Distorsi beberapa waktu lalu tentang identitas telah memunculkan serangkaian pertanyaan. Apakah masyarakat adalah subjek yang homogen? Bukankah dalam masyarakat juga melekat banyak identitas?

Sederhananya, di dalam kelas sosial, katakanlah Masyarakat Adat, melekat pada dirinya identitas tertentu, seperti agama, gender, dan warna kulit. Namun, ada satu identitas dominan yang melekat pada dirinya sebagai subjek, utamanya identitas agama.

Masyarakat terbelah menjadi dua identitas besar. Pertama, identitas mereka sebagai masyarakat yang hidup di tengah-tengah nilai dan pranata yang berkembang turun-temurun dari leluhur mereka. Kedua, adalah identitas agama dominan yang dihasilkan dari kekuatan-kekuatan politik dalam sejarah yang masuk dan mencoba mengalienasi identitas sosio-antropologis masyarakat.

Realita sejarah yang terjadi, identitas Masyarakat Adat khususnya telah dikonstruksi ulang menyesuaikan kekuatan-kekuatan dominan yang mengubah identitas leluhur. Serangkaian gelombang pengaruh identitas dari “luar” yang lebih kuat telah mengambil alih peran identitas leluhur mereka.

Keterbelahan Identitas: Kemunculan Agama Dominan

Terpaan gelombang terbesar itu ditunjukkan saat agama-agama dominan mulai memaksakan nilai-nilai yang mereka bawa dan menganggap diri mereka sebagai pembawa kebenaran mutlak, yang membebaskan dari dunia kegelapan. Para penganut agama leluhur dianggap “tidak beragama” dan “harus diagamakan”.

Penetrasi agama dominan tersebut mempengaruhi identitas yang telah ada sebelumnya, sedikit demi sedikit mulai tersisihkan, karena sumber dari nilai-nilai yang Masyarakat Adat pegang teguh selama ini, yaitu identitas leluhur, mulai tergantikan oleh agama baru.

Dengan status yang demikian, identitas leluhur menjadi semakin buram. Pada momen-momen tertentu kesadaran kelasnya sebagai seorang Masyarakat Adat tumpang tindih dengan kesadaran identitasnya yang dominan.

Konkretnya, dalam aksi menuntut pengakuan dan perlindungan hak atas wilayah leluhur, Masyarakat Adat berdiri bersama-sama dengan yang lainnya untuk mempertahankan tanahnya yang hendak dicaplok oleh korporasi, tidak peduli identitas agama mereka.

Tetapi, ketika terjadi aksi menuntut diadilinya seorang penista agama, maka sebagai seorang muslim ia terpanggil pula untuk turut terlibat dalam aksi itu. Kesadaran kelasnya tersubordinasi oleh kesadaran identitasnya, sehingga ia merasa berbeda dengan anggota kelas lainnya yang berbeda identitas dengan dirinya. Dan boleh jadi ia akan berhadap-hadapan secara konfliktual di lapangan dengan anggota kelasnya yang berbeda identitas itu.

Keterbelahan identitas itu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh identitas dominan yang masuk dan mengubah pranata identitas leluhur Masyarakat Adat. Mereka dipaksakan menganut identitas dominan. Alhasil, identitas leluhur semakin ditinggalkan karena dianggap bertentangan dengan arus utama identitas dominan yang dipromotori oleh Negara.

Agama Kepercayaan versus Agama Dominan

Apa yang bermasalah dari kondisi di atas? Keterbelahan identitas inilah yang dikenal dengan istilah kelas-kelas sosial. Inilah pembelahan sosial yang paling mendasar dan paling menentukan dalam masyarakat.

Sebab dengan keterbelahan yang terjadi memunculkan celah bagi kapitalisme untuk masuk dan memanfaatkan identitas dominan sebagai alat melancarkan eksploitasi sumber daya. Negara pun diuntungkan dalam hal ini, sebab dengan cairnya identitas leluhur, negara leluasa mengendalikan Masyarakat Adat dengan propaganda “persatuan” sebagai dalih mewujudkan stabilitas politik.

Dalam hal lain, peran kekuatan politik dan ekonomi mempunyai arti yang penting dalam pembentukan identitas dominan yang berkembang. Sering kali negara dan korporasi menjadi promotor di belakang menguatnya identitas dominan di dalam Masyarakat Adat, karena hal itu berhubungan pula dengan relasi-relasi kekuasaan.

Pola ini pernah dilakukan oleh rezim kolonial belanda untuk memecah belah Minangkabau, mempromotori penyebaran kalangan reformis Islam ke seluruh dataran tinggi Minangkabau pada akhir abad 18. Hal itu berpengaruh banyak atas perubahan pranata adat-istiadat Minangkabau, sebagai contoh, sebelum masuknya Islam, norma adat Minangkabau adalah adat basandi alue jo patuik (adat bersendi alur yang patut).

Pasca reformis Islam menyebarkan pahamnya, norma adat berubah menjadi adat basandi syarak (agama), syarak basandi kitabullah. Ini bukan hanya perubahan filosofis semata, masuknya agama dominan ke Sumatera Barat membuat seluruh pranata adat yang berlaku di Minangkabau sontak menyesuaikan ketentuan-ketentuan agama dominan tak hanya itu, bahkan seluruh Masyarakat Minangkabau diharuskan untuk menganut Islam dan meninggalkan kepercayaan leluhur.

