Berita penghapusan UN pada bulan Desember 2019 lalu menimbulkan pro dan kontra di antara para tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan. Bahkan mantan Wakil Presiden, Bapak Jusuf Kalla juga ikut bersuara menyatakan kebijakan ini bisa berakibat generasi muda menjadi lembek.

Padahal jika kita cermati dengan kritis, pelaksanaan UN sarat dengan sejumlah masalah sejak awal. Jual beli soal dan kunci jawaban sudah menjadi rahasia umum. Setiap tahun praktik ini seperti menjadi bisnis para mafia UN.

Meskipun pada akhirnya UN berbasis kertas berakhir dan diganti dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer, praktik jual beli demikian juga tetap ada. Pola pikir "wajib lulus UN" tetap menghantui para siswa meskipun pada akhirnya pemerintah menyerahkan penentuan kelulusan kepada sekolah. 

Pemerintah tetap memegang teguh UN sebagai standardisasi pendidikan dan pemetaan mutu pendidikan walaupun UN penuh dengan kecacatan.

Buktinya, sejak keanggotaan Indonesia di PISA pada tahun 2000, angka pencapaian siswa kita dalam keterampilan membaca malah tidak berubah tetap di angka 371 pada tahun 2019.

Sementara itu, kemampuan matematika siswa kita hanya meningkat sedikit dari 360 menjadi 379. Begitu pula halnya dengan kemampuan sains siswa kita yang hanya 396 dibanding 393 pada tahun 2006.

Jika kondisi di atas dibanding dengan rerata seluruh negara peserta PISA, maka skor siswa kita sangat jauh sekali di bawah mereka. Secara berturut-turut rerata skor literasi membaca, matematika dan sains adalah 487, 489, dan 489.

Jelaslah bagi kita, standarisasi UN tidak mampu mendongkrak kemajuan pendidikan kita. Hasil UN hanya di atas kertas yang tidak dibarengi evaluasi yang nyata dan komprehensif dalam merumuskan visi dan misi pendidikan kita.

Tidaklah mengherankan, pemerhati pendidikan, Bapak Indra Charismiadji, berkata UN sebagai alat ukur seperti timbangan yang rusak.

AKM dan Pembelajaran HOTS

Menanggapi masalah UN ini, Mas Menteri dengan berani melakukan terobosan bersejarah. Sebuah langkah berani dan transformatif diambil yaitu UN dihapuskan dan diganti dengan AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) - asesmen literasi membaca dan numerasi.

Menerapkan AKM merupakan satu langkah maju yang bisa membawa paradigma baru pendidikan kita saat ini. AKM merupakan adaptasi asesmen yang diambil dari model soal ujian PISA.

Negara-negara maju di dunia juga bergabung di dalamnya. Salah satunya, negara tetangga kita, Singapura menduduki peringkat dua. Kita semua juga tahu kemajuan pendidikan di negara tersebut yang sudah diakui dunia internasional.

Soal PISA memfokuskan kemampuan nalar tinggi dari siswa. Ini yang kita kenal dalam Taksonomi Bloom sebagai HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan juga pernah mengeluarkan Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi. Buku tersebut menyebutkan ada tiga macam model pembelajaran yang bisa dikembangkan yaitu inquiry, project dan problem-based learning.

Bagi guru, istilah tersebut tentu bukanlah hal yang baru. Seluruh guru yang lulusan sarjana pendidikan pasti pernah mengenal ketiga model pembelajaran ini. Namun, seberapa sering guru menerapkannya? Berapa banyakkah guru yang menerapkannya?

Tantangan AKM

Menerapkan AKM tentu menghadirkan sejumlah tantangan bagi dunia pendidikan apalagi bagi sekolah. Sekolah selalu waswas pergantian menteri selalu berujung kepada pergantian kebijakan ujian atau kurikulum.

Tentu seluruh pelaku pendidikan berharap komitmen pemerintah dalam menciptakan visi dan misi pendidikan yang berkesinambungan bukan temporer atau populis.

