RUU Pertembakauan yang sejak beberapa tahun lalu sudah berada dalam kandungan, kini tinggal menunggu waktu untuk melahirkan. Berbagai macam pro dan kontra sudah lahir terlebih dahulu untuk menanggapi akan hadirnya RUU Pertembakauan sebagai keluarga baru dalam Undang-undang Republik Indonesia.

Salah satunya berasal dari Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI menuturkan, “RUU Pertembakauan adalah RUU yang cacat sejak dalam kandungan.” Undang-undang tersebut dinilai bertentangan dengan regulasi-regulasi lain yang sudah eksis, seperti UU tentang Cukai, UU Produk Pertanian dan Perlindungan Petani, UU Kesehatan. Bahkan, menurut Tulus, UU tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Tidak hanya itu, berbagai macam penolakan pun banyak terjadi yang berasal dari akademisi, institusi, dan organisasi.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim meminta pemerintah menolak Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang diusulkan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. “Bencana yang dibawa RUU Pertembakauan ini amat besar,” katanya.

Ia menuding orang-orang industri rokok berada di balik munculnya RUU Pertembakauan. “Struktur RUU Pertembakauan semuanya tentang production side, tidak ada sama sekali tentang penanggulangan dampak tembakau. Jadi jelas ini ada industri yang bermain di baliknya,” ujarnya.

Bahkan Kementerian Kesehatan pun menolak adanya RUU Pertembakauan. Karena, hal yang mendasar RUU itu tidak diperlukan lagi, lantaran semua urusan yang terdapat di dalam rancangan tersebut, sudah diatur undang-undang lain.

Setidaknya ada 30 organisasi yang juga menolak RUU Pertembakauan. Salah satunya Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Oetama Marsis, dalam surat penolakannya mengatakan produk tembakau dapat membahayakan kesehatan dan masa depan generasi muda.

"Produk tembakau adalah zat adiktif yang sifatnya beracun, mutagenik, dan karsinogenik, dapat membahayakan kesehatan dan masa depan generasi muda lndonesia sehingga pengaturannya dalam sebuah undang-undang yang bertujuan untuk mengatur produksinya sangat bertentangan dengan etika dan peraturan perundangan yang berlaku," kata Oetama.

Pada pasal-pasalnya, RUU Pertembakauan menyebutkan tujuan utamanya adalah meningkatkan industri hasil tembakau. Jika Industri naik, maka produksi juga ikut naik yang menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil tembakau juga naik. Anak-anak yang akan menjadi sasarannya. Ini yang berbahaya.

Karena, tidak sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengancam bonus demografi Indonesia.

Jika tingkat konsumsi masyarakat terhadap rokok meningkat, ini jelas industri rokok yang akan diuntungkan. Negara akan menjadi buntung. Karena, selain terancamnya bonus demografi Indonesia, penyakit yang disebabkan akibat rokok juga meningkat yang berimplikasi membengkaknya biaya kesehatan. Biaya kesehatan yang dikeluarkan akibat rokok justru lebih banyak ketimbang cukai yang dibayarkan industri rokok kepada negara.

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Soewarta Kosen, mengatakan, kerugian total akibat konsumsi rokok selama 2013 mencapai Rp 378,75 triliun. Jumlah itu berasal dari kerugian akibat membeli rokok Rp 138 triliun, hilangnya produktivitas akibat sakit, disabilitas dan kematian prematur di usia muda sebesar Rp 235,4 triliun, dan biaya berobat akibat penyakit-penyakit terkait tembakau sebanyak Rp 5,35 triliun.

"Jumlah itu adalah 3,7 kali lebih besar dibanding cukai tembakau yang diperoleh negara pada tahun yang sama sebesar Rp 103,02 triliun," kata Soewarta.

Begitu pula pada pasal-pasal di RUU Pertembakauan yang menjelaskan tentang promosi, iklan, penjualan, dan kawasan rokok yang semakin longgar, tentu makin jelas menguntungkan industri rokok bukan petani apalagi masyarakat.

Padahal, pemerintah melalui Menteri Kesehatan sebenarnya pernah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan. Namun, usulan itu ditanggungkan oleh Badan Legislasi DPR pada 2011. Badan Legislasi DPR justru mempemudah jalan RUU Pertembakauan untuk masuk pada prolegnas.

Patut diduga, apakah ada indikasi keterlibatan industri rokok dalam penyusunan RUU Pertembakauan?

Seharusnya regulasi dibuat untuk menguntungkan seluruh masyarakat, bukan untuk menguntungkan beberapa pihak dan merugikan banyak masyarakat.