Pada 9 Januari lalu Qatar dan Saudi telah resmi membuka perbatasan darat, laut, dan udara setelah sebelumnya mereka tutup selama kurang lebih tiga setengah tahun. Pembukaan kembali perbatasan kedua negara ditandai dengan dilakukannya penerbangan perdana semenjak konflik terjadi sejak 2017 lalu yang dilakukan dari Bandara Hamad, Qatar menuju Saudi. Dibukanya perbatasan kedua negara ini sekaligus mengakhiri konflik yang rumit antara Qatar dan Saudi beserta Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Sebelumnya mediasi telah dilakukan dengan Kuwait bertindak sebagai mediator utama dengan bantuan  Amerika Serikat.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Al-Ula, Arab Saudi tersebut, Qatar diwakili oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani sedangkan Saudi diwakili oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Pada pertemuan tersebut juga hadir para delegasi dari negara- negara teluk. Pertemuan tersebut untuk pertama kalinya diadakan semenjak diberlakukannya embargo diplomatik terhadap Qatar.

Pada 2017 lalu Saudi menuduh Qatar turut andil dalam mendanai kelompok terorisme seperti Ikhwanul Muslimin, ISIS, dan Al-Qaida meskipun tuduhan tersebut selalu dibantah oleh Qatar. Saudi dan Mesir beserta beberapa anggota negara-negara teluk kemudian melakukan embargo diplomatik, perdagangan, dan perjalanan antara kedua negara dengan menutup akses perbatasan terhadap Qatar. 

Sebenarnya embargo tersebut tidak hanya disebabkan tuduhan kepada Qatar yang diangggap mendanai kelompok terorisme, kedekatan Qatar dan Iran yang secara politis bertentangan dengan Saudi disebut-sebut turut melatarbelakangi pemberlakuan embargo tersebut. Embargo tersebut tentunya sangat berdampak pada kestabilan Qatar dan keharmonisan negara teluk. 

Qatar yang mengandalkan pasokan pangan dari luar sangat terpengaruh dengan embargo yang dilakukan Saudi mengingat 40% pasokan pangan Qatar masuk melalui perbatasan dengan Saudi. Dari sektor penerbangan, Uni Emirat Arab yang terlibat konflik dengan cepat memutus rute perjalanan dua maskapainya yakni Etihad dan Emirates menuju Qatar.

Konflik tersebut semakin kompleks dengan menyusulnya pemerintahan Yaman yang diakui internasional untuk ikut melakukan embargo terhadap Qatar. Jika Saudi menuduh Qatar mendanai kelompok teroris seperti Ikhwanul Muslimin, ISIS, dan Al-Qaida, alasan Yaman melakukan blokade terhadap Qatar adalah karena mereka menganggap Qatar memberikan dukungan terhadap kelompok ekstremis Houthi yang disinyalir memiliki hubungan dengan Iran. 

Alasan Yaman terbilang logis mengingat Qatar memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Iran dan Turki. Belakangan hubungan Qatar dengan kedua negara tersebut diketahui semakin erat setelah aksi blokade diterapkan. Aksi blokade terhadap Qatar juga disusul Libya yang turut menutup akses terhadap Qatar. 

Pemerintahan Libya yang diakui oleh dunia internasional dan berbasis di Bayda bertindak cepat dengan turut serta dalam aksi blokade yang dipelopori oleh Saudi. Padahal Libya sebenarnya tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk bergabung dalam embargo tersebut. Pemerintahan Libya memang mengalami perpecahan yang melibatkan dua kelompok politis yang ingin menguasai negara tersebut selepas digulingkannya Muammar Khadafi. 

Pemerintahan yang diakui dunia internasional berbasis di Bayda sedangkan kelompok lain bermarkas di Tripoli. Jika menilik problematika yang terjadi pada kedua kelompok pemerintahan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa embargo yang dilakukan Libya adalah langkah yang bersifat politis.

Blokade yang dilakukan Saudi dan sekutunya tersebut tentu memberikan dampak pada perubahan sikap diplomatik Qatar. Qatar yang sebelumnya mengandalkan pasokan bahan makanan dari luar dengan 60% melewati negara-negara yang memblokadenya memaksa Qatar  bermanuver untuk memaksimalkan pasokan bahan makanan melaui Iran dan Turki. Hal ini menjadikan hubungan istimewa Qatar dan Iran yang sebelumnya dikritisi Saudi menjadi semakin dekat.

Dengan semakin dekatnya hubungan kedua negara tersebut tentu akan menambah rumit krisis diplomatik yang terjadi antara Qatar dan Saudi dengan beberapa negara teluk lainnya. Dengan berbagai kerumitan yang terjadi sebelumnya, tentunya rekonsiliasi ini memiliki banyak dampak positif bagi negara-negara yang berseteru terutama bagi stabilitas kawasan teluk. Hal ini bukan tanpa alasan, kestabilan kawasan teluk sangat tergantung dengan Saudi. 

Upaya rekonsiliasi ini juga dapat menurunkan tensi tinggi yang terjadi antara Saudi dan Iran yang sering terlibat perang dingin. Saudi dan Iran merupakan dua negara yang sangat berpengaruh di kawasan teluk dan kerap terlibat cekcok di perairan selat Hormuz. Saudi dan Iran memang sedang berebut pengaruh pada kawasan tersebut mengingat kawasan Hormuz adalah jalur minyak dunia yang merupakan jalur yang sangat vital. 

Pada 2019 lalu, Iran sempat memberi peringatan kepada Presiden Hassan Rouhani setelah mereka menuduh Iran bertanggung jawab atas serangan drone terhadap kilang minyak Saudi, Aramco. Serangan drone tersebut membuat produksi minyak turun 5 persen dan sempat mempengaruhi harga minyak dunia. Jika menilik besarnya pengaruh negara-negara di kawasan teluk, maka tidak aneh jika rekonsiliasi yang dilakukan oleh negara-negara teluk menjadi perhatian dunia dan dinilai merupakan capaian yang bersejarah.