Mahasiswa
6 bulan lalu · 133 view · 5 menit baca · Agama 69053_20414.jpg

Alternatif Lain Drama Pembakaran Bendera Hitam

Kehebohan dan kontroversi pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid pada perayaan Hari Santri Nasional 25 Oktober 2018 di Garut Jawa Barat masih terus berlanjut hingga kini. Perdebatan masih seputar apakah bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid itu bendera HTI, salah satu ormas terlarang di Indonesia, atau panji Rasulullah saw. 

Banyak yang mengutuk tindakan pembakaran yang dilakukan oleh Banser, tetapi saya pribadi kurang begitu setuju dengan tindakan kutuk-mengkutuk tersebut. Tidak solutif.

Baiklah, jika bendera hitam tersebut memang bendera HTI, maka tepatkah pembakaran yang dilakukan oleh oknum Banser? Jelas tidak tepat dan sama sekali tidak bijak, baik ditinjau dari aspek hukum positif maupun hukum Islam. Demikian itu, karena Banser adalah bagian dari masyarakat sipil yang tidak memiliki hak dan wewenang menghakimi warga sipil lainnya, apa pun alasannya. Sama halnya ketika ada maling, warga sipil tak berhak menghakimi. Ia hanya berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang. Itu saja.

Jika ditinjau lebih luas lagi dari aspek hukum Islam, maka tindakan oknum Banser adalah tindakan orang bodoh yang sama sekali tidak mengerti agama. Alasannya, pertama, agama kita (baca: Islam) tidak membenarkan setiap tindakan yang dilandasi oleh perasaan emosinal, dalam hal apa pun.

Kedua, agama kita selalu mengajarkan agar berpikir sebelum bertindak, terhadap hal kecil sekalipun. Pertanyaan kenapa mesti melakukannya dan apa dampak positif serta negatifnya mesti diajukan terlebih dahulu sebelum bertindak. Imam Nawawi melarang tindakan represif terhadap hal-hal yang masih kontroverisal jika memang dapat mendatangkan fitnah (kegaduhan) yang lebih besar.


Ketiga, agama kita mengajarkan bahwa menolak kerusakan mesti didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini memiliki peranan sangat fundamental dalam persoalan kebangsaan tidak hanya dalam soal hukum praktis.

Di samping itu, dalam setiap tindakan mesti mengandung nilai positif (al-mashâlih) dan negatif (al-mafâsid). Kita mesti mengambil nilai yang lebih besar dan unggul. Ketika nilai positif lebih unggul, maka kita implementasikan. Sebaliknya, ketika nilai negatif lebih besar, maka kita tinggalkan.

Dengan demikian, semestinya tindakan yang harus diambil oleh Banser adalah segera melaporkan kepada pihak berwenang agar mereka yang mengurus dan menindaknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Banser tidak memiliki hak bertindak represif karena hanya warga sipil, tak peduli apa pun alasannya. 

Jika ingin membela NKRI, maka belalah dengan mematuhi hukum yang berlaku. Bukankah NKRI akan aman jika ia damai? Damai bisa tercepai dengan mematuhi hukum yang berlaku dan pemerintah menjatuhkan hukuman dengan adil.

Selanjutnya, benarkah bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid merupakan panji Rasulullah saw? Anggap saja benar. Riwayat yang ada masih diperselisihkan, tetapi yang pasti adalah riwayat mengenai panji Rasulullah saw hanya berita (kalam khabr) yang tidak memiliki implikasi hukum taklif sama sekali.

Dalam riwayat-riwayat yang ada, panji Rasulullah saw adalah bendera perang yang hanya dibawa ketika berperang bukan dalam situasi damai. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bârî-nya:

“Ar-Râyah dan al-Liwâ’ adalah bendera yang digunakan dalam peperangan dan menjadi tanda di mana posisi pemimpin perang. Bendera ini hanya dibawa oleh komandan perang dan terkadang juga diserahkan pada pasukan yang berada di barisan paling depan.”

Lebih dari itu, riwayat yang menegaskan bahwa panji Rasulullah saw bertuliskan kalimat tauhid hanya satu riwayat dan menurut Imam Ibnu Hajar kualitasnya dhaif, yaitu Hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayat Imam al-Thabrani dalam kitab al-Kabîr:

 “Ar-Râyah Rasulullah saw berwarna hitam bertuliskan Lâ Ilâha Illâ Allâh Muhammadun Rasulullâh. (HR. al-Thabrani)

Dengan demikian, tindakan membawa bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid juga kurang tepat, tidak muqtadhal-hal. Lain dari itu, tindakan semacam itu juga dapat merusak kesakralan kalimat tauhid. Penulis sering kali melihat bendera-bendera semacam itu justru diinjak-injak atau ditaruh dibokong ketika melakukan aksi. Masa kalimat sesakral kalimat tauhid mau dikentuti? Kurang ajar banget, kan?