Jika tidak memtahui, maka dianggap melanggar ketentuan adat dan wajib untuk dibuang dari kampung. Dalam sisi politik, kolonial dapat dengan gampang masuk ke Minangkabau dan menguasai sumber daya yang ada.

Fakta empirik lain yang membuktikan Negara mendorong identitas dominan masuk menggeser identitas leluhur terlihat nyata pada Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi. Sebagaimana dilaporkan bbc, sekitar 200 dari 3.500 anggota Suku Anak Dalam pindah dari keyakinan Animisme dan masuk Islam dengan dalih agar hidup lebih sejahtera dengan mendapatkan kartu identitas penduduk (KTP) yang mereka anggap sebagai kunci untuk meraih fasilitas Negara. Dengan mendapat KTP merupakan akses untuk mendekatkan diri dengan Negara.

Pemaksaan Negara itu tidak serta merta diikuti oleh Suku Anak Dalam, mereka terbelah menjadi dua kubu besar. Banyak juga yang merasa enggan karena pindah keyakinan dianggap melawan tradisi. Namun akibat situasi ekonomi mendesak, konversi keyakinan terpaksa dilakukan demi memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan pemberdayaan dari Negara.

Perilaku ini telah menjadi kebiasaan dan berulang dari waktu ke waktu. Negara melakukan pengabaian terhadap nilai-nilai yang berkembang yang sudah ada sejak dulu. Dengan semakin menguatnya identitas dominan yang dipromotori Negara, ia dapat menggunakan identitas dominan tersebut sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kontrol terhadap masyarakat beserta sumber daya yang dimilikinya.

Putusan MK Nomor 97, Solusi atau Hambatan Baru?

Meski putusan MK Nomor 97 ini akan melegakan bagi para penghayat kepercayaan, persoalan administratif birokrasi tetap jadi dilema. Pertama, keputusan tetap perlu dibarengi oleh revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memang mensyaratkan hal itu. Hal ini tidaklah mudah. Kedua, sampai hari ini masih belum ada data yang valid atas jumlah penganut kepercayaan di Indonesia.

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia tercatat hanya berjumlah 299.617, atau sekitar 0,13 persen dari total penduduk. Angka itu didapatkan dengan melihat indikator katergori “Lainnya” sebagai jawaban di luar enam agama resmi yang tentunya dalam validitas data masih dipertanyakan, karena tidak semua orang yang menjawab “lainnya” itu menganut aliran kepercayaan. Selain itu, data tersebut tidak menyebutkan secara spesifik agama kepercayaan apa yang dianut.

Padahal, kebutuhan data yang pasti dan valid, setelah adanya keputusan MK, sangatlah diperlukan. Hal ini terkait dengan perubahan ataupun penambahan isian status agama dalam kartu identitas tanda penduduk. Sebab dengan itu merupakan wujud kongkret pengakuan Negara terhadap aliran kepercayaan. Tidak pastinya jumlah penghayat kepercayaan tentu dapat berakibat tidak terlaksananya dengan baik putusan MK itu.

Berangkat dari persoalan ini, maka Putusan MK ini perlu disikapi secara bijak, dan tidak bisa dilihat sebagai persoalan administratif semata. Perlu ada pendataan dan verifikasi terhadap aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, sebab hal ini penting dilakukan sebagai persyaratan administratif untuk mendapatkan pengakuan Negara secara hukum.

Dalam kaitannya dengan agama-agama yang diakui di Indonesia, maka putusan MK ini telah menempatkan aliran kepercayaan dalam kedudukan yang sama dengan 6 (enam) agama dominan yang ada di Indonesia. Artinya, akan ada banyak regulasi lain yang kemudian harus menyesuaikan dengan Putusan ini, termasuk pengaturan hak memiliki tempat ibadah sendiri, hak mengadakan ritual perkawinan, hak atas pelayanan administrasi formal oleh pemerintah dan lainnya.

Selain itu, dengan problem sejarah panjang pertarungan antara identitas leluhur dan identitas dominan, Negara perlu mengkaji secara mendalam tentang potensi konflik antara aliran kepercayaan itu sendiri dengan agama dominan.

Pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Negara sekarang adalah memastikan bahwa Putusan MK 97 ini dapat direalisasikan sebagai wujud pengakuan Negara terhadap kehadiran aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Jangan sampai kemudian Putusan ini menjadi “mandul” akibat berbenturan secara administratif dengan nomenklatur lainnya.

Putusan ini dapat menjadi gerbang awal untuk menyetarakan identitas leluhur yang berkembang dengan agama dominan. Dengan otonomi yang diberikan, mayoritas Masyarakat Adat khususnya yang menganut aliran kepercayaan dapat dengan leluasa menjalankan serta menjaga nilai-nilai yang berkembang.

Dengan mencoba menyetarakan identitas leluhur dengan identitas dominan melalui Putusan MK 97 merupakan wujud penebusan dosa Negara terhadap penghayat kepercayaan atas intimidasi dan represifitas yang dilakukan dalam sejarah.