23482_75254.jpg
Suara Medan
Politik · 6 menit baca

Aktivis Calon yang Punya Negara

Garang nendang-nendang polisi saat demo, tapi tak berkutik hadapi dosen di kelas. Teriakannya mengaum, getarkan kuping penguasa. Tapi giliran digertak pacarnya mau diputus, ampun-ampunan langsung meleleh.

Mahasiswa hari ini, tahun 2018, sangat sukar diterka, mau ke mana gerakannya? Rupiah dalam sehari anjlok, terjun bebas, dipancing sedikit, demo turun ke jalan. Beberapa ada bakar ban, blokir jalan, duduki gedung anggota dewan. Giliran disuruh menjelaskan apa persoalan mendasar negara ini, argumennya blekak-blekok tak bermutu.

Tanda minim kajian, kurang baca buku, malas meneliti, tapi gampang ngamuk kalau dilempari isu sesaat.

Jangan berharap ketemu gerakan yang solid. Karena tiap organ, BEM, HMI, GMNI, PMII, KAMMI, sudah kehilangan kekompakan dan mengejar kepentingan organisasinya masing-masing. Kuatnya cengkeraman pejabat yang seniornya sendiri, jadi halangan mahasiswa bersikap objektif dan kritis.

Kalau senior HMI, banyak yang menjadi tim sukses Jokowi dan Ma’ruf Amin. Sialnya lagi, tidak sedikit pula yang jadi punggawa di kubu Prabowo dan Sandi. Akhirnya tinggal front siapa yang lebih kuat menarik-ke-atas.

Dalam AD/ART masing-masing, tentu tidak ada yang mencantumkan afiliasi maupun keterikatan politik. Tapi karena alumni berkiprah di suatu partai, maka ia menarik pentolan organisasi mahasiswa untuk berpihak pada kubu tertentu.

Minimal, elite mahasiswa tersebut punya jabatan strategis di organisasi masing-masing. Tiap orang biasanya punya junior-juniornya di tiap cabang maupun wilayah. Kalau musim kampanye, mereka ini yang jadi mesin untuk bergerak di tingkatan akar rumput, berhubungan dengan masyarakat kecil, kelurahan.

Kalau si Abang mau berkampanye, entah bikin seminar, kunjungan ke korban kebijakan, atau menyerap aspirasi rakyat bawah, kader junior ini biasanya bertugas pasang bendera partai, foto spanduk, pinjam tempat, mengurus surat-surat pemberitahuan, hingga mengerahkan warga untuk jadi audien.

Untuk hormati nama baik lembaga, mereka tidak mengatasnamakan organisasi, atribut pun ditanggalkan. Namun orang-orangnya ya sama, itu-itu juga.

Tapi ikatan yang kuat antara pemimpin cabang organisasi dan si Abang, biasanya membuat kegiatan politik tak lagi malu-malu. Bendera organ mahasiswa terang-terangan dipakai untuk memuluskan kampanye senior yang berkendara melalui partai tertentu. Aktivitas makin masif saat dekati pemilihan.

Keuntungannya pun banyak. Selain dapat uang ngopi, atau menguntit sisa dari dana proposal, si kader juga makin disayang senior. Dalam jangka panjang, saat junior telah lulus dan selesai berproses di organisasi, si Abang akan senang hati menariknya masuk partai.

Awal-awal bisa dijadikan Tenaga Ahli atau Asisten Pribadi (Aspri), baik di DPRD, DPR RI, maupun dinas di daerah. Selain kerja untuk senior, ia juga belajar berpolitik. Utamanya olah-olah proyek. Hanya dalam 5 tahun, biasanya mereka sudah mahir, paham bagaimana celah-celah anggaran tersalurkan dan dimana letak bisa diambil keuntungannya, misalnya dana reses.

Untuk yang percaya diri, pada masa pileg selanjutnya, ia mencalonkan diri dari partai yang sama dengan seniornya tapi pasti beda daerah pemilihan. Namun biasanya jarang yang langsung bertarung di Pileg DPR RI, ia pilih nyaleg untuk jadi DPRD tingkat I maupun II.

