Secara pribadi, saya ikut prihatin atas peristiwa pemukulan yang menimpa salah satu penggiat media sosial dan dosen perguruan tinggi tertua di Indonesia, saat aksi demo mahasiswa pada 11 April lalu. Aksi yang semestinya bertujuan mulia menyampaikan uneg-uneg rakyat atas berbagai policy pemerintah yang dianggap perlu diluruskan kembali. Tiba-tiba, isu yang diangkat kalah tenar dengan tindakan tak bertanggung jawab beberapa oknum pelaku kekerasan terhadap tokoh penggiat media sosial.

Hingga saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Meskipun, disinyalir pelaku pemukulan bukan dari unsur mahasiswa, tapi tindakannya justru dapat merusak kemurnian gerakan mahasiswa itu sendiri. Indikasinya mulai menampak, di hampir seluruh linimasa, media memberitakan peristiwa pemukulan tersebut, tapi justru minim mewacanakan maksud dan tujuan aksi damai tersebut.

Terlepas sang penggiat dianggap berseberangan pilihan politiknya, karena dinilai berada di barisan lawan pendemo. Seperti diketahui bersama, beberapa tuntutan yang disampaikan para mahasiswa, seperti penolakan penundaan pemilu, penundaan UU IKN, kelangkaan bahan pokok dan minyak goreng, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam ukuran-ukuran ini, apakah cukup beralasan para penunggang aksi mahasiswa diluar pengadilan kasus penyerangan dan pemukulannya.

Senasib sepenanggungan

Namanya demo mahasiswa, tentunya pemeran utama aksi adalah mahasiswa. Karena mahasiswa adalah rakyat, secara tidak langsung segala implikasi kebijakan penguasa yang tidak berpihak akan dirasakan oleh rakyat. Perasaan senasib sepenanggungan seluruh mahasiswa atas ketidakberpihakan akan mengalir ke seluruh komponen bangsa. Perasaan tidak puas bukanlah bersifat individu, melainkan dirasakan bersama.   

Contoh sederhana, jika salah satu anggota keluarga kita dihina, maka seluruh anggota keluarga akan merasa terusik. Keluarga merupakan representasi terkecil dari komponen kebangsaan kita. Ketidakpuasan kolektif atas kebijakan-kebijakan tertentu akan bermuara kedalam bentuk-bentuk tindakan kolektif, seperti ungkapan di jejaring sosial, aksi protes, hingga aksi demo seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kebuntuan informasi serta ketertutupan keran keterwakilan sangat mungkin menjadi salah satu pendorongnya.

Unsur ketidakpuasan terhadap tata kelola tentu saja bukanlah satu-satunya jalur yang mendorong individu-individu bertindak secara kolektif. Adanya dorongan individu-individu untuk berpartisipasi aktif dalam aksi bersama mahasiswa, diharapkan menjadi kontribusi positif untuk menciptakan perubahan. Semacam solidaritas bersama dalam membangun optimism dan kepercayaan bahwa apa yang dikontribusikan semata-mata untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.   

Setia kawan

Namun, jika tujuan kolektifitas ini sulit diwujudkan, mereka akan bersama-sama menurunkan orientasinya pada tingkat di bawahnya yaitu sekedar melepaskan euforia perasaan tidak puasnya yang terkadang harus bersinggungan dengan hak-hak orang lain. Kesimpulannya, kedua faktor tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi dalam sebuah Tindakan kolektif lebih bersifat emosional kolektif ketimbang kognitif individual.   

Namun perlu digarisbawahi bahwa persepsi terhadap ketidakadilan sering kali hanya mampu ditangkap oleh orang-orang yang nalarnya bekerja secara kritis dan sistematis. Sementara, bagi para petualang dengan keyakinan bahwa yang dilakukan tidak dimaksudkan sebagaimana adanya, sehingga mereka cenderung bertindak secara pragmatis. Faktor kognisi manusia akan bekerja untuk memroses berbagai informasi dalam membangun persepsi atas ketidakadilan.

Sekali lagi, bahwa keputusan untuk berpartisipasi lebih dipengaruhi adanya letupan kolektifitas perasaan senasib sepenanggungan atas ketidakpuasan serta ketidakadilan yang dirasakan. Sekecil apapun peluang perubahan baginya adalah perjuangan sebagai komponen bangsa melalui perwujudan aksi demo tersebut. Tentunya, ini bukan menjadi rujukan utama, tapi saya mencoba membaca suasana kebatinan para pendemo utamanya pemain figuran dari aksi tersebut.

Bukan kesimpulan  

Anda jangan terburu-buru menyepakati pendapat di atas, sebuah opini tentunya Anda boleh sepakat boleh tidak. Namun, kita tentu sepakat bahwa aksi demonstrasi adalah salah satu ciri negara demokratis. Tindakan kolektifitas berupa demonstrasi untuk menyuarakan sebuah aspirasi yang telah dipahami oleh seluruh peserta aksi, namun akan tidak fair mengalihkan isu pokok aspirasi kepada anggapan bahwa peserta aksi tidak memahami permasalahan yang dituntutnya, alias bias isu.

Kondisi di atas, pernah saya alami sendiri di jaman kuliah dulu, ketika itu kami memrotes kebijakan sekolah karena menaikkan SPP secara sepihak. Saya dengan beberapa teman menyiapkan konsep dan strategi penyusunan surat tuntutan, kemudian sebagai bentuk dukungan disodorkannya lembar isi tuntutan beserta pembubuhan tanda tangan kepada seluruh siswa seangkatan saya. Dalam hal ini, kami berhasil mempengaruhi psikologi teman-teman, meskipun diantara mereka sangat mungkin belum atau tidak mengetahui esensi tuntutannya.

Dengan diluluskannya tuntutan kami saat itu, dapat diasumsikan bahwa demonstrasi yang mencerminkan aspirasi murni siswa sunah diikuti dengan pemahaman esensi aspirasi oleh setiap peserta aksi. Karenanya, dalam sebuah aksi unjuk rasa pemahaman atas isu bukanlah faktor krusial yang mendorong munculnya sebuah partisipasi. Sehingga ke depan, tidak diperlukan lagi sikap delegitimasi aksi yang dilakukan ribuan mahasiswa ini dengan mengatakan bahwa para demonstran tidak memahami persoalan yang mereka tuntut.

 Wahyu Agung Prihartanto, Penulis dari Sidoarjo