1 tahun lalu · 1090 view · 4 menit baca · Politik 25613_83275.jpg
Ilustrasi Aksi: fajar.co.id

Aksi 299, Absurd tapi Jelas

Selepas salat Jumat nanti, puluhan ribu orang dikabarkan akan turun ke jalan, unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Persis sebagaimana yang sudah-sudah, perasaan gerombolan yang lagi-lagi dimotori Presidium Alumni 212 ini kembali akan bergaung melalui demonstrasi bernomor cantik, Aksi 299.

Namanya juga unjuk rasa, sudah barang tentu jika mereka membawa serta tuntutan-tuntutan. Kali ini, tuntutan mereka hanya ada dua: (1) Tolak Perppu Ormas dan (2) Redam Kebangkitan PKI—beserta sumber-sumber ajarannya, yakni marxisme-komunisme-leninisme sebagai paham “terlarang”.

“Hanya ada dua. Jika ada isu tuntutan di luar itu, maka dipastikan bukan berasal dari kami.” Begitu kata Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif, dalam konferensi persnya kemarin.

Mengapa Perppu Ormas? Seperti diketahui, Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini ternilai cacat hukum. Saya sendiri tak bisa mengelaknya. Ini peraturan yang punya potensi ke arah pengkerdilan demokrasi. Tak memperkenankan tumbuh-suburnya keragaman pendapat. Ekspresi berbeda-beda dari warga-warga yang sejatinya memang beragam itu hendak diredam melalui regulasi.

Selain itu, Perppu ini juga sangat sarat otoritarianisme. Jika kelak ia benar-benar diputuskan menjadi undang-undang, maka tak terbayang berapa banyak kezaliman yang nantinya akan lahir. Sebab, prosedurnya hanya akan berlandas pada penilaian dan kemauan pemerintah saja.

Itu pula yang juga ditegaskan Slamet Maarif: “Jika Perppu ini dipaksakan menjadi UU, dikhawatirkan berpotensi menjadi alat pembungkaman ormas-ormas Islam yang berbeda pandangan dengan pemerintah tanpa melalui jalur pengadilan.”

Jadi, tak salah kiranya jika Aksi 299 mengusung itu sebagai tuntutan utama. Terlebih bahwa ekspresi itu merupakan hal yang harus dihormati. Ia adalah hak konstitusional warga negara. Aspirasi mesti diberi ruang seluas-luasnya untuk tersampaikan ke khalayak publik. Bukan masalah.

Selanjutnya, terkait penolakan terhadap kebangkitan PKI, ini lebih didasarkan pada klaim adanya indikasi yang menguat dan dipandang nyata. Itu dilihat dari fakta banyaknya seminar, workshop, temu alumni, dan artikel yang bagi mereka (massa Aksi 299) mengandung paham komunis dan pro-PKI.

Bahkan, mereka mengaku menyaksikan ada beberapa anggota parlemen yang sudah nyata-nyata menampakkan diri sebagai yang pro-PKI. Terbitnya buku Ribka Tjiptaning Proletariati berjudul “Aku Bangga Jadi Anak PKI”, misalnya, dan “Anak PKI Masuk Parlemen” yang entah ditulis oleh siapa, jadi dasar tersendiri. Pun indikasi tersebut dilihat pula dari banyaknya pihak yang merasa keberatan ketika diusulkan pemutaran kembali film G30S/PKI.

Berlandas pada dua tuntutan tersebut, Aksi 299 pun dimungkinkan. Persetanlah dengan ocehan Ketua MUI Ma’ruf Amin. Meski sudah menyatakan bahwa tak perlu ada aksi umat Islam untuk hal-hal seperti ini, tapi bagi mereka, gerombolan orang-orang ini, the show must go on.

Standar Ganda

Melihat dua tuntutan mereka, saya kira ada yang tidak beres. Secara tujuan, dua tuntutan tersebut justru saling bertolak-belakang. Tak ada kesesuaian di antara satu dengan yang lainnya.

