Potensi ikan terbesar di perairan Indonesia berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718. Cakupan perairan ini meliputi Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (Januari 2018) kemampuan potensi perikanan di WPP 718 sebesar 2.637.565 ton (Sumber: DARILAUT.ID).

Potensi tersebut tentunya membutuhkan ribuan kapal ikan dan jutaan cold storage (gudang penyimpanan ikan dengan suhu yang ditentukan). Serapan tenaga kerja laut maupun darat relatif besar dalam proses perniagaan ikan. Jutaan kilo liter BBM dikonsumsi kapal untuk kegiatan ini.

Pelabuhan perikanan menyebar di Indonesia khususnya di Pulau Jawa mulai dari Jakarta hingga Banyuwangi terdapat beberapa lokasi. Mulai dari Muara Angke, Tegal, Juwana, Probolinggo dan lain-lain. Masing-masing telah menyiapkan gudang penyimpanan ikan guna menjaga kwalitas ikan tangkapan untuk kebutuhan domestik, dan ekspor.

Pengelola Pelabuhan bekerja sama dengan pengusaha kapal untuk memastikan ketersediaan kapal ikan yang dibutuhkan.

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan rencana pemerintah menjadikan Pelabuhan Perikanan Ambon sebagai Pelabuhan hub khusus pendaratan hasil tangkapan ikan dari wilayah WPP 718 untuk diekspor ke luar negeri, seperti China, Korea, dan Jepang.

Kondisi ini cepat atau lambat mematikan seluruh gudang penyimpanan ikan yang berada di luar Ambon. Dan, pastinya para pengusaha perikanan akan melakukan extra cost solar dan insentif abk (anak buah kapal) karena jarak dan waktu tempuh kapal-kapal semakin panjang, dan lama.

Kalau tidak segera dibenahi, monopoli perdagangan perikanan dapat menghambat pelaku usaha dalam menghadapi persaingan pasar.

Dampak langsung bertambahnya biaya operasional untuk penyimpanan ikan di Pelabuhan asal sebelum dikirim ke Pelabuhan muat.

Tanggung jawab siapa?

Untuk itu, mungkin perlu dilakukan sinergi gudang penyimpanan ikan antara para pengusaha perikanan dengan pengelola pelabuhan dalam satu sistem single cold storage yard. Sistem yang mengintegrasikan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pemasok.

Area pergudangan di banyak pelabuhan tersebut seolah-olah terhubung jadi satu dengan kegiatan operasi penangkapan dan pengangkutan ikan yang terdapat diantara keduanya, sehingga kesuluruhannya menjadi bagian dari sebuah area pergudangan yang besar.

Ketika sebuah ikan ekspor masuk di cold storage (CS) pelabuhan pemasok, maka ikan tersebut secara virtual sudah berada di CS pelabuhan pengumpul meskipun secara fisik masih harus melewati transportasi laut menuju pelabuhan pengumpul. CS pelabuhan pengumpul merupakan perpanjangan dari CS pelabuhan pemasok.

Pelabuhan pemasok menjadi pintu masuk bagi perikanan ekspor dan dermaga di pelabuhan pengumpul menjadi pintu keluarnya. Pada proses sebaliknya, pelabuhan pengumpul menjadi pintu masuk bagi perikanan impor dan pelabuhan pemasok menjadi pintu keluar.

Dokumen perikanan yang diterima di pelabuhan pemasok langsung diteruskan ke pelabuhan pengumpul melalui sebuah sistem informasi yang terintegrasi. Dokumen cukup diajukan sekali untuk meminimalkan waktu dan kesalahan dalam proses dokumen ekspor.

Seluruh informasi perikanan seperti identitas, ukuran, jenis, perlakuan khusus, digunakan secara bersama oleh kedua pelabuhan sehingga pelabuhan pengumpul dapat menyiapkan rencana penyimpanan dan pemuatan bahkan sebelum ikan tiba di pelabuhan pengumpul.

Di sisi yang lain, perencanaan pemuatan perikanan di pelabuhan pengumpul bisa langsung diketahui ketika perikanan masih berada di pelabuhan pemasok.

Perikanan yang singgah di pelabuhan pengumpul tidak dianggap sebagai perikanan transhipment, sebab masih berada di dalam area penyimpanan yang sama, sehingga terbebas dari aturan batas masa singgah.

Sistem ini memungkinkan pengangkutan perikanan ekspor dari pemasok ke pengumpul diselesaikan sebelum pengurusan seluruh dokumen kepabeanan. 

Perikanan tersebut tetap diangkut dalam status ekspor, meskipun pemuatannya di pelabuhan pengumpul masih harus menunggu selesainya dokumen pabean.

Pada arah sebaliknya, perikanan impor akan dianggap berstatus impor hingga tiba di pelabuhan pemasok meskipun pengangkutan perikanan tersebut dilakukan oleh kapal ikan rute dalam negeri.

Kesederhanaan dan fleksibilitas pada proses transportasi dan penyelesaian dokumen perdagangan pada konsep ini akan mengurangi waktu transportasi dan meningkatkan kepastian dalam perdagangan, suatu hal yang jarang dinikmati dan sering dikeluhkan oleh pelaku dunia usaha di Indonesia.

Untuk menstimulasi peningkatan volume, maka biaya bongkar/muat di pelabuhan pemasok dapat dihilangkan dan pemilik barang hanya akan membayar biaya bongkar/muat di pelabuhan pengumpul. 

Dengan status yang bukan perikanan transhipment, maka pengelola Pelabuhan juga akan menikmati penghematan berupa penghapusan biaya transhipment.

Peningkatan volume yang berasal dari pengelolaan yang baik juga akan dinikmati oleh perusahaan perikanan. Perusahaan perikanan bisa memperoleh gambaran pola permintaan dengan lebih jelas sehingga bisa lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Secara keseluruhan, maka perusahaan perikanan dapat menurunkan biaya operasi yang bisa menjadi dasar untuk menurunkan biaya tambang antara kedua pelabuhan yang bersinergi.

Sekian, semoga bermanfaat.

Sidoarjo, 4 Oktober 2021

Wahyu Agung Prihartanto, Penulis dari Sidoarjo