Hal itu berbeda dengan bendara bertuliskan kalimat tauhid (menurut salah satu riwayat) yang dibawa ke medan perang pada masa Rasulullah saw. Bendera tersebut tidak pernah ada dibawah. Di samping karena memang tidak boleh terjatuh, juga karena ketika terjatuh dari tangan satu sahabat, sahabat yang lain akan segera mengambilnya—seperti termaktub dalam kitab-kitab sejarah Islam.

Alternatif Lain

Daripada mengutuk atau mengklaim bendera bertuliskan kalimat tauhid seakan suatu yang mesti ada dalam keberislaman kita, lebih baik mengajukan jalan alternatif lain guna mendamaikan kedua kubu. Jangan sampai kejadian tidak perlu dan tidak penting semacam itu terulang kembali di kemudian hari. Jika kita hanya disibukkan dengan hal-hal kecil dan tidak fundamental semacam itu, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang besar dan berwibawa.


Terlepas ada unsur politik atau tidaknya, kejadian semacam itu mesti dicegah sejak dini agar tidak terulang kembali. Caranya dengan menggunakan nalar hukum fikih, yaitu bagaima hukum menulis kalimat tauhid di sebuah bendera guna dibawa ke acara keperayaan dan saat melakukan demonstrasi atau aksi? 

Mayoritas ulama menyatakan bahwa menulis potongan ayat-ayat Alquran atau nama-nama yang dimuliakan, seperti nama-nama Allah dan para nabi, di atas kain atau pakaian berhukum makruh. Ada sebagian ulama yang justru menghukumi haram.

Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut-Thâlibîn (1/80) menegaskan, “Makruh menulis Alquran atau nama-nama Allah swt pada tembok, baik tembok masjid atau selainnya, juga di atas kain.”

Dalam kitab al-Majmu’, Imam Nawawi menyatakan, “Ulama sepakat bawah wajib menjaga dan memuliah mushhaf. Oleh karena itu, orang yang melemparkannya ke dalam tong sampah dihukumi kafir.” Di kitab yang sama beliau juga mengatakan bahwa tidak boleh menjadikan musaf dan kitab-kitab sebagai bantal kecuali khawatir dicuri (al-Majmu’, vol. II, hlm 70-73)

Jadi, hukum menulisnya memang makruh tetapi ketika ada potensi kuat menjurus kepada ihânah (pelecehan) maka hukumnya haram menulis nama-nama yang dimuliah di atas kain—seperti berpotensi akan diinjak-injak atau diletakkan di tempat yang tidak layak.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami ditanya, “Apakah haram menginjak-injak kertas atau kain yang di atas tertulis nama Allah dan Rasul-Nya?”

Beliau menjawab, “Ya, haram menginjak-injaknya karena tindakan tersebut merupakan pelecehan terhadap nama Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula dengan nama-nama lain yang dimuliakan.” (al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, vol I, hlm 35)

Dengan demikian, sudah seyogianya penulisan kalimat tauhid di bendera-bendera hitam atau lainnya guna dibawa ke acara-acara perayaan atau acara aksi diharamkan. Demikian itu demi menjaga dan memuliakan kesakralan kalimat tauhid. Sebab, sudah jamak kita saksikan bendera-bendera bertuliskan kalimat tauhid yang diinjak-injak atau ditaruh di tempat yang tidak layak saat melakukan aksi. Intinya, setiap tindakan yang berpotensi dapat melecehkan kalimat-kalimat yang mulia dihukumi haram.

Jadi, mari kita jaga kesakralan kalimat tauhid dengan menempatkannya di tempat yang semestinya dan kita tunjukkan ketauhidan kita melalui aksi nyata dengan membantu kebaikan antar sesama (al-ta’awun ala al-bir), tidak saling menyakiti satu sama lain, berlomba melakukan kebaikan, dan lain sebagainya.  

Tauhid itu dalam hati. Diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata melalui aksi-aksi kebajikan, bukan kalimatnya ditulis dalam sebuah bendera dan dibawa melakukan aksi-aksi tak terpuji.


Artikel Terkait