Betul-betul dibuat jengah dengan situasi politik mendekati gelaran Pilpres 2019. Elite, tokoh agama sampai masyarakat luas terbelah ke dalam dua poros kekuatan politik; pro petahana dan oposisi. 

Ruang publik dipenuhi dengan hujatan dan perdebatan dua poros itu, mengandai tanpa data dan merasa paling benar. Agama dimanfaatkan sebagai pendulang suara, berlomba-lomba merebut simpati ulama. Banyak drama dipertontonkan elite partai politik – mulai dari misteri Mahfud MD sampai pada ‘jendral kardus’.

Maraknya fenomena vote getter yang menitikberatkan pada figure benar-benar membuat partai politik berlomba menangguk perolehan suara, mereka lupa bahwa 51,3 persen masyarakat tidak percaya dengan partai politik dan sebanyak 62,9 persen masyarakat merasa tidak dekat dengan partai. Partai politik seharusnya membuka ruang aspirasi lebih terbuka pada kekuatan-kekuatan non partai politik sebagai bagian otokritik untuk meningkatkan kualitas dan mendewasakan partai politik sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.

Demokrasi kita jauh dari hakikat substansinya. Berkhidmat daulat rakyat hanya menjadi slogan, bagai panggang jauh dari api. Kita memang sedang menghadapi ambiguitas politik ditandai dengan hilangnya publik dalam demokrasi. Kecenderungan menurunyya voter turnout, menurunnya kepercayaan terhadap politisi, menurunnya minat terhadap politik, maraknya isu segregasi sosial menunjukkan bahwa iklim demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja.

Berharap situasi membaik, justru berkembang fenomena lama yang kembali mengancam keberlangsungan demokrasi – kebangkitan ‘hantu’ anti-intelektualisme. Kembali bertarungnya poros Jokowi dan Prabowo membawa arus besar anti-intelektualisme. Banyak orang yang tidak lagi menghargai pikiran, bahkan mengembangkan sinisme terhadap kedalaman pengetahuan. 

Segala anasir yang berbeda dengannya akan ditolak mentah-mentah, bahkan secara paksa akan dihilangkan, tanpa ada pertimbangan logis. Akal masyarakat telah dimonopoli oleh perseteruan politik dua poros tersebut.

Bangkitnya ‘Hantu’ Anti-Intelektualisme

Situasi ini pernah terjadi pada rezim orde baru. Anti-intelektualisme mengandaikan sikap yang bertendensi pada egoisme ekstrem. Seolah-olah, sang calon pemimpin yang mereka dukung berperan sebagai hakim pengadil kebenaran. Sementara, suara-suara yang berbeda diasumsi sebagai bentuk kesalahan.

Belakangan, rupa-rupanya epidemi anti-intelektualisme menjangkiti banyak orang, justru ketika akses informasi mudah didapatkan dan sumber-sumber pengetahuan kian gampang digali. Semakin canggihnya teknologi-informasi, bukanlah tolok ukur sejauh mana seseorang masih berpegang teguh pada kekuatan nalar untuk meramu segala berita yang diterima menjadi kenyataan yang rasional.

Diane S. Claussen (2011) mendeskripsikan tipe anti-intelektualisme, yang digagas oleh Richard Hofstander dalam bukunya Anti-Intellectualism in American Life (1963) menjadi tiga bentuk, yakni; pertama anti-intelektualisme religius. Sikap ini banyak dipraktekkan oleh kalangan agamawan, yang memandang akal-budi sebagai musuh abadi keimanan.

Kedua, anti-intelektualisme populis. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Robertus Robert, berkaitan dengan penolakan terhadap standar pencapaian kesempurnaan, hanya untuk memenuhi keinginan massa yang lebih besar.

Ketiga, instumentalisme non-reflektif, yakni sebuah usaha untuk memangkas nilai-nilai edukatif demi mengejar keuntungan material yang lebih besar. Tipe ini bisa terbaca dari meluasnya logika pasar kapitalisme, yang justru mengalpakan aspek substansial hanya untuk kepentingan pragmatis.

Parahnya, ketiga ciri itu terjadi di Indonesia hari ini. Dalam kehidupan berbangsa belakangan gejala anti-intelektualisme menyeruak seiring dengan sengitnya kontestasi politik dua poros tersebut pada Pilpres 2019. Diam-diam egoisme dan sektarianisme pendukung dua poros kian mengental. 

Para penghamba dua poros itu adalah mereka yang gampang bersikap reaksioner dan tersulut amarah saat pemimpinnya diusik oleh orang lain. Alhasil, dialog, diskusi, debat, dan opini-opini ilmiah hanya dianggap angin berlalu yang tidak memiliki signifikansi apapun bagi mereka.

Ruang publik selalu dihubungkan dengan konteks dukung-mendukung calon presiden. Mereka ini adalah orang yang senang menghujat, mencaci-maki, menghukumi atau melabeli seseorang, karena informasi yang didapatkan diterima tanpa ada upaya untuk mencari kedalaman maksud di baliknya. Tiba-tiba orang yang berbeda keyakinan layak untuk disalahkan. 

Ringkas kata, mereka sedang terjangkit epidemi gampangan. Gampang mengkafirkan, dan gampang menyalahkan orang lain.

Anti-intelektualisme benar-benar merusak nalar, hal ini akan membahayakan perkembangan demokrasi di Indonesia. Orang-orang telah kehilangan akal sehat untuk menela’ah dengan jernih situasi politik hari ini. 

Indonesia kini bagaikan lahan tandus, di mana intelektualisme sulit tumbuh subur. Inilah masa ketika dusta dianggap sebagai sebuah kebenaran. Seolah-olah tak ada celah waktu untuk sejenak berpikir dan merenung untuk menemukan kebenaran.

Jika melulu dibiarkan, kita akan terbelenggu dengan apa yang disebut oleh Jhon Stuart Mill sebagai fenomena divided society atau masyarakat terbelah, dan tentu sangat membahayakan stabilitas politik.

Jalan Tengah

Ambiguitas situasi politik kita dan bangkitnya anti-intelektualisme yang semakin memperparah keberlangsungan demokrasi membutuhkan “jalan tengah”. Perlu melakukan reformulasi terhadap cara pandang kita terhadap demokrasi, utamanya melibatkan publik dalam mengontrol penyelenggaraan demokrasi.

Reformulasi dapat dilakukan jika kita telah dapat membendung diri dari epidemi anti-intelektualisme yang merusak akal sehat dan mengedepankan sikap negarawan. Jalan tengah ini dapat tercapai jika; Pertama, demokrasi membuka keragaman artikulasi. Kanal aspirasi, ekspresi, dan aksentuasi semua golongan tanpa pembatasan dan pengaturan prosedural. Kemajuan suatu peradaban bisa disongsong hanya dengan menjunjung tinggi intelektualisme dan menjamin kebebasan berfikir.

Kedua, mendorong berkembangnya deliberasi publik yang membawa ke tataran baru demokrasi dengan tiga karakter positif yakni saling menguatkan, memapukan dan mencerahkan. Proses ini juga akan mencairkan ketegangan dua poros politik tersebut, mengurangi unjuk kekuatan atau saling menihilkan dan mengarahkan pada titik temu dalam meraih konsensus bersama yang dihargai oleh semua pihak.