Dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri 4.0. Tak hanya ramai jadi perbincangan dunia, tapi gaung soal industri generasi keempat ini juga terus dibahas di Indonesia.

Sebenarnya apa pengertian dari revousi industri 4.0 ini? Apakah sepenting itu sampai dibahas oleh banyak orang? Akan tetapi, kebanyakan masyarakat hanya mengetahui dari luarnya saja; masih belum paham dengan pengertian revolusi industri 4.0 dan bagaimana hal ini akan membantu memberikan bantuan terhadap kemajuan di Indonesia

Dunia sudah memperkenalkan apa itu revolusi industri 4.0. Bahkan ada buku dengan judul The Fourth Industrial Revolution karangan Klaus Schwab yang penuh dengan optimisme terhadap revolusi industri 4.0.

Menteri Industri Airlangga Hartarto sangat mendorong agar Indonesia benar-benar memasuki revolusi 4.0. Menurutnya, Indonesia sudah memasuki industri 4.0 sejak tahun 2011; telah masuknya 4.0 ke Indonesia ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, dan batas antara mesin, manusia, dan sumber daya lainnya yang makin berpusat pada teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Klaus Schwab dalam artikel The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond, kita sedang berada dalam revolusi industri keempat yang ditandai dengan revolusi digital yang secara fundamental mengubah cara hidup, cara kerja, dan cara berinteraksi satu sama lain. Revolusi digital mengubah wajah semua industri di seluruh negara.

Teknologi yang distruptif telah menyentuh hampir sebagian besar aspek kehidupan. Terutama dalam era revolusi industri keempat (Industri 4.0) ini, lahirnya inovasi-inovasi terbaru berbasis teknologi makin tak terbendung, tak terkecuali dalam bidang keuangan atau yang biasa disebut financial technology (fintech).

Kini fintech di Indonesia telah merambah ke berbagai sektor, seperti startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), uang elektronik, dan lain-lain.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mengungkapkan, transaksi fintech dalam subsektor pinjam-meminjam di Indonesia pada 2017 mencapai 202,77 trilliun dolar AS, meningkat 24,6 persen dari tahun sebelumnya.

Melihat tingginya pertumbuhan ini, tak bisa dimungkiri lagi bahwa fintech perlu diperhitungkan perusahaan karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan konsumen. Artinya, perusahaan saat ini harus mulai mempertimbangkan penyediaan solusi fintech bagi konsumennya.

▪ Mengenal Fitur Peer to Peer ( P2P) Lending

Perusahaan keuangan berbasis teknologi (Fintech) memang sedang berkembang di Indonesia. Perusahaan ini biasanya menawarkan jasa peer to peer lending (P2P) yang akan membantu menghubungkanmu (sebagai peminjam) dengan pemilik modal. P2P punya cara kerja mirip perbankan, mesti tak sepenuhnya persis. Fintech juga menyediakan layanan untuk investasi.

▪ Keuntungan Menggunakan Fitur Peer to Peer (P2P) Lending

P2P Lending Fintech adalah terobosan baru untuk terus meningkatkan perekonomian bangsa sekaligus mengembangkan usaha dan aset pribadi. Perusahaan Fintech yang memberikan fasilitas lending hanya bersifat menjembatani antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian, inovasi ini memberi keuntungan, baik bagi pihak yang ingin berinvestasi maupun pihak yang ingin menjalankan usaha.

1. Sebagai Borrower (Peminjam)

  • Mendapatkan pinjaman tanpa angunan
  • Suku bunga yang didapat lebih rendah dibandingkan layanan penyedia keuangan konvensional seperti bank
  • Proses peminjaman tidak terlalu ribet dan formal
  • Proses pengajuan yang cepat dan mudah


2. Sebagai investor

  • Sebagai alternatif baru dengan imbalan yang menarik sesuai tingkat risiko pinjaman
  • Memudahkan diversifikasi investasi
  • Dijamin aman dikarenakan di bawah pengawasan OJK


▪ Tantangan Industri Financial Technology pada Masa Mendatang

Besarnya peluang tersebut bukannya tanpa tantangan. Meski pinjaman online bukanlah hal yang sangat baru lagi, pihak-pihak yang ingin terjun ke industri pinjaman memiliki beberapa tantangan bagi perusahaan seperti berikut: 

1. Minimalnya sumber daya yang kompeten

Saat ini masyarakat Indonesia yang memiliki kompetensi di bidang ini masih sedikit. Kebanyakan masih menggunakan sumber daya manusia dari luar negeri dalam mengembanglan startup.

2. Keterbatasan kelayakan calon borrower (peminjam)

Sebelum memutuskan peminjaman dalam menyetujui permohonan, pihak Fintech harus melakukan validasi data. Salah satu aspek yang paling disoroti dan berisiko tentu saja apakah calon peminjam tersebut mampu mengembalikan pinjaman tersebut atau tidak. Biasanya yang disebut credit score.

3. Edukasi masyarakat luas

Masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan keberadaan layanan yang sangat bermanfaat ini, terutama bagi masyarakat yang tidak hidup di kota besar.

Tak bisa dimungkiri lagi, kemudahan menjadi kunci pertumbuhan fintech di Indonesia. Konsumen, terutama generasi milenial, mencari sebuah pengalaman yang seamless ketika harus melakukan transaksi pembayaran di sela kesibukan sehari-hari mereka, di era yang serbacepat saat ini.

Namun, perlu diingat bahwa keamanan siber dalam penyediaan layanan transaksi pembayaran perlu menjadi perhatian besar penyedia layanan. Selain tentunya bagaimana penyedia layanan bisa melindungi data privasi konsumen. 

Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi semua pihak terkait, baik pelaku usaha fintech, pengambil keputusan maupun pemerintah. Penting untuk memiliki kerangka regulasi di tingkat regional untuk memastikan pelaku usaha fintech bisa melindungi konsumen dari serangan siber dengan baik.

Selain itu, penyedia layanan fintech juga perlu memberikan perlindungan yang memadai terkait data pribadi konsumen. Perkembangan teknologi yang begitu cepat ini memang menciptakan disrupsi di berbagai aspek. Meski begitu, inovasi di bidang fintech harus terus dilakukan, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang begitu dinamis akhir-akhir ini.

Karena, produk fintech yang inovatif bisa menjadi ujung tombak dalam menghadapi ekonomi global yang dinamis, khususnya dalam hal inklusivitas keuangan.