Berbicara tentang hubungan sosial dalam semua masyarakat selalu ada yang menguasai dan dikuasai, baik itu secara sadar atau tidak. Di daerah tingkat II misalnya, ada bupati/walikota sebagai pencerminan dari menguasai (pemimpin) dan dikuasai (masyarakat). 

Hubungan dominasi pemimpin dengan rakyat tergantung pada situasi, sumber daya, dan strategi pemimpin tersebut. Pemetaan hubungan kekuasaan itu terbentuk secara teori didasarkan atas kepemilikan kapital/modal. 

Komposisi kapital meliputi kapital budaya, bisa berupa ijazah, pengetahuan, cara berbicara, cara bergaul sangat memengaruhi dalam  kedudukan sosial. Kapital simbolik kekuasaan sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan meliputi jabatan, gelar, dan nama keluarga ternama.

Jadi, kapital simbolik adalah segala bentuk pengakuan masyarakat, baik secara institusional atau tidak. Kapital ekonomi merupakan sumber daya yang paling mudah diubah menjadi sarana finansial kapital-kapital lain.

Lalu apa apa hubungan teori tersebut dengan pemilukada hari ini?

Musim pemilukada hari ini setidaknya kita sudah sering membaca pemberitaan di TV dan media massa tentang anak-anak muda keturunan pejabat Senayan maju di pemilukada. 

Tercatat ada 5 trah pejabat Istana di pemilukada 2020. Gibran Rakabuming Raka putra sulung Jokowi, Boby Nasution menantu Jokowi, Siti Nur Azizah putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rahayu Saraswati keponakan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Hanindhito Himawan Pramono putra Sekertaris Kabinet Pramono Anung juga memutuskan maju di pemilukada Kab. Kediri 2020. Ini juga belum termasuk gurita istana Senayan di beberapa daerah lainnya. 

Bukan kapasitas penulis untuk menghakimi persoalan etis atau tidak etis perihal putra-putri pejabat Istana maju di pemilukada, setidaknya ini adalah perkembangan baik bagi demokrasi Indonesia dibandingkan dengan sepak terjang putra Istana di masa orde baru.

Meskipun, kita tidak menutup kemungkinan sikap kritis perihal gampangnya seleksi elektoral di tingkat partai politik sehingga pemuda/i ini begitu mudah melaju bak mengendarai mobil Pajero Sport di jalan tol  untuk memperoleh surat rekomendasi partai.

Dominasi pelaku yang lebih memanfaatkan kapital simbolik kekuasan keturunan keluarga ternama dan kapital ekonomi di pertarungan pemilukada tahun ini menjadi kurang sehat alias pemilukada yang masuk angin. Semangat demokrasi bahwa semua putra bangsa berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah menjadi sedikit terpolarisasi pada "trah" keluarga tertentu dan tentu saja seberapa besar kekuatan kapital ekonomi yang dimiliki. 

Meskipun, hal ini tidak menyalahi aturan perundang-undangan hegemoni pemuda/i yang tersusun dari lingkaran kapital semacam ini hanya akan menumbuhkan asumsi oligarki politik gaya baru. Maka jangan berharap akan muncul tokoh dari pinggiran kampung selama dia dalam istilah orang jawa "ora duwe modal lan ora anak'e lurah" tidak punya uang dan bukan anak kepala desa.

Definisi anak muda sukses karier "ala" milenial agaknya perlu kita perjelas kembali. Pemahaman pemuda Rengasdengklok menculik Soekarno-Hatta untuk memaksa Soekarno-Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan RI, kematian para aktivis mahasiswa 98 untuk memperjuangkan reformasi mungkin terlihat kurang heroik bagi pemuda milenial dewasa ini. 

Alih-alih berjuang di garis massa ikut kepanasan dan berkeringat membangun masyarakat di tingkat bawah, tiba-tiba mereka muncul dengan semangat "privilege" simbol kapital kekuasaan orang tuanya turun ke daerah menawarkan janji-janji surga perubahan. Belum termasuk sumber kapital ekonomi yang mereka miliki.

Reproduksi sosial membangun elektabilitas dadakan calon pemimpin pada era medsos hari ini terasa gampang seperti anak sekolah dasar memasak mie instan. Buzzer-buzzer profesional sebagai konten kreator untuk mengemas sekreatif mungkin kegiatan pelaku ketika turun ke lapangan tanpa disadari akan lebih mudah diakses masyarakat yang latah informasi. 

Konten itu bisa dibangun dengan makin memperbanyak konten bersponsor di laman medsos Facebook, Instagram sehingga akan sering "riwa-riwi" muncul di beranda, entah membuat masyarakat makin tertarik atau malah bosan dengan framing pencitraan dadakan tersebut.

Interaksi kebendaan dengan membagikan beragam pernak-pernik pelaku pemilukada dengan sumber daya kapital ekonomi yang dimiliki inilah maksud dari penulis bahwa kapital ekonomi adalah kapital yang paling mudah dikonversikan menjadi kapital-kapital lainnya sehingga membentuk hubungan sosial "aku coblosen" pada hari H pemungutan suara nanti. Strategi seperti ini tergantung dari besarannya kapital yang dimiliki pelaku juga struktur modal yang dimiliki di lingkup sosial. 

Sebenarnya hal mengenai atribut dan besaran dana kampanye sudah diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun ini menjadi geli ketika ada daerah dengan  isu calon tunggal, bakal calon tersebut menggunakan kapitalnya untuk mengeksploitasi keraguan masyarakat sebelum dirinya ditetapkan sebagai calon.

Dewasa ini, kita hidup didekte oleh objek atau barang. Muncul kebutuhan bukan lagi karena didorong oleh keinginan sesuatu yang kurang, tetapi kebutuhan bisa diciptakan dari produk atau iklan karena keinginan atau hasrat mengonsumsi. 

Ikut sertanya pemuda/i di kontestasi pemilukada tahun ini bisa sedikitnya menjadi oase demokrasi kita. Faktanya, demokrasi kita bisa menampung lapisan umur yang relatif muda meskipun terkesan hanya pemuda/i tertentu yang bisa mendapatkan fasilitas demikian.

Budaya kritis dan kesadaran mengawasi sebagai masyarakat harus tetap dibangun, berhubung kita sedang berada pada tahapan pemilukada, agar tahapan pemilukada tahun ini menjadi proses seleksi pemimpin yang diciptakan bukan pemimpin yang dipaksakan.