Selanjutnya kementerian pendidikan perlu menyiapkan berbagai strategi menuju asesmen ini. Salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Pusat perlu bersinergi dengan Dinas Pendidikan daerah karena sampai saat ini, masih banyak daerah yang buta, seolah menunggu bola seperti daerah tempat saya tinggal.

Sekolah lewat peran kepala sekolah juga tidak bisa tinggal diam menunggu informasi dari Dinas setempat yang cenderung lamban. Beberapa laman dan media sosial Instagram Kemdikbud dan Direktorat sudah memaparkan banyak informasi yang bisa dipelajari.

Selain itu, peran guru juga tidak bisa disepelekan. Perubahan asesmen ini harus disikapi dengan tangguh dan adaptif bukan mengeluh. Guru harus berani menerima perubahan ini.

Di kelas, guru perlu mengembangkan pembelajaran berbasis HOTS. Inilah hal yang paling utama dalam mempersiapkan siswa menghadapi AKM karena pembelajaran HOTS adalah pangkal dari asesmen ini.

Oleh karena itu guru tidaklah mungkin bisa memberikan asesmen untuk menguji nalar tinggi siswa jikalau selama pembelajaran, dia hanya mempraktikkan "filling the pail (mengisi ember)".

Inilah praktik termudah yang masih banyak dilakukan guru tetapi tidak mencerdaskan para siswa. Siswa dibombardir dengan sejumlah pengetahuan yang harus dikuasai dengan dihafal. Siswa banyak diminta menyalin/meringkas catatan tanpa disajikan pembelajaran yang bermakna dan relevan.

Siswa hanya dijadikan guru sebagai objek pembelajaran bukan subjek bersama guru itu sendiri. Siswa wajib menyimpan semua itu ibarat sebuah "bank", kata Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan Brazil.

Pembelajaran demikian tidak membawa anak ke level kognitif mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi apalagi mencipta. Yang menyedihkan, level mengerti juga tidak tercapai.

Di era revolusi industri 4.0, peran guru menjadi sentral dalam pembelajaran sebagai fasilitator, motivator dan pemimpin. Dia bukanlah sebagai sumber informasi atau pengetahuan di sebuah kelas pembelajaran.

Sebaliknya, sekarang secara spontan kita bisa mencari pengetahuan atau informasi apa saja di internet dengan mengetikkan kata kunci. Guru tidak bisa melawan kodrat ini. Alangkah salah kaprahnya jikalau guru masih menempatkan dirinya sebagai maha tahu.

Guru pada zaman sekarang perlu menerapkan strategi yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, berkolaborasi dan berkomunikasi. Pembelajaran harus terfokus kepada pengembangan potensi siswa.

Rancangan pembelajaran wajib melibatkan siswa secara aktif sebagai subjek dalam serangkaian pengamatan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian dan penyimpulan data.

Tahapan pembelajaran ini sudah kita kenal dalam inquiry/discovery learning. Para lulusan sarjana pendidik pasti mengetahui hal ini. Kenyataannya banyak guru yang seolah sudah lupa akan semua itu padahal ilmu pedagogis itu sudah pernah dikecap pada bangku kuliah. 

Itu sebabnya AKM jangan hanya dipandang sebagai Asesmen Kompentensi Minimal yang akan dihadapi para siswa. Justru ini juga adalah Asesmen Kompetensi Mengajar para guru.

Sudah seberapa berkualitaskah kita menyajikan pembelajaran? Sudah berapa siswa yang termotivasi untuk belajar dalam kegiatan belajar mengajar kita?

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan posisi guru tetapi hendaklah ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua para pendidik di penghujung tahun 2020. Harapan besar ada di pundak kita dalam memajukan pendidikan di Indonesia lewat serangkaian hal kecil yang kita lakukan bagi siswa kita.

Seperti kata Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Mari jadikan pendidikan untuk menyongsong Indonesia Maju 2045 dengan optimis.