Meski ada juga yang dengan gagah berani berkontestasi untuk jadi Legislator tingkat nasional (DPR RI). Pola karir seperti ini sangat pragmatis dan terjadi di hampir tiap organisasi mahasiswa.

Maka jangan heran. Bisa jadi, saat di HMI seorang bisa satu kubu dan kepengurusan. Tapi 5 atau 10 tahun kemudian, mereka berhadap-hadapan dan bersaing memperebutkan kursi Legislator. Wajar, karena mereka ditarik dari jalur senior dan partai berbeda. Apalagi kalau koalisi partainya tidak sama, mereka terpaksa memainkan peran berlawanan.

Pola seperti ini bisa langgeng sampai puluhan tahun, bahkan hampir menyamai usia negara ini. Penulis mengambil contoh HMI, karena organisasi inilah yang terdepan dan paling mencolok dalam menerapkan strategi politik pragmatis seperti ini.

Pejabat yang hari ini memainkan peran politik kuat, dulunya juga sama seperti mahasiswa yang hari ini demo turun kejalan. Pembelajaran politik mereka tuntaskan di gerakan yang keras dan militan. Unjuk rasa kalau tidak bentrok, membosankan dan tak berkesan.

Kalau cuma bakar ban, pukul-pukulan dengan polisi, pecahkan kaca gedung, lempar batu atau rusak fasilitas umum, mereka sangat yakin tidak akan membuatnya mendekam di penjara. Paling-paling hanya ’’diamankan’’ selama 24 jam di Polres, besoknya sudah dilepas.

Mereka, aktivis ini paham, rezim yang berani memenjarakan kader organisasi hanya karena demo lempar-lempar batu, tindakan bunuh diri politik. Tidak populis dan rentan dimanfaatkan politisi oposisi untuk menyerang pemerintah. Apalagi di pemerintahan banyak senior sendiri.

Sialnya lagi, pemerintah pun tahu kalau mahasiswa seperti itu hanya cari perhatian. Di lapangan, ketua atau pimpinan mahasiswa yang merusuh, usai ditahan atau diredam petinggi kepolisian, atau pejabat tingkat kota, biasanya makin akrab dengan pemangku kepentingan.

Mirip anak kecil yang meraung lempar batu ke genteng. Tindakannya supaya orang tua memperhatikan, lebih sayang dan mendengar apa yang dimaui si bocah. Reputasi demo bentrok itu menguntungkan. Selain nama pimpinan organisasi jadi diperhitungkan, pada kemudian hari proposal kegiatan organisasinya pun mudah dicairkan.

Elite organisasi sudah sangat paham karakter macam begini. Walau tidak harus dimanjakan dengan uang, tapi kedekatan dengan penguasa daerah bisa sangat menguntungkan.

Misalnya kalau mengadakan pelatihan, seminar atau pelantikan pengurus baru, walikota atau bupati bisa memberikan fasilitas gedung cuma-cuma.

Tidak sedikit penguasa daerah yang bantu konsumsi saat kegiatan organisasi berlangsung, dan timbal baliknya, bupati pun diberi ruang untuk sambutan, jadi pembicara atau buka acara. Akhirnya saling menguntungkan.

Jaman demokrasi seperti hari ini, bentrokan demonstrasi mahasiswa hampir tidak mungkin meletupkan chaos luas di masyarakat. Itu hanya anak muda cari perhatian, supaya diakui, mendapat reputasi dan pembuka jalan menjalin hubungan dengan penguasa setempat.

Penulis mencatat, salah satu kepala daerah yang paling anti kompromi itu Ahok. Dia beberapa kali menuding, massa mahasiswa yang menggeruduk Balai Kota, demonstran bayaran. Saya rasa pernyataannya tidak salah, walau tidak semua pendemo pasti bayaran, ada juga yang tulus karena keyakinan dan kepeduliannya pada bangsa.

