Aktivis
5 bulan lalu · 590 view · 3 min baca menit baca · Politik 78044_67109.jpg

Akbar Tandjung, Jokowi, dan HMI

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi perhatian publik pada tanggal 5 Februari 2019. HMI yang genap berusia 72 tahun memuaskan mata penonton dan pembaca berita. 

Hal ini karena peringatan milad tersebut terjadi pada tahun politik. Kegenitan berbagai pihak pun menjadi-jadi disebabkan kehadiran Joko Widodo pada acara tersebut.

Sepertinya Akbar Tandjung kembali mendeklarasikan kelihaian berpolitik. Senior sepuh HMI dan tokoh Partai Golkar ini memang pandai menari di sela-sela gelombang intrik. 

Akbar memahami bahwa tahun politik akan memusatkan perhatian kepada figur sentral. Maka, tokoh pendiri Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini pun mengambil momentum terbaik.


Sebenarnya tidak ada larangan seorang alumni HMI mengadakan peringatan milad HMI. Siapa pun bisa. Berapa banyak dan siapa saja undangan tidak menjadi masalah. 

Toh itu merupakan hari mensyukuri kehadiran HMI yang didirikan oleh Lafran Pane pada tahun 1947 yang lalu. Setiap kader HMI berhak menyelenggarakan acara atas manfaat yang diperoleh di organisasi.

Begitu pula Akbat Tandjung, sepuh HMI ini menyiapkan acara milad HMI. Undangan petinggi politik pun disebar. Bahkan berhasil menarik perhatian Presiden Jokowi untuk hadir. 

Akibat Jokowi juga menjadi salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maka, kehadiran Jokowi berhasil membawa semua mata pada kegiatan organisasi mahasiswa Islam pertama dan tertua di Indonesia ini.

Apakah tindakan Akbar Tandjung salah? Tidak juga. Sebagaimana tadi disebutkan, siapa pun berhak. 

Apabila elite politik lain berkenan menyelenggarakan acara milad HMI, lalu dia mengundang tokoh dan elite politik, itu sah-sah saja. Kalaupun ada yang mengambil manfaat dari acara milad HMI, itu adalah bonus yang sudah dipertimbangkan secara matang oleh politisi senior.

Lalu muncul pertanyaan, apakah HMI mendukung Jokowi pada pemilu serentak tahun 2019? Pertanyaan ini paling banyak mengganggu setiap kader HMI. 

Bahkan ada beberapa kegiatan penyampaian pesan yang sengaja menggoreng isu politik. Sehingga menyatukan antara pribadi Akbar Tandjung, Jokowi, dan HMI. Padahal itu berbeda dan tidak ada hubungan politik dukung mendukung.


HMI, sejak berdiri, bersifat independen. Sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Anggaran Dasar HMI, dengan lampiran tafsir independen pada konstitusi HMI, jelas bahwa independen tersebut dibagi atas dua, etis dan organisatoris. 

Secara sederhana, independensi etis adalah kemerdekaan pribadi yang dekat pada sifat dasar manusia yang selalu dekat akan kebenaran. Sedangkan independensi organisatoris adalah independensi organisasi yang netral dan tidak memihak pada kepentingan politik.

Nah, independensi itu mengikat pada kader HMI dan tidak mengikat alumni. Sehingga jelas bahwa HMI tidak akan mendukung Jokowi. 

Sedangkan pribadi kader boleh memilih Jokowi pada saat mencoblos surat suara. Sedangkan Akbar Tandjung dan alumni lain bebas mendukung dan berusaha memenangkan paslon, baik Jokowi maupun Prabowo.

Namun, terlalu naif bila mengatakan acara milad HMI di rumah Akbar Tandjung tidak memiliki agenda setting. Jelas bahwa masa-masa kampanye menjelang hari H pencoblosan harus dimanfaatkan secara maksimal. 

Apalagi jika berkampanye di depan para alumni HMI yang memiliki basis massa jelas. Maka, keuntungan politik bagi Akbar Tandjung adalah mempertegas bahwa dirinya masih memiliki kekuatan dalam politik nasional.

Lalu bagaimana dengan HMI itu sendiri? Isu yang sudah menjadi gorengan para elite harus diantisipasi. Terlebih Pengurus Besar HMI sedang terbelah. 

Anggapan bahwa dua PB HMI saling berebut mencari muka di depan alumni dan Jokowi tergambar jelas sekali. Akibatnya, publik mempertanyakan indepedensi organisasi HMI. 

Bagaimana cara menjaga indepedensi organisasi saat tarikan pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung?


Untuk menjawabnya, kedua belah pihak PB HMI tidak bisa sekadar omong doang. Sifat organisasi harus aktif partisipatif. Caranya adalah menguatkan peran kader HMI dalam memantau pemilu sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018. 

Sehingga PB HMI bisa membuktikan bahwa indepedensi HMI terjaga. Bukan sekadar isapan jempol dengan siaran pers, apalagi menyatakan bahwa HMI pemersatu bangsa pada masa pemilu.

Selain itu, PB HMI harus bisa memberikan contoh. Konsep HMI Kawal Demokrasi tidak akan berhasil bila PB HMI saja tidak demokratis. PB HMI yang terbelah dua dengan isu-isu yang mengganggu integritas kader insan cita menandakan ketidaksesuaian antara tema perjuangan dengan kenyataan di tubuh sendiri. 

Jadi, jangan salahkan orang menggoreng isu. Juga tidak salah ada kepentingan politik saat milad HMI. Semua adalah salah para calon politisi yang lebih politis dari pada politisi itu sendiri.

Artikel Terkait