Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia. Pada tahun 2023, IMF memprediksi Indonesia akan menjadi perekonomian nomor enam terbesar di dunia. Bahkan, ada yang memprediksi Indonesia akan menjadi perekonomian nomor empat terbesar dunia pada tahun 2030 (Sukmana, 2019).

Prediksi-prediksi di atas menunjukkan pentingnya perekonomian Indonesia bagi dunia. Khususnya dalam era Revolusi Industri 4.0 seperti saat ini, sebuah era di mana disrupsi mengubah fundamen perekonomian di seluruh dunia. Akibatnya, fundamen itu berubah dan membentuk sebuah model ekonomi baru. Namanya Ekonomi 4.0.

Ekonomi 4.0 berdasar pada dua konsep yang saling berkesinambungan. Pertama, gig-economy. Kedua, capital-owning democracy. Apa arti konsep-konsep ini secara umum?

Gig economy adalah sebuah sistem pasar bebas di mana posisi temporer sangat umum. Banyak perusahaan menggunakan self-employed people untuk proyek jangka pendek (Rouse, 2016). Akibatnya, pekerjaan secara full time perlahan-lahan akan sirna. Model hubungan kerja di masa depan didominasi oleh self-employment dan independent contracts.

Dalam sistem ini, pekerja menjadi pemilik dirinya sendiri. They fully control themselves as the means of production. Pekerja bebas untuk bekerja kapan pun dan di mana pun. Mereka juga bebas untuk menentukan waktu kerja mereka.

Di Indonesia, gig economy sudah meluas bak jamur di musim hujan. Sudah muncul banyak platform seperti GO-JEK, Grab, Sampingan, dan lain sebagainya. Bahkan, GO-JEK sebagai bagian dari gig economy menjadi salah satu unicorn milik Indonesia (Ramadhani, 2019). Fakta ini menunjukkan prominence dari sektor gig economy di negara kita.

Tetapi, bagaimana dengan konsep yang kedua? 

Capital-owning democracy adalah sebuah model di mana kepemilikan modal/kapital tersebar luas di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip model ini digariskan dengan jelas oleh Margaret Thatcher. Every owner to be an earner and every earner to be an owner. Artinya, kepemilikan modal tidak lagi menjadi privilese sebuah kelas elite.

Ia menjadi sebuah hak yang bisa dinikmati seluruh rakyat, terutama pekerja. Mereka menjadi pemilik dari seluruh faktor produksi yang digunakan dan dikelola perusahaan dalam perekonomian. Dampaknya, tercipta suatu mass individual ownership of the means of production.

Sayangnya, model ini belum terjadi di Indonesia. Bayangkan saja, baru ada 2,1 juta investor ritel di Bursa Efek Indonesia (Sari, 2019). Padahal, terdapat 183,36 juta penduduk berusia produktif di Indonesia (katadata.co.id, 2019). Berarti, hanya 1,15% dari masyarakat Indonesia yang menjadi pemilik modal/kapital dalam perekonomiannya sendiri.

Padahal, kedua konsep ini berkesinambungan satu sama lain. Sebuah gig economy tanpa capital-owning democracy pasti lemah dan tidak bertumbuh dalam jangka panjang. Begitu pula sebaliknya. Mengapa? Sebab rakyat tidak menikmati kepemilikan faktor produksi secara penuh. Jika masalah ini tidak diselesaikan, Indonesia bisa tertinggal dalam arus Revolusi Industri 4.0.

Maka dari itu, Indonesia harus segera berbenah dan membentuk Ekonomi 4.0. Untuk menciptakan Ekonomi 4.0, kita perlu menciptakan sebuah capital-owning democracy. Model ini hanya dapat diciptakan dengan mendorong mass individual ownership of the means of production.

Tetapi, ada satu tembok besar yang menghalangi. Apa penghalang tersebut? Tembok itu bernama UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2-3. 

Singkatnya, bagian dari konstitusi kita ini melandasi perekonomian nasional pada public ownership of the means of production. Sebuah model di mana pemerintah mendominasi kepemilikan faktor produksi. Selain itu, pemerintah juga menjadi pihak yang dominan dalam perekonomian bangsa.

Public ownership hanya bisa diwujudkan melalui dua cara. Pertama, nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar dan commanding heights. Kedua, merancang suatu sistem ekonomi komando dengan pemerintah sebagai aktor utama. Ini jelas tidak bisa lagi dilaksanakan di zaman sekarang. Hanya sebuah reckless government seperti Venezuela yang rela melakukannya.

Ide ini memang modis di tahun 1945. Tetapi, ia tidak lagi relevan di era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang. We should scrap it and make it anew. Dengan kata lain, amandemen UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2-3. Kalau tidak, landasan ini bisa menjegal bangsa kita dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Lantas, bagian mana yang harus diamandemen? Menurut hemat penulis, kata-kata “dikuasai oleh negara” harus diganti dengan “dikuasai oleh rakyat Indonesia melalui kepemilikan modal yang seluas-luasnya”. 

Penggantian kata-kata ini membuat UUD 1945 kita maju seiring berkembangnya zaman ekonomi. Ia mengikuti perubahan model kepemilikan. Dari public ownership menuju mass individual ownership.

Ketika amandemen ini berhasil dilakukan, langkah pemerintah untuk menciptakan capital-owning democracy menjadi jauh lebih mudah. Swastanisasi penuh tidak lagi dihalang-halangi konstitusi. 

Banyak perusahaan commanding heights seperti PLN, PDAM, dan lain sebagainya bisa melantai di bursa dan dipindahkan menjadi perusahaan publik. Menjadi milik individu Indonesia yang sesungguhnya.

Selain itu, berhasilnya amandemen ini dapat melengkapi bagian puzzle yang hilang. Gig economy di negeri kita dapat bersanding dengan sebuah capital-owning democracy. Ketika keduanya bersanding, Ekonomi 4.0 akan berjalan dan bekerja. Ia akan mendorong Indonesia menjadi negara terdepan dalam Revolusi Industri 4.0.

Kesimpulannya, amandemen UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2-3 dapat menyokong Ekonomi 4.0. Kunci kemajuan kita menuju Visi Indonesia Emas 2045.