angka dapat memberi gambaran meningkat atau menurunnya konflik kekerasan, statistik sendiri tidak menjelaskan perihal sebab pemicunya. Jadi mengapa konflik kekerasan di Papua kian meningkat?

Baik dalam tingkat sosial politik, budaya, ekonomi, maupun pribadi, pada intinya konflik adalah perbedaan kepentingan. Ketika perbedaan ini meningkat menjadi kekerasan fisik ditambah terlibatnya pihak bersenjata dan penguasa yang menindas kaum lemah, terjadilah ketimpangan sosial. Situasi opresif yang berkepanjangan ibarat panci presto yang dibiarkan di atas api terlalu lama: setiap saat dapat meledak.

Situasi di Papua – baik disebut daerah konflik maupun bukan – terpicu oleh beberapa hal yang telah berlangsung bertahun-tahun. Salah satunya narasi sejarah yang dipaksakan ala buku sejarah SD hingga SMA yang penuh hafalan namun tanpa ruang untuk diskusi.

Seperti kita ketahui, Tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969. Namun faktor yang hingga kini masih diperdebatkan adalah tata cara pelaksanaan Pepera tersebut, yang menurut mayoritas rakyat Papua adalah tidak sepenuhnya sah. Sementara penentuan pendapat atau referendum atau pemilu seharusnya bebas, 1.025 wakil rakyat dan kepala suku Tanah Papua yang ditunjuk pemerintah Indonesia untuk memberikan suara terisolasi di asrama dan menurut beberapa saksi diindoktrinasi dan diancam.

Perwakilan PBB Fernando Ortiz-Sanz yang seharusnya mengamati seluruh proses Pepera tidak dapat menjalankan tugas sepenuhnya karena kendala bahasa, sehingga tergantung sepenuhnya pada penerjemah dari pemerintah Indonesia yang mengantarnya dari satu TPS ke TPS lain. Sebagai seorang penerjemah profesional, penulis dapat mengatakan sulitnya komunikasi dan saling memahami jika penerjemah yang disediakan tidak bersikap netral.

Hal berikut yang menjadi penyebab konflik di Tanah Papua adalah fenomena internasional yang diidentifikasi sosiolog Benjamin Barber dalam bukunya Jihad Vs. McWorld di mana reaksi masyarakat setempat terhadap penyeragaman akibat kapitalisme global adalah munculnya gerakan-gerakan perjuangan berdasarkan identitas. Dalam hal masyarakat asli Papua, identitas Orang Asli Papua (OAP) bisa jadi merupakan lampiasan kekesalan atas terpinggirnya masyarakat adat akibat transmigrasi, juga monopoli ekonomi dan budaya oleh pendatang.

Bahkan di atas Tanah Papua, citra OAP dianggap kurang bergengsi dibanding citra orang Jawa dan pendatang lainnya. Stereotip OAP yang kurang berpendidikan, naif dan terbelakang dapat dilihat dalam berbagai mob, atau lelucon dan anekdot khas Papua. Mulai dari mob tentang penyuluhan KB dan HIV/AIDS, mob tentang argumen antar-suku, dan sebagainya. Walau sketsa-sketsa ini membuat tertawa dan mengurangi ketegangan, mob-mob Papua ini juga menunjukkan secara budaya pandangan yang merendahkan OAP.

Konflik di Tanah Papua tak hanya konflik vertikal antara aparat keamanan dan warga. Konflik horizontal antar warga, golongan, suku dan agama pun sempat terjadi beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor pemicu konflik horizontal adalah pertarungan kepentingan di masa-masa pilkada di mana warga belum tentu melakukan pemilihan secara langsung, kadang tidak bebas, dan surat-surat suara yang ditampung dalam tas noken tidak lagi rahasia. Sistem pemilihan kepala daerah di Papua yang kadang disebut sistem noken ini sebenarnya berawal dari penggunaan tas noken untuk menggantikan kotak suara yang terkadang sulit dibawa ke daerah terpencil di pegunungan. Namun pada praktiknya, terkadang sistem noken berarti warga memilih kepala suku atau ‘big man’ mereka dan tidak bebas memilih calon-calon lain. Konflik horizontal kemudian terjadi antar suku atau antar pendukung calon-calon yang berbeda.

Secara struktural dapat dilihat bahwa konflik horizontal ini sering kali dilatarbelakangi oleh kebijakan pemekaran dan otonomi khusus yang ujung-ujungnya menjadi ajang mengambil keuntungan bagi keluarga dan suku sendiri.

Peredam

Walau konflik di Papua sangatlah kompleks dengan berbagai faktor yang saling terkait, usaha-usaha untuk menyelesaikan atau setidaknya meredam konflik tetap perlu dilakukan. Beberapa saran dikemukakan oleh Dr Neles Tebay, penggagas Papua Tanah Damai dan dialog antar agama untuk perdamaian di Papua. Menurutnya, dua pihak yang bertentangan – pemerintah Indonesia yang berkeras tentang “NKRI harga mati” dan pihak Organisasi Papua Merdeka yang juga berkeras “Papua Merdeka harga mati” – perlu duduk bersama mengidentifikasi masalah secara bersama, berdiskusi, baru kemudian menetapkan solusi-solusinya. Dr Neles menekankan pentingnya dialog karena, “Dalam dialog orang tidak marah-marah, bicara hati tenang dan kepala dingin.”

