Amerika Serikat (AS) kembali lagi ke dalam persaingan politik di wilayah yang sangat strategis ini. Akan tetapi, mereka terlebih dahulu harus mengembalikan ‘kepercayaan’ sekutunya. Strategi inward-looking Trump selama empat tahun terakhir menurunkan kredibilitas AS sebagai security guarantor. 

Dia sering menggulirkan isu penarikan pasukan AS kepada sekutunya. Namun, bagaimanapun, satu kebijakan penting Trump yang akan dilanjutkan Biden adalah retorika kerasnya terhadap Cina.

Biden dan Trump satu paham soal bagaimana Cina menjadi kekuatan yang harus dibendung. Selama empat tahun terakhir, Cina memanfaatkan kekosongan AS di regional Indo-Pasifik. Apalagi, Trump memutuskan keluar dari Perjanjian Trans Pasifik yang menjadi kesalahan kebijakan luar negeri AS disana.

AS di masa Biden ingin memulihkan kepercayaan dan kehadirannya di Indo-Pasifik. Perkembangan beberapa minggu terakhir menunjukkan keseriusan mereka.

Pertama, mulai dari penunjukkan Kurt Campbell sebagai koordinator kebijakan Indo-Pasifik di Dewan Keamanan Nasional. Dia yang telah membantu merancang strategi pivot to Asia di masa Barack Obama. Dan dia juga dikenal luas di Asia. 

Kemudian, Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin menghubungi rekannya di Jepang, Australia, dan India. Dan yang menarik disini adalah pergerakannya dilakukan kurang dari seminggu setelah resmi menjabat. 

Pesan yang dikirimkan AS kepada sekutunya mengandung satu makna yang sama: Kuatnya Komitmen AS terhadap kerjasama pertahanan terhadap kedua negara tersebut.

Baru beberapa hari setelah menjabat, AS langsung mengirimkan dua kapal induk ke Laut Cina Selatan. Pengiriman kapal induk ini mengirimkan sinyal bahwa AS akan bertindak tegas terhadap Cina. 

Terlebih, Cina juga meloloskan regulasi yang mengizinkan armada penjaga pantainya menggunakan kekerasan terhadap kapal asing jika melintasi daerah milik Cina. Yang mana, semakin menjustifikasi kedatangan kapal induk AS disana.

Renato de Castro, ahli pertahanan di Universitas De La Salle, mengutip dari Euractiv, mengatakan bahwa patroli AS “both reassuring and concerning.”

Selain itu, AS juga mulai melangkah untuk menyerang urusan dalam negeri Cina. Mereka memulainya dengan mengkritik tata kelola Cina di Xinjiang dengan isu hak asasi manusia. Cina dituduh melakukan kerja paksa terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang. 

Saat ini, Undang-undang yang melarang barang dari Xinjiang jugadiberlakukan kembali. AS juga berniat kembali menduduki kursi di Dewan Hak Asasi Manusia pada periode 2022-2024 setelah 2018 lalu keluar dari badan tersebut.

Pendekatan Yang Dilakukan

Perkembangan diatas menunjukkan bagaimana keseriusan AS untuk membendung Cina. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, tensi di Indo-Pasifik akan semakin memanas. Melihat bagaimana persepsi AS terhadap Cina, itu adalah sesuatu yang diharapkan. 

Upaya AS untuk hadir kembali di Indo-Pasifik akan membawa babak baru bagi perseteruannya dengan Cina. Bagaimanapun juga, setidaknya, terdapat tiga kemungkinan pendekatan AS di Indo-Pasifik untuk membendung Cina.

Pertama, melalui isu hak asasi manusia (HAM). AS yang menjunjung tinggi HAM akan melawan Cina menggunakan isu ini. AS akan terus menyerang menggunakan isu ini untuk menggoyang Cina. Terlebih, kelemahan Cina dalam sudut pandang hak asasi manusia adalah tata kelolanya di Xinjiang dan Tibet. 

Tim Marshall, dalam bukunya, Prisoner of Geography: Ten Maps That Tell You Everything You Need to Know About Global Politics menjelaskan bahwa Xinjiang tidak hanya berbatasan dengan delapan negara, tetapi wilayah itu juga memiliki minyak dan menjadi situs uji coba senjata nuklir Cina. 

Oleh karena itu, Xinjiang harus digenggam erat dan dipertahankan oleh pemerintahan Cina, walaupun harus menggunakan kekerasan. 

Sedangkan Tibet, adalah wilayah yang membatasi Cina dengan India. Tim Marshall mengatakan: “If China did not control Tibet, it would always be possible that India might attempt to do so.” Artinya, jika India yang justru berbalik mengendalikan Tibet, akan menjadi bencana bagi keamanan Cina. 

Kedua, AS akan mengerahkan armada militernya untuk patroli dan bekerjasama dengan sekutunya. Manuver Menteri Pertahanan Januari lalu memberikan sedikit jawaban bahwa nantinya armada militer akan lebih sering dikerahkan.

Akan tetapi, pengerahan militer ini bukan untuk menunjukkan intensi untuk berperang, melainkan sebagai simbol atau sikap untuk menunjukkan pengaruh sekaligus ajang demonstrasi kekuatan militer masing-masing pihak. Dengan kata lain, saling melakukan check & balances.

Kemungkinan besar juga, AS akan lebih intens mendekati negara-negara Asia Tenggara. Posisi mereka strategis karena merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki institusi cukup mapan serta lokasi geografinya yang strategis. 

Beberapa alasan tersebut cukup bagi AS untuk membangun kembali kedekatan dengan Asia Tenggara. Meskipun, salah satu negara Asia Tenggara, yakni Singapura, berharap bahwa keduanya bisa berhubungan baik. 

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, mengutip dari Reuters, mengatakan:  “It cannot possibly be too late for the U.S. and China to reset the tone of their interactions, and avert a clash between them.” Singapura tidak ingin terjebak diantara keduanya dan kemungkinan negara di Asia Tenggara juga demikian.

Terlepas dari pendekatan seperti apa yang dilakukan, kembalinya AS ke Indo-Pasifik tak terbantahkan. Wilayah ini butuh kekuatan penyeimbang untuk setidaknya mengurangi agresivitas Cina. 

AS akan memainkan peran ini dengan maksimal. Wilayah ini akan lebih memanas, tetapi tidak akan sampai ke tahap ingin berperang. Nuansanya dijelaskan oleh Biden sendiri. 

Dikutip dari CNBC, Biden mengatakan: “We need not have a conflict but there is going to be extreme competition.” Kalau diartikan, kompetisi yang dimaksud adalah siapa yang memiliki pengaruh yang lebih kuat di Indo-Pasifik.