Ketika mereka menolak Perppu Ormas, tentu yang dikehendaki adalah lahirnya ruang kebebasan. Sebab, adanya Perppu Ormas, kebebasan warga berpotensi terancam—sebuah aturan yang akan menjadi spirit pengambilan keputusan sepihak. Sekali lagi, tanpa proses pengadilan, tergantung kepada penilaian dan kemauan pemerintah.

Maka menjadi mulialah tuntutan semacam itu. Negara memang tak bisa dibenarkan untuk membungkam kebebasan warga-warganya, sekalipun melalui pengupayaan secara konstitusional. Justru negara harus menjaga, betapapun berbeda-bedanya setiap ekspresi kebebasan warga-warganya.

Hanya saja, dan ini yang sangat disayangkan, tuntutan pertama yang tampak sangat mulia di atas, justru terkaburkan dengan adanya tuntutan yang kedua: menolak serta kebangkitan PKI dan paham-paham/sumber-sumber ajarannya.

Bukankah Perppu Ormas, esensinya, sama dan sebangun dengan Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang Pembubaran PKI? Jika orang menolak Perppu Ormas dengan alasan kebebasan berekspresi, misalnya, bukankah alasan yang sama juga harus berlaku kepada penolakan Tap MPRS yang jelas-jelas sudah melanggar hak paling fundamental itu?

Ya, meski yang terakhir itu sudah ditetapkan dan belum dicabut sampai sekarang. Tapi, bukan masalah jika kita mau menolak dan menggugatnya. Tak ada hukum yang bersifat final. Semua bisa dikonstruk sesuai kebutuhan dan konteks zaman.

Oleh sebab hal itu tidak dimunculkan serta, maka di sinilah timbul apa yang bisa kita sebut “standar ganda”, pun sekaligus bentuk ketidak-konsistenan dalam bersikap. Di satu sisi menolak intervensi negara melalui Perppu Ormas, tapi di sisi lain justru mendukungnya atas nama Tap MPRS. Ini benar-benar tidak jelas! Absurd!

Udang di Balik Hantu

Ketua MUI Ma’ruf Amin sudah menyatakan, Aksi 299 ini tak diperlukan lagi. Pasalnya, merujuk pada tuntutan keduanya, PKI sudah dibubarkan puluhan tahun lalu. Maka untuk apa lagi tuntutan semacam itu?

“Gak perlu demo-demo. PKI dah selesai. Perppu adalah tindakan untuk mencegah ideologi-ideologi yang ingin ganti Pancasila.”

Mungkin mereka termasuk orang-orang yang percaya betul adanya takhayul. Bahwa yang mati, jiwa-jiwa yang sudah lama berkalang tanah, dipercaya akan bangkit, menjelma jadi hantu.

Namanya hantu, ya pasti sedikit menakutkan memang. Ia bisa saja menimbulkan keresahan berupa ketakutan massal. Maka itu, meredamnya sedini mungkin adalah satu-satunya pilihan yang tersisa bagi orang-orang yang percaya takhayul ini.

Sulit membayangkan. Bagaimana bisa mereka menjadikan itu sebagai dasar tuntutan? Beriman kok pada ketakutan? Reinkarnasi? Hmmm...

Meski kemudian itu jadi dasar tidak diperlukannya lagi aksi demonstrasi, sebab menolak Perppu Ormas bisa dengan kanal-kanal yang jauh lebih elegan seperti pengaduan ke MK, apalagi yang hanya menolak hantu berdasar ketakutan, tapi rasanya aksi-aksi seperti itu masih tetap dibutuhkan.

Sebelum Jokowi turun atau lengser dari singgasana, maka selamanya aksi seperti itu akan terus diwajibkan. Bukan Perppu Ormas atau kebangkitan kembali PKI yang hendak ditolak, tapi itu hanya sarana saja, sebagai alat menyerang pemerintahan yang sah belaka. Inilah udangnya. Persis di titik ini.