Lebih lanjut dosen senior di STFT Fajar Timur Jayapura ini berpendapat pentingnya pemerintah Indonesia sungguh-sungguh menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM, tidak hanya membuat pernyataan kurang jelas seperti, “peluru bukan berasal dari senjata polisi.”

Bagi masyarakat dan keluarga korban, tentunya pelaku pelanggaran HAM harus diadili dengan jalur hukum. Keluarga Yulius Pigai misalnya, tentunya tak akan merasa keadilan ditegakkan hanya dengan permintaan maaf dari pihak kepolisian.

Belajar dari komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk Nelson Mandela di Afrika Selatan, jalan panjang menuju pengampunan tidak cukup hanya dengan kata-kata maaf yang setengah hati. Pelaku kekerasan baik dari masyarakat maupun aparat keamanan perlu dibawa ke pengadilan, dikenai hukuman sesuai hukum nasional – karena bagaimana pun Tanah Papua masih termasuk wilayah Indonesia – barulah rekonsiliasi dan permintaan maaf dapat dipertimbangkan. Impunitas perlu dihapuskan. Seperti dikatakan Dr Neles Tebay, “Jika persetujuan perdamaian dilakukan lewat dialog, maka kedua belah pihak akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Itulah yang kita inginkan.”

Penulis melihat contoh pergerakan Black Lives Matter yang dimulai dari para ibu kulit hitam yang putra remajanya menjadi korban kekerasan aparat polisi. Masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat dan Eropa mengalami stereotip negatif selama berabad-abad walau pun perbudakan telah dihapuskan. Ada kemiripan dengan stereotip dan perlakuan terhadap Orang Asli Papua di sini.

Penulis juga melihat kesempatan untuk memulai dialog dan usaha-usaha menghentikan konflik kekerasan yang dimulai oleh para perempuan. Selain penelitian penulis sendiri tentang usaha mencari jalan perdamaian oleh para perempuan Papua melalui film dokumenter, beberapa organisasi di Papua pun telah memulai usaha serupa. Gerakan “Anyam Noken Kehidupan” untuk perdamaian yang dipelopori Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua Tiki, dan Majelis Rakyat Papua menyimpulkan, “Perempuan Papua bukan
 hanya korban konflik. Mereka adalah pemimpin perdamaian. Perempuan Papua telah memainkan peran perdamaian dan merawat kehidupan di saat maupun sesudah kekerasan dan konflik terjadi.”

Sementara dari kalangan pengamat internasional dan beberapa diskusi dengan akademisi internasional, penulis melihat peluang yang cukup realistis. Keinginan masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri (self determination) dapat diwujudkan dalam kerangka Papua sebagai bagian dari Indonesia, misalnya dengan memberikan kebebasan kepada Majelis Rakyat Papua untuk menentukan kebijakan-kebijiakan di Tanah Papua. Otonomi khusus perlu diberi arti baru, bukan hanya berarti tambahan dana untuk berbagai proyek, namun otonomi – yang berarti kemandirian, kebebasan – untuk menentukan keseharian hidup masyarakat khususnya OAP.

Otonomi khusus dalam arti sesungguhnya ini misalnya dalam hal menentukan kios-kios di pasar mama-mama Papua. Awal tahun ini, Presiden Jokowi menjanjikan para perempuan OAP (mama-mama) untuk membangun wadah berjualan, atau pasar mama-mama Papua. Namun setelah bangunan berlantai tiga tersebut siap, aparat keamanan diturunkan untuk menjaga sehingga penduduk lokal dan OAP tidak dapat menggunakan bangunan dan fasilitasnya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kios-kios dalam bangunan dialokasikan untuk pedagang dari luar Papua, bahkan diadakan pelatihan khusus seperti cara memasak rendang, dan sempat diusulkan agar pasar tersebut hanya menjual daging halal – ini berarti bahwa daging babi yang merupakan makanan tradisional kebanyakan OAP tidak dapat diperjualbelikan di pasar tersebut.

Penulis melihat bahwa hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kekesalan OAP terhadap pemerintah pusat. Tak heran jika OAP ingin menentukan nasib sendiri – dan ini diartikan sebagai merdeka dan berpisah dengan Indonesia. Namun jika warga Tanah Papua dan OAP khususnya diberikan otonomi yang sesungguhnya – misalnya mama-mama dapat berjualan di pasar yang sesungguhnya didirikan untuk mereka – kekesalan dapat berkurang dan dialog perdamaian dapat dicapai.

Seperti dikemukakan Solidaritas Pedagangan Asli Papua (Solpap), “Mama-mama yang perjuangkan pasar itu, biarkan mama-mama yang menentukan bagaimana mereka akan berada di pasar dan prioritasnya. Bukan diatur oleh orang dari Jakarta yang tidak pernah tahu perjuangan mendapatkan pasar itu.”

Sebagai orang Indonesia di Eropa, orang Katolik di Indonesia dan orang Jawa Ambon di Papua, penulis adalah seorang minoritas. Dari pengalaman sebagai ini, penulis dapat menganjurkan bahwa kunci perdamaian adalah hormat – pendatang harus menghormati tuan rumah, dan tuan rumah harus menghormati pendatang.

Artikel Terkait