Sebagai Aktivis yang paham pola unjuk rasa berakhir rusuh, bagaimana isu dikemas, demonstrasi dirancang, penulis tahu massa seperti apa yang benar-benar turun ke jalan secara tulus, digerakkan oleh uang, atau disemangati nasi bungkus.

Tidak semua, tapi mayoritas penggerak organisasi di Jakarta misalnya, banyak dimainkan perantau. Mahasiswa yang datang dari luar daerah, banyak menjadi petinggi simpul. Saat kuliah, tentu saja uang mereka ini pas-pasan.

Makanya hampir tidak mungkin mereka mau demo dengan mengeluarkan duit sendiri untuk menyewa mobil komando, membiayai akomodasi massa ratusan, ribuan, atau mencetak beberapa banner yang harganya tak murah.

Walau tidak selalu disuruh atau disetir, jelas ada anasir di luar mahasiswa yang ikut bermain. Si Abang atau senior, entah pengusaha atau pejabat, biasanya ikut terlibat. Apalagi kalau mereka ini punya kepentingan langsung.

Entah bantu menyewa perlengkapan demo, membayari cetak banner, membiayai dan menyediakan konsumsi. Praktik seperti ini sangat wajar. Senior menstok amunisi, adik-adik yang orasi.

Biasanya makin bentrok hebat, makin diapresiasi oleh senior. Di mata media pun, kericuhan unjuk rasa menjadi bahan berita menarik dari pada hanya orasi monoton. ’’Peristiwa terburuk menjadi hal terbaik bagi wartawan’’.

 Demonstran pun senangnya bukan main kalau aksi diliput media. Masuk pemberitaan bagi kader baru suatu organisasi, itu ibarat pertama kali jatuh cinta, bahagianya tak ketulungan.

Kalau kecenderungan di atas makin langgeng, Penulis tak yakin mahasiswa pascareformasi dapat memainkan peran penting dalam mengawal kebijakan pemerintah. Gerakan mahasiswa hari ini hampir tak lagi jadi mitra kritis pembangunan.

Tiap waktu, cakar senior menancap makin kuat. Membuat gerakan makin reaksioner. Tidak teguh prinsip dan rentan jadi ’’kuda tunggangan’’ Kakanda saja.

Masalahnya politisi yang juga senior sendiri, hanya mementingkan isu yang membuatnya bakal mengeruk suara, sangat populis dan tidak peduli hal-hal lain kecuali yang dapat menambah suara di pileg tahun depan.

Makanya, tak ada cerita organisasi mahasiswa demo tuntut Baha’i diakui sebagai agama, Petani Kendeng dipedulikan, pelanggar HAM Papua diadili, atau aktor persekusi terhadap jamaah Syiah, Ahmadiyah, Gafatar, Peyakin LGBT, dihukum berat. Karena semua itu tidak populer dan secara hitungan politik, kurang menguntungkan.

Siapa politisi mau bela hak hukum dan hak kewarganegaraan kaum minor? Yang karena pembelaannya bakal membuatnya tak terpilih jadi anggota DPR dan jadi sasaran empuk black campaign? Tidak ada. Tak ada yang mau pilih resiko seperti itu.

Padahal kalau kita sudah sepakat tiap WNI punya kedudukan sama di mata hukum, siapapun yang jadi korban, harus dilindungi oleh negara. Keadilan harus diberikan. Siapapun pelakunya, walau dari kelompok arus utama, harus diadili sesuai dengan hukum positif. Kita masih negara hukum, bukan?

Gara-gara politisi egois, kesadaran berbangsa kita selalu berciri menindas dan tak tuntas. Yang kecil, minor, selalu dipandang pantas untuk mengalah demi kepuasan mayoritas.

Kalau mereka protes, buru-buru dituduh penista agama, katanya tak toleran, tak menghargai mayoritas.

Mereka mudahnya aksi main hakim sendiri, sipil mempersekusi sipil-minoritas, seolah itu sikap wajar dan aparat penegak hukum hanya jadi penonton, padahal dirinya adalah wasit yang harusnya adil nan tegas.