Aksi protes dan unjuk rasa warga yang di lakukan di kecamatan Tinombo Selatan dan Kasimbar Toribulu, Kab.Parigi Moutong, Sulawesi Tengah ini sudah berlangsung beberapa pekan lalu. Warga setempat menolak keras tentang keberadaan PT Trio Kencana. Karena di anggap Perencanaan Penambangan emas sudah mencapai 15.725 hektar tanah yang teroperasi. 

Warga tersebut langsung melakukan aksi protes secara terus-menerus. Selain mereka khawatir pada lahan pertanian dan sumber mata air warga. Serta juga terjadi konsesi tambang yang menggelembung. Sayangnya apa yang menjadi tuntutan warga dan masyarakat sipil setempat tidak didengar oleh kekuasaan. 

Hal yang serupa di lakukan pada 7 Februari tahun 2022. Warga memprotes bahwa Gubernur Sulawesi Selatan akan menemui warta warga tersebut. Tetapi alhasil janji tersebut tak di tetapi.

Akhirnya terjadi unjuk rasa, antara warga setempat dengan militer dan personil kepolisian. Antara masyarakat sipil dengan penculikan aktivis. Satu orang tewas, puluhan lainya luka-luka, dan di tahan di Kapolres Parigi Moutong. Patut kita sayangkan.

Hari ini saya membaca buku Jessi Singer, yang berjudul : There Are No Accidents; The Deadly Rise of Injury and Disaster —Who Profits and Who Pay the Prize.

Dalam bukunya, Jessi Singer mengatakan bahwa sesungguhnya yang kita sebut sebagai "Kecelakaan adalah Bukan Kecelakaan". Ia menyebut kecelakaan adalah sesuatu di lakukan secara berulang-ulang, atau berputar-putar tanpa di duga-duga.

Tetapi, dalam pandangan Karm Maks kecelakaan yang terus berulang-ulang dan tak terduga itu terjadi menurut kelas dan status sosial. Artinya ketika kelas proletar berhubungan dengan ekonomi kelas menengah (borjuis). Itu pertanda semakin besar Anda mengalami "Kecelakaan". Asosiasinya adalah Anda miskin.

Pernyataan dan argumen Jessi Singer ini jelas mengarahkan pada ketimpangan sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ia menilai di balik kecelakaan terjadi. Itu ada pihak-pihak yang lebih menguntungkan.

Bima-NTB Banjir misalnya, kebanjiran bukan karena atas curah hujan tinggi. Tetapi karena rusaknya mekanisme Tata Kelola air secara alami. Ada orang yang beruntung dari situasi ini. Tentu saja. Mereka adalah para Planters yang menanam jagung dan para logger yang penebang pohon.

Dengan maksud lain, orang-orang miskinlah yang harus membayar ketimpangan dan membiayai kecelakaan itu. Yang kalau di lihat dari data statistik akan lebih menguntungkan bagi elit-elit penguasa dan pengusaha.

Orang-orang miskin tidak bisa menikmati sarana dan infrastruktur yang tersedia. Jika ada banjir yang mengenangi Desa Sadia, wilayah kota Bima. Mereka tidak bisa mengungsi ke Hotel Marina yang kering. Jika  kebakaran hutan di Bali. Mereka tidak bisa pindah dari Lombok ke Surabaya.

Dan jika kebakaran Apartemen di Brooklin, New York City, Amerika Serikat. Mereka tidak bisa membayar fasilitas dan infrastruktur yang hancur. Tetapi yang bisa mereka lakukan adalah ketika mereka membayar semua ketimpangan atas kemakmuran para elit-elit penguasa dan pengusaha.

Mereka sesungguhnya yang menjadi tumbal kemakmuran adalah mereka yang memakai infrastruktur di bawah penindasan kekuasaan. Masih ingat kejadian akhir-akhir ini menunjukkan strategi elit dan para politisi   memainkan taktik-Nya. 

Jika tentara Nazi memakai nuklir sebagai tentara bersenjata. Maka para politisi dan para penguasa masa kini mempergunakan manipulasi untuk melanggengkan kekuasaan.

Sebagai bukti fisik, Ganjar Pranowo meneken SK Gubernur No. 59/41/2018. Dengan menetapkan bahwa Surat Keputusan tersebut adalah bagian dari wilayah penambangan Batu Andesit di Desa Wadas, Kab. Purwarejo. Sekitar 114 hektar tanah di tempat itu akan di tambang.

Tahun 2019 Warga Desa Wadas dan masyarakat sipil menolak keputusan itu. Namun pada bulan Agustus 2021 terjadi perselisihan yang sama. PTUN menolak keputusan demikian. Akhirnya pada 29 November akhir 2021 warga setempat mengajukan kasasi lagi. Tetapi hasilnya, tetap saja —gugatan warga di tolak.

Pertanyaan saya : “apa konsekuensi Ganjar Pranowo meneken SK Wadas tersebut”? Jelas ada kepentingan politik.

Seperti yang Anda ketahui, selain ia sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia juga simpatisan partai yang akan menggantikan Joko Widodo tahun 2024 nantinya. Yaitu sebagai kepala negara RI.

Di lihat dari sumber-sumber media yang tersedia, seolah-olah Ganjar Pranowo yang menggantikan Jokowi atas insiden Desa Wadas. Dia langsung melakukan "Role Control" yang sekaligus menggantikan Nuryadi atas kewenangan Legislasi di kursi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Saya tidak mengerti mengapa Ganjar Pranowo turun menjadi "aim actor" dari kontroversi ini. Apakah beliau memanfaatkan Wadas adalah untuk menggoyahkan kursi Jokowi Widodo atau tidak. Saya tidak paham hal itu.

Tetapi, sebagai seorang yang memahami akademisi politik Indonesia. Sulit bagi saya untuk tidak menggabungkan ini dengan kontestasi pemilihan presiden. Sebab Ganjar Pranowo adalah "tokoh utama" dalam pencapresan di 2024. Dengan menggantikan tugas dan tanggung jawab besar Joko Widodo. Sedangkan lawanya berada di garis Prabowo Subianto bersama Anies Baswedan.